Waspada Provokasi Kelompok Radikal Jelang Putusan MK

Seputar Sumsel    April 20, 2024    Comment   

Waspada Provokasi Kelompok Radikal Jelang Putusan MK

Oleh : Nial Fitriani

Kelompok radikal terus saja berupaya untuk merongrong stabilitas bangsa termasuk kekuatan persatuan dan kesatuan diantara segenap elemen yang sebenarnya selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Mereka terus menyebarkan berbagai macam bentuk provokasi, terlebih pada momentum penting seperti menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sidang sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Maka dari itu, seluruh masyarakat ahrus terus meningkatkan kewaspadaan dengan ekstra hati-hati agar tidak mudah terjerumus dalam narasi atau provokasi yang sangat menyesatkan dan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kelompok radikal.

Menjelang adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bagaimana hasil sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang telah berjalan beberapa waktu lalu, hendaknya masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas) tetap kondusif serta jangan mudah percaya adanya provokasi kelompok radikal.

Ketua Mumum (Ketum) Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman mengeaskan bahwa supaya pihak Front Persaudaraan Islan (FPI) tidak memaksakan kehendak mereka sendiri mengenai bagaimana dan seperti apa keoutusan perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Umum (PHPU) 2024.

Hendaknya seluruh kelompok masyarakat meski dari apapun latar belakangnya, mampu dengan sepenuhnya menyerahkan hasil sidang sengketa Pilpres itu hanya pada Mahkamah Konstitusi (MK) saja selaku pihak yang memang berwenang mengadili dan memutuskannya.

Indonesia sejatinya merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga terjadi perbedaan harusnya bisa disikapi dengan biasa oleh seluruh masyarakat yang berada pada sebuah negara penganut asas demokrasi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami serta dewasa dalam menjalankan demokrasi.

Sehingga jangan sampai terjadi pemaksanaan kehendak, baik itu datang dari pihak manapun, terlebih mengenai hasil akhir dari pesta demokrasi yang seharunya mampu berjalan dengan menjunjung tinggi demokratisasi.

Terlebih, jika dalam salah satu kubu yang berkontestasi pada Pilpres 2024 lalu terdapat banyak kelompok yang beraliran radikal dan dibiayai hanya untuk memenuhi kepentingan pihak asing dengan terus sengaja mereka pelihata untuk berupaya menciptakan keributan pada negeri ini. Maka dari itu, seluruh masyarakat harus terus waspada dengan adanya gerakan demikian.

Karena kontestasi politik tersebut sebenarnya juga telah berakhir pada saat masa pencoblosan beberapa waktu lalu, maka kini sudah saatnya seluruh pihak untuk menerima dengan lapang dada apapun yang menjadi hasil akhir dan siapapun pemenang dalam Pilpres 2024. Jangan sampai kemudian terdapat pihak yang justru menghasut atau memancing untuk mengajak ribut.

Dalam upaya untuk terus menyadarkan masyarakat dan mengajak agar warga senantiasa berwaspada menanggapi provokasi kelompok radikal jelang keputusan MK, aparat keamanan juga terus terjun secara langsung.

Salah satunya yakni Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Khohim Chovivi, selaku Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Pulau Pari melaksanakan kegiatan sambang dalam rangka cooling system pada warga.

Bukan hanya upaya untuk terus menjalin kedekatan atau silaturahmi secara langsung dengan warga masyarakat, namun dalam hal mencegah penyebaran provokasi dari kelompok radikal, utamanya pada saat menjelang pengumuman hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi, aparat keamanan juga banyak memberikan peran penting mengenai stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas) pasca Pemilu 2024.

Adanya kegiatan yang digalakkan oleh aparat keamanan tersebut bertujuan untuk semakin memperkuat adanya hubungan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat setempat serta juga mencegah adanya potensi penyebaran radikalisme dan kemungkinan terjadinya konflik sosial pasca Pemilihan Umum.

Sangat penting bagi segenap elemen bangsa untuk bisa bersama-sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak terpecah belah hanya karena adanya perbedaan pilihan dalam politik.

Karena jika misalnya masyarakat justru menjadi saling benci hanya karena berbeda pilihan atau pandangan politik, maka sama saja mereka telah justru mendukung keberhasilan program atau langkah kelompok radikal untuk mewujudkan perpecahan di Indonesia.

Dengan kata lain, literasi digital atau filterisasi masyarakat dalam menerima konten atau informasi apapun dalam media sosial dan dunia digital lainnta juga menjadi tidak bisa diremehkan peranannya karena dengan demikian, masyarakat akan tidak mudah untuk percaya pada penyebaran berita hoaks lantaran hanya akan semakin memicu ketegangan dan konflik saja.

Ketika menjumpai sebuah informasi apapun di dunia digital dan media sosial, terlebih apabila informasi tersebut sangat mencurigakan dan berisi provokasi atau narasi pecah belah, maka masyarakat patut curiga dan memeriksa terlebih dahulu kebenarannya, jangan justru langsung ikut menyebarkannya karena nanti mata rantai provokasi tersebut akan semakin tersebar degan luas.

Mewaspadai adanya penyebaran narasi hingga provokasi yang dilakukan oleh kelompok radikal, terlebih menjelang momentum penting seperti pembacaan putusan sidang hasil sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewajiban yang harus terus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Tanah Air tanpa terkecuali demi menjaga keutuhan NKRI dan stabilitas keamanan negara.

*) Kontributor Lapak Baca Indonesia

Perang Iran-Israel Bergejolak, Ekonomi Indonesia Tetap On The Track

Seputar Sumsel    April 20, 2024    Comment   

Perang Iran-Israel Bergejolak, Ekonomi Indonesia Tetap On The Track

Oleh: Ayub Kurniawan

Perang antara negeri di wilayah Timur Tengah, yakni Iran dengan Israel belakangan tengah bergejolak. Bahkan dampak dari bergejolaknya konflik tersebut menjadikan perekonomian dunia dalam ambang ketidakstabilan. Meski begitu, namun nyatanya sektor ekonomi di Indonesia tetap saja on the track.

Kondisi perekonomian nasional di Indonesia ternyata masih mencatatkan hal yang positif dan cenderung stabil meski tengah terjadi perang antara Iran dengan Israel. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki pondasi perekonomian yang sangat kuat sehingga tidak mudah terguncang.

Tentunya berbagai macam hal mempengaruhi mengapa ekonomi nasional tetap pada jalurnya atau on track meski di tengah bergejolaknya perang antara Iran dengan Israel. Salah satunya adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) sangat optimal untuk menjaga stabilisasi tersebut.

Sebelumnya, diketahui bahwa konflik yang terjadi antara negara di Timur Tengah dalam beberapa hari belakangan ini memang sempat memanas setelah Iran meluncurkan drone dan rudal peledak ke Israel sebagai sebuah bentuk balasan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah, pada tanggal 14 April 2024 lalu.

Terkait adanya gejolak yang luar biasa dalam taraf internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah tetap tenang ketika menghadapi dampak dari ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah itu, utamanya pasca serangan Iran ke Israel beberapa waktu lalu.

Sejauh ini sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dinilai bahwa kecil potensi perang tersebut untuk meluas sehingga mampu memberikan dampak terhadap perekonomian nasional di Tanah Air.

Lebih lanjut, ternyata kepercayaan dari para investor atau penanam modal terhadap bagaimana kuatnya ketahanan perekonomian Indonesia cukup baik pula meski di tengah terjadinya gejolak pasar global skibat dari ekskalasi geopolitik di Timur Tengah saat ini.

Bahkan, sasaran pertumbuhan ekonomi nasional saja masih ditetapkan pada kisaran angka lebih dari 5 (lima) persen pada tahun 2024 ini, yang mana angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya akan tumbuh pada 3,2 persen saja.

Dalam kondisi serba tidak pasti seperti sekarang ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi shock absorber atau peredam guncangan, terutama melalui adanya anggaran subsidi dan kompensasi dari bahan bakar minyak (BBM) sehingga gejolak ekonomi dunia tidak berdampak secara langsung kepada masyarakat.

Kemudian, Pemerintah RI juga terus mengerahkan bantuan langsung tunai (BLT0 dalam rangka mitigasi akan risiko pangan. Hal tersebut dipersiapkan untuk pengendalian inflasi pangan, yang mana sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah juga terus menggalakkan pengendalian inflasi di daerah.

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk semakin memperkuat ketahanan atau stabilitas ekonomi nasional adalah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengoptimalkan pembelian dollar Amerika Serikat (AS) dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat.

Langkah pengoptimalan pembelian dollar AS tersebut, terutama berlaku pada BUMN yang terdampak akibat bahan baku impor dan juga BUMN dengan porsi utang luar negeri yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID.

Jelas saja, kalau situasi dollar AS sedang mengalami penguatan, maka tentu tidak akan bijak untuk melakukan pembelian dollar pada harga yang sedang tinggi, maka dari itu perlu adanya peredaman kebutuhan terhadap dollar.

Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga supaya laju perekonomian nasional Indonesia tetap pada jalurnya atau on the track adalah pemerintah telah memiliki instrumen dalam bentuk devisa akan hasil ekspor yang ingin ditempatkan di dalam negeri.

Instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor tersebut dinilai relatif terkendali, meski begitu pemerintah tetap menginginkan adanya impor konsumtif dapat ditahan dulu dalam situasi seperti sekarang ini.

Sebenarnya bukan hanya pemerintah saja, melainkan seluruh phak juga memiliki kewajiban yang sama untuk bisa menahan diri dan melakukan deskalasi dan menjaga kestabilan regional untuk mengurangi dampak ketidakpastian ekonomi global akibat adnaya konflik antara Iran dengan Israel.

Konflik tersebut tentunya bisa saja mendatangkan dampak yang cukup besar pada ekonomi global, khususnya pada mereka yang terkait dengan minyak. Sehingga peningkatan akan freight cost tersebut menjadi salah satu hal yang penting untuk dimitigasi seoptimal mungkin.

Saat ini, nyatanya perekonomian di Indonesia tetap menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat solid sebesar lima persen dengan inflasi yang terkontrol pada rentang 2,5 persen, plus minus satu persen. Neraca perdagangan nasional juga masih dalam kondisi yang surplus serta cadangan devisa negara masih kuat, yakni pada angka 136 miliar dollar AS.

Akibat berbagai macam langkah dan kebijakan serta strategi dari Pemerintah RI seperti bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN dan memonitor kenaikan logistik serta kenaikan harga minyak, hal tersebut terbukti sangat efektif menjadikan ekonomi Indonesia tetap dalam jalurnya atau on the track meski di tengah kondisi konflik atau peran antara Iran dengan Israel.

*) Yayasan Satu Kawan Sejuta Sahabat

Apresiasi Keberhasilan Aparat Keamanan Lumpuhkan Dua Anggota OPMdi Yahukimo

Seputar Sumsel    April 20, 2024    Comment   

Apresiasi Keberhasilan Aparat Keamanan Lumpuhkan Dua Anggota OPMdi Yahukimo

Oleh: Ricky Payage )*

Aparat keamanan berhasil melumpuhkan 2 (dua) orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Yahukimo, yang merupakan anggota dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge.

Keberhasilan aparat keamanan melumpuhkan 2 orang anggota OPM di wilayah Yahukimo tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari sekian banyak bukti bahwa memang apkam sama sekali tidak mengenal kata lelah untuk melindungi segenap tumpah darang Indonesia, termasuk masyarakat di Bumi Cenderawasih yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Terlebih, belakangan ini Organisasi Papua Merdeka (OPM) Papua itu juga terus saja menggencarkan beragam aksi biadab serta keji mereka, yang mana sama sekali tidak berperikemanusiaan serta sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari aksi penculikan, penganiayaan, hingga pembunuhan.

Bahkan, rangkaian aksi kejam gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih itu juga bisa saja menyasar kepada siapapun tanpa pandang bulu termasuk dari pihak aparat keamanan dan masyarakat sipil sampai anak kecil yang sama sekali tidak berdosa sekalipun.

Sehingga tentunya hal-hal demikian jangan sampai dibiarkan terus ada di Papua. maka dari itu perlu adanya tindak yang sangat tegas dan terukur dari aparat keamanan untuk menghukum OPMdengan semaksimal mungkin atas seluruh tindakan mereka.

Kepala Operasi (Kaops) Damai Cartenz 2024, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Faizal Ramadhani mengatakan bahwa adanya tindakan dari aparat keamanan yang berhasil menangkap dan melumpuhkan anggota gerombolan teroris pimpinan Yotam Bugiangge di wilayah Yahukimo itu sekaligus memberikan pesan kuat kepada mereka bahwa segala jenis tindak perilaku kejahatan OPM sama sekali tidak akan pernah ditoleransi.

Selain itu, adanya keberhasilan penangkapan tersebut juga menandakan bahwa aparat keamanan sudah sangat bersiap untuk memberlakukan tindakan hukum yang sangat tegas kepada gerombolan separatis yang sadis itu.

Untuk anggota OPM yang pertama berhasil dilumpuhkan oleh aparat keamanan adalah Afrika Heluka, yang merupakan anggota aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dirinya memang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pada kasus penembakan anggota Kepolisian Resor (Polres) Yahukimo atas nama Brigadir Polisi (Brigpol) Usdar hingga menyebabkan gugurnya korban jiwa pada tanggal 29 November 2022 silam.

Diketahui bahwa kala itu, gerombolan yang sangat bertentangan dengan ideologi NKRI itu melakukan penembakan terhadap anggota Brigade Mobile Satuan Tugas (Brimob Satgas) Preventif Operasi Damai Cartenz 2022 hingga menyebabkan seorang personel gugur dan satu personel lainnya mengalami luka berat.

Tidak hanya itu, ternyata pria bernama Afrika Heluka yang merupakan anggota OPMitu juga terlibat pada kasus lain, yakni dirinya pernah melakukan penembakan pada Markas Komando (Mako) Polres Yahukimo pada tanggal 30 Desember 2022, melakukan penyerangan kepada Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1715/Yahukimo hingga menyebabkan seorang anggota TNI gugur pada 1 Maret 2023. Dirinya juga pernah melaukan penembakan pada Pesawat Trigana Air B737 PK-YSC pada tanggal 11 Maret 2023.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat (Kasatgas Humas) Operasi Damai Cartenz 2024, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bayu Suseno menambahkan bahwa anggota gerombolan separatis aktif kedua yang berhasil diamankan oleh aparat keamanan adalah Toni Wetapo alisa Toni Giban.

Toni Giban sendiri merupakan anggota dari OPMaktif kelompok Yahukimo yang dipimpin oleh Yotam Bugiangge. Dia juga telah terlibat dalam beberapa kasus keji lainnya  seperti pembantaian terhadap masyatakat pendulang emas di Kali I pada tanggal 18 Oktober 2023 yang menyebabkan sebanyak 13 orang masyarakat sipil meninggal dunia, kemudian 1 orang luka-luka dan dua lainnya tidak ditemukan.

Terakhir, anggota dari kelompok Yahukimo pimpinan Yotam Bugiangge itu turut pula terlibat dalam penembakan Pesawat Wings Air di Bandar Udara (Bandara) Nop Goliat Dekai pada tanggal 17 Februari 2024 lalu.

Lebih lanjut, ternyata tidak hanya melakukan penindakan tegas kepada dua orang anggota OPMitu saja, namun aparat keamanan juga mengamankan hingga sebanyak 6 orang lain dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mereka semuanya telah diamankan di posko Operasi Damai Cartenz wilayah Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas telah berhasil mengamankan pula sejumlah barang bukti di TKP penindakan seperti halnya sebanyak 5 buah parang, 1 pucuk senapan angin, 2 buah busur panah, 1 bilah pisau dengan gagang berwarna merah, 1 bilah pisau dan handphone berbagai jenis serta aksesori lainnya yang bermotif Bintang Kejora.

Upaya aparat keamanan yang berhasil melumpuhkan dua orang anggota OPM di wilayah Yahukimo tentunya patut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi, bahwa sampai saat ini mereka tidak ada hentinya untuk berusaha melindungi segenap tumpah darah Indonesia di manapun berada termasuk di pelosok Papua sekalipun.

)* Mahasiswa asal Papua tinggal di Bandung

Masyarakat Bersinergi Jaga Kondusivitas Jelang Putusan MK terkait Sengketa Pemilu 2024

Seputar Sumsel    April 20, 2024    Comment   

Masyarakat Bersinergi Jaga Kondusivitas Jelang Putusan MK terkait Sengketa Pemilu 2024

Oleh: A. Soedarmo*

Di tengah dinamika proses pemilihan Presiden tahun 2024, pengumuman putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Menerima dengan lapang dada hasil dari proses PHPU adalah kedewasaan menuju stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi. Setiap putusan haruslah dianggap sebagai hasil dari proses hukum yang adil dan transparan, dan karenanya, kepatuhan terhadapnya adalah bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Pada tahap ini, kandidat dan partai politik memegang peran sentral dalam menyikapi hasil putusan PHPU. Kedewasaan politik mereka diuji saat mereka memilih untuk menghormati proses hukum yang telah dilakukan dan menerima hasilnya, terlepas dari apakah itu sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Tanggung jawab mereka juga meliputi menjaga agar pendukungnya tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mengancam stabilitas sosial pasca-pengumuman hasil sidang.

Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat sipil dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses demokrasi. Mereka memiliki hak untuk memantau jalannya proses PHPU dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari proses yang fair dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Dengan keterlibatannya, masyarakat sipil dapat memastikan bahwa semua pihak tetap menghormati dan mematuhi putusan yang telah dibuat.

Pada 16 April 2024 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah penerimaan kesimpulan sidang sengketa atau PHPU Pilpres 2024. Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, Fajar Laksono, mengungkapkan bahwa kesimpulan ini diserahkan ke MK melalui petugas kepaniteraan. Ini adalah langkah signifikan menuju penyelesaian sengketa yang telah menghangatkan berbagai kalangan.

Dalam proses ini, kesimpulan sidang diserahkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres, termasuk tim hukum dari masing-masing pasangan calon presiden. Kesimpulan tersebut menjadi titik akhir bagi semua pihak terlibat dalam sengketa tersebut. Langkah ini mencerminkan kepentingan bersama untuk mendukung standing, argumentasi, dan petitum masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, MK menerima kesimpulan dari tim hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pemohon satu, serta tim hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai pemohon dua. Selain itu, KPU RI sebagai termohon, Tim Pembela Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait, dan Bawaslu juga turut hadir dalam penyerahan kesimpulan tersebut. Setiap pihak memiliki harapan dan kepentingan tersendiri, yang akan menjadi dasar bagi MK dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan.

Sementara itu, pembacaan putusan PHPU telah dijadwalkan akan digelar pada Senin, 22 April 2024, di mana keputusan akhir akan diumumkan kepada publik. Sebelumnya, Rapat Permusyawaratan Hakim untuk PHPU Pilpres 2024 telah digelar pada Selasa, 16 April 2024. Para hakim konstitusi telah melakukan pendalaman menyeluruh terhadap hasil persidangan yang berlangsung dari 27 Maret hingga 5 April 2024 untuk memahami secara mendalam setiap argumen yang diajukan oleh pihak terkait.

Apapun keputusan sidang yang akan dibacakan oleh MK tentu memiliki dampak yang luas dan signifikan bagi arah politik dan hukum negara ini. Semua mata akan tertuju pada MK dan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun yang menjadi catatan penting, bagaimana publik legawa menerima hasil putusan itu. MK sebagai lembaga independen tentu akan memberikan keputusan yang bijaksana dan berdasarkan hukum, demi tegaknya demokrasi dan keadilan dalam negara ini.

Eks Ketua MK, Jimly Asshiddiqie memandang perayaan Idul Fitri kemarin sebagai kesempatan emas bagi semua pihak untuk menerima putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Dalam sebuah pertemuan di kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Jimly menyuarakan harapan agar ketegangan pasca-Pilpres dapat diringankan melalui sikap terbuka terhadap keputusan MK.

Jimly juga menegaskan walau saat ini persidangan belum final, keputusan MK nantinya dapat membuat semua pihak menerimanya dan berupaya mengembalikan kepercayaan satu dengan lainnya dengan berangkulan menghindari ketegangan yang berkelanjutan. Setiap pihak harus optimisme bahwa putusan MK akan menjadi perekat antar sesama. Masyarakat juga harus menjaga kepercayaan pada lembaga MK dan mencatat harapan besar yang diletakkan pada putusan MK untuk mengakhiri polemik pasca-Pilpres.

Senada dengan Jimly, Pengamat Politik dan Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menekankan bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Dalam konteks ini, semua pihak, tanpa terkecuali, diharapkan menerima putusan tersebut dengan hati yang lapang dan legawa. Ia juga menyoroti upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas hukum melalui gugatan di MK sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku.

Proses Pemilu adalah bagian dari kontestasi demokratis yang harus dihadapi dengan sikap yang terbuka, termasuk kesiapan untuk menerima kekalahan. Sebagai negara demokratis, penerimaan terhadap putusan MK adalah bagian tak terpisahkan dari kematangan demokrasi. Sikap hormat terhadap keputusan lembaga yudikatif tersebut adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada aturan hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa semua pihak bisa menerima putusan MK dan bekerja sama untuk menciptakan suasana politik yang kondusif demi kemajuan bersama.

*Penulis adalah kontributor Media Saptalika

Indonesia Tidak Akan Utuh Tanpa Kehadiran Papua

Seputar Sumsel    April 20, 2024    Comment   

Indonesia Tidak Akan Utuh Tanpa Kehadiran Papua

Oleh : Roy Andarek*)

Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik di Papua masih terus membara, ditandai dengan aksi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa. Dengan pendekatan yang tepat, maka keutuhan Indonesia akan tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan di Papua termasuk dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Namun aparat keamanan diharapkan agar tegas dalam menindak kelompok separatis OPM karena mereka telah melakukan berbagai tindak keji seperti penyerangan dan pembunuhan, bukan hanya kepada aparat tapi juga kepada masyarakat asli Papua. Karena itu diperlukan solusi luar biasa yang inovatif dan komprehensif, bukan sekadar perubahan terminologi untuk kelompok bersenjata di Papua, demi mencapai perdamaian yang langgeng di wilayah tersebut.

Salah satu tugas TNI adalah mempertahankan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. OPM merupakan salah satu ancaman itu, ancaman yang tidak sekadar terkait dengan keamanan tapi sudah merambah pada kedaulatan negara. OPM adalah negara dalam negara yang pantang dibiarkan apa pun alasannya dan harus dibasmi, apa pun caranya.

Masyarakat mendukung komitmen tersebut, dan sepakat bahwa tidak ada satu pun pihak yang boleh mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Papua adalah bagian dari NKRI, karena itu harus dipertahankan sampai mati.  Kehadiran Papua dalam kesatuan bangsa Indonesia memperkuat identitas nasional dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk mempersatukan seluruh rakyat di bawah panji-panji Bhineka Tunggal Ika.

Permasalahan di Papua harus diselesaikan dengan hati yang jujur dan terbuka. Bukan sekadar janji, apalagi senjata api. Masalah Papua adalah masalah Republik. Seperti pernah diungkapkan Presiden pertama yaitu Soekarno, Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Tanah Air. Indonesia tidak akan utuh tanpa kehadiran Papua.

Menyikapi hal ini, Lembaga Kajian dan Riset Kombur Hukum Indonesia (komburhukum.id) turut prihatin atas rentetan tragedi kebrutalan OPM di Tanah Papua. Melalui salah seorang Founder Komburhukum.id, Fahrizal S.Siagian, SH menilai tindakan represif harus dilakukan terhadap OPM yang sangat biadab ini. Penindakan secara tegas merupakan wujud kedaulatan hukum dan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Fahrizal juga mengingatkan kembali bahwa OPM ini bukan lagi sebuah kelompok kriminal biasa. Akan tetapi, OPM ini sudah secara terstruktur baik aspek organisasi maupun aspek kulturnya. Maka, untuk menyikapi ini haruslah dilakukan secara sangat berhati-hati ekstra represif. OPM ini sudah memiliki struktur keorganisasian dan istilah kepangkatan di dalam tubuh organisasinya juga sudah sistematis.

Oleh karenanya, tidak boleh ada lagi yang menjadikan isu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai alasan untuk tidak menindaktegas gerombolan OPM ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia itu harus diperlakukan secara merata kepada semua pihak. Bukan saja bagi kalangan sipil, akan tetapi Prajurit Militer dan Anggota Kepolisian yang menjadi korban kebiadaban kelompok OPM ini juga harus dinilai dari aspek HAMnya. Hal ini wujud negara hukum adalah adanya prinsip equality before the law yang artinya persamaan hak di hadapan hukum atas dasar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Konstitusi UUD 1945 juga telah menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan mengedepankan prinsip equality before the law yang berbunyi segala warga negara memiliki persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka, penerapan hak asasi manusia juga harus secara adil diterapkan bagi semua pihak termasuk terhadap korban dari kalangan aparat keamanan TNI Polri yang menjadi korban.

Alasan berikutnya, pelanggaran hak asasi manusia apabila tindakan yang melanggar hak asasi manusia dilakukan secara TSM yakni terstruktur, sistematis, dan masif. Maka tindakan-tindakan OPM dari kurun waktu satu dekade terakhir ini sudah memenuhi kriteria disebut sebagai suatu tindakan pelanggaran HAM. Terstruktur, OPM sudah memiliki struktur keorganisasian dan kepangkatan di dalam tubuh organisasinya dan memiliki perananan serta fungsi masing-masing.

Sistematis, OPM melakukan aksinya sangat sistematis dalam hal penggunaan senjata dan latihan militernya. Kemampuan persenjataan mereka juga sangat baik. Maka OPM ini melakukan aksinya sangat sistematis. Selanjutnya yakni, Masif. OPM menjalankan aksinya secara beruntun secara brutal dan tidak manusiawi. Bisa dikatakan tiap tahun selalu ada kejadian korban jiwa melayang akibat ulah brutal OPM ini.

Tindak tegas secara represif dengan melakukan operasi militer dari darat dan udara dinilai perlu dilakukan. Selain itu, menghimbau kepada masyarakat sipil berhati-hati dan waspada tingkat tinggi apabila militer dan kepolisian menjalankan tugasnya. Masyarakat juga harus berperan aktif menciptakan suasana kondusif dan membantu aparat keamanan dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban di Papua.

Menjaga keamanan di Papua adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, masyarakat sipil, maupun tokoh adat, untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih. Membangun pemahaman dan rasa saling menghormati antar suku bangsa merupakan kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera dan adil.

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak, Papua dapat menjadi daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Masyarakat Papua dapat hidup dengan penuh rasa persaudaraan dan saling menghormati, serta berkontribusi aktif dalam membangun bangsa Indonesia. Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan Papua dan mewujudkan perdamaian yang langgeng di tanah tercinta ini.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta

AMN Manado Bangkitkan Etos Pemuda Jadi Cendekia Cerdas dan Terhormat

Seputar Sumsel    April 20, 2024    Comment   

AMN Manado Bangkitkan Etos Pemuda Jadi Cendekia Cerdas dan Terhormat

Oleh : Henly Wangko

Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado membangkitkan etos para pemuda untuk menjadi cendekia yang cerdas dan terhormat, sehingga mereka terampil sebagai agen perubahan untuk membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebangkitan etos dari para pemuda di Tanah Air merupakan hal yang sangat penting, terlebih ketika penerus generasi bangsa tersebut mampu menjadi para cendekia yang cerdas dan juga terhormat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan dasar negara. Karena dengan menjadi cendekia yang cerdas dan terhormat, maka para pemuda tersebut benar-benar bisa tampil sebagai seorang agen perubahan yang membawa banyak sekali dampak poasitif untuk negeri ini. Seluruhnya dapat diraih dengan bergabung dalam AMN Manado.

Gedung yang dibangun di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara seluas lima hektare itu merupakan sebuah rumah bagi para mahasiswa yang berasal dari seluruh pelosok negeri dan dari berbagai macam latar belakang yang saling berbeda, mulai dari berbeda suku, budaya, adat, ras dan sebagainya di Indonesia.

Mereka semua berkumpul dalam satu atap, yakni AMN Manado demi meraih cita-cita mereka setinggi mungkin menjadi sosok pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bukan hanya itu, namun para generasi muda penerus bangsa itu juga akan mampu mengabdi pada negeri ini dan ditanamkan kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai rumah bersama seluruh pemuda dari berbagai latar belakang yang saling berbeda, dalam Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado itu para mahasiswa tersebut akan diajarkan bagaimana mengamalkan ideologi berdasarkan nilai falsafah negara, yakni Pancasila dan menerapkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara seutuhnya.

Seluruh insan muda dan mudi di negeri ini akan mengasah semua ilmu dan keahlian mereka serta terus menggelorakan semangat nasionalismenya untuk terus memperkuat persaudaraan dalam keberagaman. Adanya AMN Manado tersebut akan menjadikan para putra dan putri anak bangsa bersiap untuk mengabdi bersama dan menjadi insan yang jauh lebih kuat demi Indonesia agar semakin jaya ke depannya.

Sebagai informasi bahwa Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado itu merupakan sebuah program beasiswa yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara Repulik Indonesia (BIN RI) untuk semakin mempersatikan para mahasiswa dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama yang mereka semua juga berasal dari berbagai daerah di Nusantara.

Pembangunan gedung tersebut berdasarkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Terbentuknya AMN Manado memang bertujuan untuk membangun rasa cinta para pemuda kepada bangsa dan negara mereka, khususnya dari kalangan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi seluruh wilayah NKRI dan juga mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) muda yang berkualitas tinggi, berintegritas dan berkarakter kebangsaan.

Motto AMN sendiri yakni mendidik para pemuda untuk menjadi para cendekia yang cerdas, terhormat, namun rendah hati dan tetap bijaksana agar semakin berguna bagi kemajuan bangsa ini.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Steve Kepel menjelaskan bahwa dengan keberadaan bangunan yang diinisiasi oleh BIN tersebut bukan hanya sekedar menjadi tempat tinggal bagi para mahasiswa saja, namun juga sekaligus menjadi sebuah laboratorium sosial, intelektual dan kewirausahaan bagi mereka. Sehingga nantinya AMN Manado tidak hanya sekedar bisa mencetak para mahasiswa yang cerdas secara akademis saja, melainkan mereka juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Menjadi sangat penting untuk mendidik para pemuda penerus generasi bangsa agar mereka mampu menjadi pelopor pada jamannya masing-masing sehingga membangun komitmen kolektif bangsa untuk terus bersatu dan mengembangkan jiwa nasionalismenya di tengah bagaimanapun modernisasi atau dampak globalisasi menyerang.

Bangsa Indonsia sangat memerlukan adanya berbagai figur dari pemuda yang santun, cerdas, inspiratif dan juga berprestasi. Karena keberadaan generasi muda yang cerdas itu ditandai dengan adanya sosok pemuda yang memiliki kemampuan untuk berinovasi dan memiliki kreativitas tinggi serta bisa menghadapi berbagai macam persoalan yang mereka hadapi.

Upaya untuk mewujudkan sosok pemuda bangsa yang santun, cerdas, inspiratif dan berprestasi tersebut merupakan komitmen sangat kuat dari BIN untuk memanifestasikan semangat dan jiwa para penerus generasi bangsa.

Seperti kata-kata dari Bung Karno, yakni “berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia” maka hal tersebut bermakna bahwa peranan dari generasi muda di masa sekarang merupakan hal yang sangat krusial. Mereka menjadi tulang punggung bangsa dalam mengisi kemerdekaannya.

Tidak mengherankan mereka para pemuda dituntut untuk bisa menjadi sosok yang kreatif, tangkas, dan cerdas dalam menyikapi seluruh persoalan di sekitarnya. Dengan adanya AMN Manado, sangat membantu dalam upaya membangkitkan etos para pemuda itu agar mereka mampu menjadi cendekia yang cerdas dan terhormat.

*) Mahasiswa Universitas Prisma Manado

Pemerhati Pemilu Ajak Masyarakat Menjalin Persatuan Pasca Pemilu

Redajsj    April 19, 2024   

Pemerhati Pemilu Ajak Masyarakat Menjalin Persatuan Pasca Pemilu

Jakarta - Akademisi Pemerhati Kepemiluan Rafih Sri Wulandari mengharapkan agar Pasca Pemilu, masyarakat terus menjalin persatuan. 

"Masyarakat harus menyadari bahwa negara demokratis melegalkan suatu perbedaan yang harus dibawa ke hal positif," kata Rafih saat berdialog dengan Radio Elshinta Jakarta (19/4). 

Menurut Rafih, berbeda pilihan adalah hal yang wajar, tetapi masyarakat tidak boleh Baper [Bawa Perasaan-red], karena di dalam politik hanya ada kepentingan yang abadi.

“Masyarakat harus mudah meneyesuaikan diri dalam merajut kembali persatuan setelah pelaksanaan Pemilu”, jelasnya.

Dirinya menekankan bahwa bangs aini tentu juga memerlukan masyarakat yang kritis, namun sebagai masyarakat Indonesia, lanjutnya, kita tidak boleh terlalu sensitive dalam menghadapi isu-isu politik Pasca Pemilu.

“Hal yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat janganlah berpolitik terlalu dramatis,” ungkap Rafih.

Etika politik menjadi pondasi dasar bangunan Nurani kenegarawan. Masyarakat diharapkan agar bijak dan saling menghormati perbedaan masing-masing dan kembali bersatu demi keberlanjutan kepemimpinan dan pembangunan nasional di Tanah Air ini.

“Jangan karena berbeda pilihan memutuskan ikatan persatuan,” tutur Rafih.

Dalam kesempatan tersebut, Rafih juga turut mengajak publik untuk mulai mempersiapkan diri menyongsong Pilkada. []