Waspada Penyebaran Hoaks OPM Ganggu Kedamaian Papua

Seputar Sumsel    Mei 04, 2024    Comment   

Waspada Penyebaran Hoaks OPM Ganggu Kedamaian Papua

Oleh: Timotius Gobay

Papua, tanah yang kaya akan budaya dan keanekaragaman alamnya, juga menjadi panggung bagi dinamika politik dan konflik yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya penyelesaian masalah di Papua tengah menjadi sorotan utama, terutama dengan kehadiran gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terus berulah dengan penyebaran hoaks dan provokasi.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Papua menjadi semakin rumit dengan adanya penyebaran informasi yang tidak benar, mengancam tidak hanya keamanan, tetapi juga kedamaian dan stabilitas wilayah tersebut.

Penyebaran hoaks oleh OPM merupakan ancaman serius bagi upaya penanganan masalah di Papua. Dampak dari penyebaran hoaks oleh OPM sangatlah merugikan. Hoaks tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dengan aparat keamanan, tetapi juga menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan konflik sosial yang lebih besar dan mengancam stabilitas wilayah Papua secara keseluruhan.

Salah satu contoh terbaru adalah tuduhan terhadap aparat TNI dan Polri yang diduga menahan beras yang akan dibagikan kepada masyarakat. Pernyataan ini ternyata adalah hoaks yang sengaja disebarkan untuk mengadu domba masyarakat dengan aparat keamanan.

Penggunaan media sosial oleh OPM dan simpatisannya menjadi platform utama untuk menyebarluaskan hoaks dan provokasi. Dengan menggunakan berbagai akun anonim dan palsu, mereka mencoba mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketegangan di antara masyarakat. Ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah Papua.

Penyebaran hoaks dan provokasi oleh OPM tidak hanya mengganggu upaya penanganan masalah di Papua, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas. Pertama-tama, hoaks dan provokasi ini menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dengan aparat keamanan, yang pada gilirannya dapat menghambat kerja keras aparat dalam menjaga keamanan wilayah tersebut.

Kedua, hoaks dan provokasi juga menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat, yang dapat mengakibatkan konflik sosial yang lebih besar. Ketiga, penyebaran hoaks dan provokasi dapat merusak citra Papua di mata publik nasional maupun internasional, yang dapat berdampak negatif pada investasi dan pembangunan di wilayah tersebut.

Pemerintah dan aparat keamanan telah memberikan tanggapan yang tegas terhadap penyebaran hoaks dan provokasi oleh OPM. Mereka menegaskan bahwa hoaks tersebut adalah upaya OPM untuk mengganggu upaya penanganan masalah di Papua dan menimbulkan ketakutan di antara masyarakat.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, dengan tegas membantah tuduhan terhadap aparat TNI dan Polri yang diduga menahan beras, menyatakan bahwa sebenarnya mereka sedang membantu dalam pendistribusian beras kepada masyarakat.

Demikian juga, Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Dyojonegoro, menegaskan bahwa pihak TNI akan bertindak profesional dan proporsional dalam menghadapi setiap insiden yang melibatkan prajuritnya.

Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani penyebaran hoaks dan provokasi oleh OPM. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi, mengatakan bahwa KSAD telah memerintahkan Pomad untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang melibatkan oknum prajurit. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dan aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Papua.

Selain penyebaran hoaks dan provokasi oleh OPM, Papua juga dihadapkan pada masalah lain, yaitu konflik terkait investasi tambang di wilayah tersebut. Masyarakat Papua, terutama di Kabupaten Intan Jaya, menolak kehadiran perusahaan tambang di wilayah mereka karena khawatir akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.

Demonstrasi menolak investasi tambang di Blok Wabu menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan hak-hak mereka sebagai pemilik tanah.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks di Papua, menjaga kedamaian dan membangun wilayah ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Penyebaran hoaks dan provokasi oleh OPM adalah salah satu tantangan besar yang harus diatasi, tetapi bukan satu-satunya. Konflik terkait investasi tambang dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya juga membutuhkan perhatian serius.

Masyarakat Papua, dengan segala kekayaan budaya dan alamnya, memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, untuk merealisasikan potensi ini, diperlukan lingkungan yang aman dan stabil. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dalam menjaga kedamaian wilayah ini.

Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dan bekerja sama dengan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Aparat keamanan harus menjaga keamanan dan stabilitas wilayah, sementara masyarakat perlu terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kedamaian dan membangun wilayah ini bersama-sama.

Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kedamaian dan keamanan, serta menjaga lingkungan dan hak-hak masyarakat, kita dapat bersama-sama menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Mari kita terus berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua. Bersama-sama, kita dapat menjaga Papua dan mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

*) Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Mendorong Inovasi dan Meningkatkan Pendidikan

Seputar Sumsel    Mei 04, 2024    Comment   

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Mendorong Inovasi dan Meningkatkan Pendidikan

Oleh : Gavin Asadit )*

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan tantangan yang kompleks dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pemerintah memiliki kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan pendidikan secara signifikan.

Pembangunan IKN merupakan program strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah baru yang terletak di Pulau Kalimantan. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang semakin padat dan memanfaatkan potensi wilayah timur Indonesia yang masih belum tergali sepenuhnya.

Pembangunan IKN yang dimulai tahun 2022 hingga saat ini tentunya akan membawa dampak positif kepada daerah sekitar IKN Nusantara. Keberadaan IKN Nusantara sebagai suatu kota tentunya tidak bisa lepas dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menyebutkan pembangunan IKN memiiliki dampak positif bagi kota penopangnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Pembangunan IKN tentu juga memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan baik di IKN maupun daerah-daerah sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa IKN dimaknai sebagai super hub atau terintegrasi secara domestik agar menjadi lebih inklusif melalui strategi tiga kota yakni IKN, Balikpapan, dan Samarinda.

Karo Humas Kemensetneg , Eddy Caahyono Sugiarto mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.


Salah satu dampak positif dari pembangunan IKN adalah mendorong inovasi di berbagai sektor. Dalam rangka membangun infrastruktur yang modern dan berkelanjutan, pemerintah perlu mengadopsi teknologi terbaru dan solusi inovatif. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri teknologi di Indonesia dan membuka peluang bagi para inovator dan start-up lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.

Dalam konteks pendidikan, pembangunan IKN juga berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan memindahkan ibu kota ke wilayah baru, pemerintah dapat merencanakan pembangunan kampus-kampus baru yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan teknologi canggih. Hal ini akan memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia dan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengatakan pembangunan IKN akan berpotensi besar dalam meningkatkan aspek pendidikan dalam hal mengatasi masalah ketidaksetaraan dan degradasi lingkungan.

Dalam perjalanannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiplier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan  yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

Selain itu, pembangunan IKN juga akan membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan adanya sekolah dan kampus-kampus baru yang dilengkapi dengan fasilitas modern, para tenaga pendidik akan memiliki akses ke sumber daya yang lebih baik dan teknologi pendidikan yang lebih canggih. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Indonesia, sehingga menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Tidak hanya itu, pembangunan IKN juga dapat menjadi pendorong bagi inovasi dalam kurikulum pendidikan. Dengan adanya perubahan dalam struktur dan sistem pendidikan, pemerintah dapat memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. Misalnya, penerapan teknologi dalam pembelajaran online atau pengembangan program pendidikan yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri.

Pembangunan IKN juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045. Dengan memindahkan ibu kota negara ke wilayah timur Indonesia, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Sebagai program pemerintah yang berdampak positif, pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah perlu melibatkan pemangku kepentingan, termasuk para ahli pendidikan, inovator, dan masyarakat umum dalam merancang dan melaksanakan program ini. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor pendidikan, dan masyarakat akan memastikan keberhasilan pembangunan IKN dan meningkatkan pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

Dalam kesimpulan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur yang modern, kualitas pendidikan yang lebih baik, dan pengembangan inovasi dalam kurikulum, Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara yang maju dan berdaya saing tinggi. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan melaksanakan program ini guna mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Proses Pemilu Berjalan Transparan, Publik Dukung Penetapan Hasil Pemilu

Seputar Sumsel    Mei 04, 2024    Comment   

Proses Pemilu Berjalan Transparan, Publik Dukung Penetapan Hasil Pemilu

Oleh : M. Ofan Ramadhan )*

Pemilu adalah salah satu tonggak penting dalam sebuah negara demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Proses pemilu haruslah dilakukan dengan penuh transparansi dan integritas, agar hasilnya dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. KPU memiliki tugas mulia untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Sejak awal proses pemilu, KPU telah berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Salah satu hal yang sangat penting dalam kontestasi politik adalah transparansi. Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa proses kontestasi politik berjalan dengan adil dan jujur. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keterbukaan dalam segala aspek kontestasi politik, mulai dari pemilihan calon hingga penggunaan dana kampanye.

Proses kontestasi politik yang penuh transparansi dimulai sejak tahap pendaftaran calon. KPU memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk mendaftarkan calonnya. Setiap partai politik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, seperti jumlah dukungan yang diperlukan dan pembayaran administrasi.

Setelah tahap pendaftaran, KPU melakukan verifikasi terhadap calon yang telah mendaftar. Verifikasi dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak dapat melihat dan memastikan bahwa proses verifikasi berjalan dengan adil. KPU juga memberikan kesempatan bagi partai politik untuk mengajukan gugatan jika ada ketidakpuasan terhadap hasil verifikasi.

Setelah tahap verifikasi, KPU menetapkan daftar calon yang akan bertarung dalam pemilu. Penetapan ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepatuhan terhadap persyaratan, dukungan masyarakat, dan integritas calon. KPU juga memberikan kesempatan bagi partai politik untuk mengajukan gugatan jika ada ketidakpuasan terhadap hasil penetapan.

Seluruh proses pemilu dilakukan dengan penuh transparansi dan kejujuran. KPU secara rutin mengumumkan tahapan-tahapan pemilu kepada publik melalui berbagai media, seperti televisi, radio, dan internet. Selain itu, KPU juga membuka akses bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu. Masyarakat dapat mengikuti rapat pleno KPU, memantau proses pemungutan suara, dan melaporkan adanya pelanggaran atau kecurangan.

Tidak hanya KPU, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki peran penting dalam kontestasi politik. MK bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh partai politik atau individu. MK merupakan lembaga yang independen dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu. Keputusan MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan seluruh pihak wajib menghormati dan melaksanakannya.

Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa transparansi pelaksanaan dan penetapan hasil Pemilu 2024 akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, terutama para penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Di sisi lain. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selalu berkomitmen untuk lebih transparan, bahkan KPU menyatakan bahwa transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Anggota KPU RI, Idham Holik mengatakan bahwa tata Kelola penyelenggaraan pemilu 2024 lebih baik karena mampu menyederhanakan berbagai jenis formular pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara.

Setelah proses pelaksanaan Pemilu 2024, dalam hasil penetapan Pemilu 2024 di dukung oleh elemen masyarakat. Selaras dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mencatat bahwa 78,8 persen masyarakat mempercayai keputusan KPU RI terkait dengan hasil Pemilu 2024. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan bahwa mayoritas publik menyatakan puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Penetapan hasil Pemilu merupakan momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia, oleh karenanya dalam proses penetapan hasil Pemilu dukungan dari elemen masyarakat sangatlah penting. Publik memiliki peran yang besar dalam menjaga integritas dan keabsahan hasil Pemilu. Dukungan publik dapat berupa menghormati proses yang sedang berlangsung, menghargai keputusan yang diambil oleh lembaga terkait, dan menahan diri dari tindakan kekerasan atau provokasi yang dapat merusak proses demokrasi.

Selain itu, publik juga dapat memberikan dukungan dengan menghormati hak suara dan keputusan politik sesama warga negara. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk menghargai pilihan politik orang lain, meskipun berbeda dengan pilihan mereka sendiri. Menghormati perbedaan pendapat adalah salah satu prinsip dasar dalam demokrasi.

Dalam konteks Pemilu 2024, publik harus memahami bahwa hasil Pemilu adalah hasil dari suara rakyat yang telah diolah melalui proses yang transparan dan adil. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk mendukung dan menghormati hasil penetapan Pemilu tersebut. Publik harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu proses demokrasi dan memilih jalur yang konstruktif untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka.

Dalam kesimpulan, penetapan hasil Pemilu adalah momen yang penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Dukungan dari elemen masyarakat sangatlah penting untuk menjaga integritas dan keabsahan hasil Pemilu. Publik dapat memberikan dukungan melalui menghormati proses, partisipasi aktif dalam pemantauan dan pengawasan, menghargai keputusan politik sesama warga negara, dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Dengan dukungan publik yang kuat, proses penetapan hasil Pemilu 2024 akan semakin transparan, adil, dan akuntabel.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Ekonomi

Pasca Putusan MK, Masyarakat Dukung Penetapan Hasil Pemilu 2024

Seputar Sumsel    Mei 04, 2024    Comment   

Pasca Putusan MK, Masyarakat Dukung Penetapan Hasil Pemilu 2024

Oleh: Dhika Perwita )*

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Proses Pemilu yang transparan, adil, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam menentukan legitimasi pemerintahan yang akan datang. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga proses pemilu agar berjalan baik sangatlah penting.

Di Indonesia, Pemilu diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Proses pemilu ini melibatkan banyak pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat yang akan memberikan suara. Peran masyarakat dalam pemilu tidak hanya sebatas sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dan pengawal agar proses pemilu berjalan dengan baik.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sangat penting dalam pemilu adalah dengan menjadi masyarakat yang sadar akan proses pemilu, sehingga memahami betul tahapan-tahapan dalam pemilu, hak-hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam pemilu.

Keberadaan masyarakat tentu menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran dalam pemilu, seperti money politics, politik identitas, serta kecurangan-kecurangan lainnya. Masyarakat yang sadar akan proses pemilu juga akan lebih mampu mengawal penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dukungan dari masyarakat terhadap proses penetapan hasil pemilu ini sangatlah penting agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. Masyarakat perlu memahami bahwa proses penetapan hasil pemilu dilakukan berdasarkan data dan fakta yang ada, serta telah melalui proses verifikasi yang ketat. Oleh karena itu, sasil pemilu yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut harus diakui oleh seluruh pihak sebagai hasil yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa beberapa waktu lalu telah terjadi dugaan kecurangan yang dillakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, dugaan tersebut ditolak oleh hakim MK pada Keputusan Sidang Sengketa Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengikuti aturan dalam menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah dinyatakan sah dan terlegitimasi, sesuai dengan pendapat cendekiawan dan tokoh bangsa yang turut serta memberikan masukan dalam proses hukum tersebut.

Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengimbau masyarakat untuk menerima dan mendukung putusan MK secara penuh. Masyarakat dihimbau untuk menerima putusan MK dengan lapang dada, karena hal itu merupakan langkah penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Kepatuhan terhadap putusan MK akan membantu Indonesia terus maju dan sejahtera di masa depan. Kerukunan dan persatuan adalah kunci bagi kemajuan bangsa, tutur Adhy.

Ketika terdapat sengketa terkait hasil Pemilu yang harus diselesaikan oleh MK, masyarakat yang sadar akan proses Pemilu akan mendukung proses hukum tersebut. Mereka akan percaya bahwa MK sebagai lembaga yang independen akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka juga akan menghormati dan menerima keputusan MK sebagai hasil akhir dari proses hukum tersebut.

Dukungan masyarakat terhadap penetapan hasil Pemilu oleh MK sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat. Ketika masyarakat menerima hasil Pemilu sebagai hasil dari proses yang adil dan demokratis, mereka akan lebih mudah menerima pemimpin yang terpilih dan bekerja sama untuk membangun negara yang lebih baik.

Pengamat Politik, Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU dengan menjaga situasi tetap kondusif. Apabila diamati sejauh ini, memang ada demo-demo dilakukan di masa rekapitulasi nasional, namun tidak sebesar tahun 2019, dan ini membuktikan bahwa masyarakat tidak terlalu terpengaruh lagi terhadap persaingan pilpres, tegas Arfianto.

Selain itu, masyarakat juga sudah lebih cerdas sehingga tidak mudah terhasut oleh kelompok tertentu untuk menolak hasil pemilu dengan berbuat anarkis seperti Pemilu 2019. Kondisi ini menandakan sebagian besar masyarakat menerima hasil penghitungan dan penetapan jumlah suara versi KPU beserta MK.

Disisi lain, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia DPW Jatim, Agus Setiawan mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung pemerintah menciptakan stabilitas kamtibmas pasca Pemilu 2024. Sebab kamtibmas yang stabil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Agus Setiawan juga mengajak bangsa Indonesia kembali berkarya sesuai pekerjaan dan profesi masing-masing. Tak terkecuali para petani kakao di Jatim agar terus meningkatkan produktivitas.Perbedaan pilihan adalah hal wajar, namun hasil pemilu yang telah ditetapkan, harus diterima secara bijaksaa sehingga kehidupan sosial bermasyarakat bisa Kembali normal, tandas Agus.

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi masyarakat yang sadar akan proses pemilu, dukung proses penetapan hasil pemilu, dan berperan aktif dalam membangun demokrasi di Indonesia. Diharapkan, pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan kondusif dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

BIN Bangun AMN Manado sebagai Wadah Pembinaan Pemuda, Masyarakat Sulawesi Utara Berikan Apresiasi

Seputar Sumsel    Mei 04, 2024    Comment   

BIN Bangun AMN Manado sebagai Wadah Pembinaan Pemuda, Masyarakat Sulawesi Utara Berikan Apresiasi

Oleh : Marini Elisabet

Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) membangun Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Manado sebagai wadah untuk pembinaan para pemuda penerus generasi bangsa. Dengan adanya realisasi pembangunan tersebut, kemudian masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan apresiasi sangat tinggi mereka.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa pembangunan AMN Manado oleh BIN mendatangkan banyak sekali bentuk apresiasi yang beragam dari masyarakat sekitar di Provinsi Sulut. Pasalnya, dengan adanya gedung asrama tersebut, maka kini para penerus generasi muda sekitar sama saja telah memiliki wadah untuk pembinaan segala potensi mereka.

Sehingga dengan adanya pembangunan AMN di Manado itu, jelas menjadi sebuah wadah untuk pembinaan dan pendidikan yang sangat tepat menyasar bagi segenap elemen pemuda setempat. Sehingga tidak mengherankan mengapa realisasi program tersebut mendapatkan banyak sekali bentuk dukungan dan apresiasi langsung dari masyarakat Sulawesi Utara.

Peranan dari para pemuda di Indonesia sangat penting bahkan sejak dari jaman sebelum kemerdekaan bangsa ini. Dulu, para anak muda itu mampu mempelopori terlahirnya semangat persatuan meski negara ini memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, adat hingga budayanya.

Namun dengan keberanian dan tekad yang sangat kuat, para pemuda kala itu mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang saling berbeda sehingga memiliki satu tujuan untuk kemerdekaan bangsa.

Terkait bagaimana peranan penting dari para anak muda itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan bahwa tidak terlepas pula hingga hari ini, peranan para pemuda pun tetap penting, utamanya dalam peradaban Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Seluruh generasi milenial dan Gen Z di Indonesia, utamanya mereka yang berasal dari Manado dan sekitarnya hendaknya mampu meneladani bagaimana perjuangan para pendiri bangsa terdahulu. Terlebih terdapat pula tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) seperti Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau Sam Ratulangi dan juga Mr. Alexander Andres Maramis.

Di tengah terjadinya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang serba digital seperti sekarang ini, para anak muda harus mampu menjadi pelopor bagi masyarakat dalam hal memerangi ujaran kebencian antar warga dengan menunjukkan sikap yang saling toleran antar satu sama lain.

Mengetahui betapa pentingnya hal tersebut, kemudian BIN berupaya untuk membentuk sebuah wadah bagi pembinaan para pemuda agar mereka bisa tetap bersatu, bersinergi dan berkolaborasi secara bersama meski di tengah perbedaan dengan adanya pembangunan AMN Manado.

Hal tersebut menjadikan warga masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan serta program pembangunan AMN Manado yang mereka inisiasi.

Ungkapan rasa terima kasih masyarakat dan apresiasi sangat tinggi itu terwakilkan oleh ungkapan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang dibacakan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Steve H.A. Kepel.

Masyarakat menilai bahwa keberadaan Gedung AMN Manado itu bukan hanya sekedar menjadi tempat tinggal secara fisik saja, melainkan juga sebagai laboratorium sosial, intelektual hingga kewirausahaan.

Dengan kata lain, adanya pembangunan AMN Manado bukan hanya bertujuan untuk mencetak para mahasiswa yang merupakan para pemuda penerus generasi bangsa agar mereka lebih cerdas saja, namun gedung tersebut juga sekaligus menjadi tonggak keberhasilan dalam peningkatan kualitas pada perjalanan pendidikan di wilayah Sulawesi Utara.

Selain itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga memberikan apresiasi tinggi karena adanya upaya untuk melibatkan para generasi muda penerus bangsa dari seluruh pelosok nusantara untuk semakin memperkokoh Pancasila.

Jelas saja upaya tersebut membawa angin yang sangat segar bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini, karena dengan terbentuknya jaringan yang bagus dari para pemuda yang berkumpul dan tinggal dalam satu atap dalam AMN Manado meski mereka berasal dari beragam sekali latar belakang, mampu membawa para generasi muda itu juga ke arah yang jauh lebih baik lagi.

AMN Manado bentukan BIN mampu memberikan banyak bentuk didikan dan pembinaan, sehingga para pemuda tersebut mampu tumbuh dengan adanya penanaman sangat kuat karakter kebangsaan, nasionalisme, Pancasila hingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam hati sanubari mereka.

Bekal-bekal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi para generasi milenial dan Gen Z supaya mereka sangat siap tatkala menghadapi adanya tantangan masa depan yang semakin kuat ini, terutama di tengah derasnya arus globalisasi.

Maka dari itu, pembangunan AMN Manadi oleh BIN jelas merupakan sebuah langkah yang patut mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari segenap warga masyarakat lantaran di dalamnya juga sekaligus menyediakan wadah untuk pembinaan para pemuda, bukan hanya untuk gedung tempat tinggal saja.

*) Mahasiswa Manado tinggal di Yogyakarta

Berdasarkan Fakta Sejarah, Papua Sah Jadi Bagian dari NKRI

Seputar Sumsel    Mei 04, 2024    Comment   

Berdasarkan Fakta Sejarah, Papua Sah Jadi Bagian dari NKRI

Oleh : Ronald Owens )*

Papua, sebuah provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, dengan keberadaannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus menghadapi gangguan dari sejumlah pihak dengan untaian narasi provokatif pemecah belah. Namun, melalui kajian sejarah yang mendalam, dapat ditemukan bukti yang kuat bahwa Papua secara sah merupakan bagian integral dari NKRI.

Sejarah Papua sebagai bagian dari NKRI dimulai pada tahun 1963, setelah berakhirnya penjajahan Belanda. Pada saat itu, Belanda telah menguasai Papua selama lebih dari 100 tahun dan Papua menjadi bagian dari wilayah jajahan Hindia Belanda. Namun, dengan berakhirnya penjajahan tersebut, Papua secara hukum menjadi bagian dari NKRI.

Pada tahun 1969, dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menentukan nasib politik Papua. Dalam Pepera tersebut, mayoritas penduduk Papua secara sukarela memilih untuk bergabung dengan NKRI. Keputusan ini diakui secara internasional dan Papua secara sah menjadi bagian integral dari NKRI.


Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Papua juga secara tegas disebutkan sebagai bagian dari wilayah NKRI. Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa Papua dan wilayah lainnya yang memiliki otonomi khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Hal ini menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI dan memiliki kedudukan yang sama dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Warga Papua sendiri menyadari bahwa Papua adalah bagian yang sah dari Indonesia, dan menunjukkan kesetiaan dan nasionalismenya. Mereka tidak mau jika diperintah mengibarkan bendera Bintang Kejora oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Warga juga antipati terhadap OPM karena hanya menjadi biang kerusuhan dan alih-alih membahagiakan warga, OPM justru tega melukai dan membunuh orang asli Papua.

Tokoh pejuang Pepera, Ramses Ohee mengatakan bahwa keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI adalah final, hal itu dibuktikan dengan sejarah panjang yang menyatakan bahwa wilayah Papua bagian dari integral NKRI. Selain itu, Papua bagian dari NKRI juga sudah diakui secara internasional dan sah secara hukum.

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat integrasi Papua sebagai bagian dari NKRI. Salah satu contoh nyata adalah pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan internal. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat Papua sebagai bagian integral dari NKRI.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai program pembangunan di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ikatan emosional antara Papua dan NKRI. Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Hal tersebut juga dibuktikan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo bahwa Tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesiasentris, dan menunjukan bahwa Tanah Papua menjadi bagian integral NKRI.

Meskipun terdapat beberapa kelompok yang masih memperdebatkan status Papua sebagai bagian dari NKRI, tetapi fakta sejarah yang ada menunjukkan bahwa Papua secara sah merupakan bagian integral dari NKRI. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk menghormati dan mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua. Konflik dan perdebatan yang berkepanjangan hanya akan menghambat upaya memperkuat integrasi Papua dan memajukan kesejahteraan masyarakat Papua.

Di sisi lain, Tokoh Papua, Yanto Eluay  menegaskan bahwa keberadaan Papua dalam bingkai NKRI sudah final, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) menyatakan 100% warga Papua ingin ikut bergabung ke Indonesia dan tidak mau jadi bagian dari negara lain.

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menghargai keberagaman dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun Papua sebagai bagian integral dari NKRI, dengan menghormati hak-hak asasi manusia, memperkuat otonomi khusus, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerintah juga tidak mempermasalahkan adanya perbedaan, karena para pemuda Perwakilan Jong Papua pada tahun 1928 sudah mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan, sehingga menandakan mereka juga ingin bersatu di negeri ini. Indonesia bersatu dan akan terus bersatu hingga ratusan tahun ke depan.

Berdasarkan sejarah dan fakta hukum yang ada, Papua secara sah merupakan bagian integral dari NKRI. Melalui upaya-upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat integrasi Papua dalam NKRI. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk menghormati dan mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua, serta bekerja sama untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Masyarakat Papua bangga sekali menjadi bagian dari Indonesia dan memang Papua adalah provinsi yang sah di negeri ini, baik secara hukum nasional dan internasional.

)* Penulis adalah mahasiswa asal Papua tinggal di Yogyakarta

Tokoh Agama Berperan Penting Cegah Radikalisme di Masyarakat

Seputar Sumsel    Mei 02, 2024    Comment   

Tokoh Agama Berperan Penting Cegah Radikalisme di Masyarakat

oleh: Zahid Umar*

Radikalisme telah menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Di tengah perubahan zaman dan kompleksitas isu global, peran tokoh agama menjadi semakin penting dalam menangkal arus radikalisme yang merongrong kedamaian dan harmoni sosial. Mereka, dengan pengetahuan agama dan pengaruh spiritual mereka, mampu menjadi pilar kekuatan dalam memerangi ekstremisme dan mempromosikan pesan perdamaian serta toleransi.

Tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk mengkaji ulang ajaran agama dalam konteks zaman yang terus berubah, seperti halnya membantu dalam memahami bagaimana radikalisme dapat berkembang di media sosial. Mereka menafsirkan ajaran agama dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti kedamaian, keadilan, dan kasih sayang, sambil tetap mempertahankan integritas ajaran agama itu sendiri. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan bahwa ajaran agama tidak mendukung ekstremisme atau kekerasan, melainkan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong kerjasama dan harmoni sosial.

Melalui serangkaian ceramah, pengajaran, dan pembinaan, tokoh agama dapat mengajak umatnya untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Mereka juga dapat mengingatkan umatnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten negatif dan radikal yang tersebar di dunia maya. Selain itu, dengan mempromosikan dialog antarumat beragama dan kerjasama lintasagama, mereka membantu mengurangi ketegangan antar kelompok dan mendorong pemahaman yang lebih baik antara umat beragama yang berbeda. Inisiatif seperti forum dialog lintasagama, kegiatan amal bersama, dan proyek kolaboratif antaragama menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat kerukunan dan solidaritas antarumat beragama.

Salah satu langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme ditunjukkan oleh Tim Dai dan Pendeta dari Polri Satuan Tugas (Satgas) Operasi Madago Raya di Polda Sulteng Tengah untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah Parigi Moutong. Dalam serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah masuknya radikalisme dan intoleransi tersebut, tokoh masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam upaya ini.

Adapun Tim Dai Polri Polres Parimo menggelar silaturahmi dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Kamapal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parimo. Sementara itu, Pendeta Polres Poso menyambangi tokoh agama Kristen di GSKT Dusun Kampompa, Kelurahan Madale, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengajak masyarakat agar saling menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya untuk tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal yang dapat merusak kerukunan dan stabilitas sosial.

Kasubsatgas Humas Operasi Madago Raya, AKP Basirun Laele, menjelaskan bahwa kerjasama antara tim Dai Polri Polres Parigi Moutong dan Pendeta Kamtibmas Polres Poso Satgas Operasi Madago Raya menjadi tonggak penting. Silaturahmi dengan tokoh masyarakat menjadi salah satu upaya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, sekaligus mencegah paham radikalisme serta intoleransi di wilayah Sulawesi Tengah.

Pengamat Intelijen, Stanislaus Riyanta juga menegaskan bahwa paham radikal seringkali berkedok agama dan menipu masyarakat. Sehingga, pencegahan radikalisme harus melibatkan tokoh agama karena mereka memiliki pengaruh kuat dalam mengedukasi masyarakat tentang ajaran agama yang benar dan menjauhkan mereka dari pemahaman sesat yang mengatasnamakan agama.

Namun demikian, selain melakukan kegiatan cegah radikalisme dengan terjun langsung ke masyarakat, peningkatan literasi digital juga sangat penting dalam pengendalian radikalisme yang lebih maksimal, sebab peningkatan literasi digital menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pencegahan radikalisme, khususnya di media sosial.

Perlu diketahui bersama bahwa media sosial telah menjadi ladang subur bagi penyebaran radikalisme dan informasi yang salah. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang cara memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih jauh. Maka dari itu, peran tokoh agama sebagai pemimpin spiritual menjadi semakin luas, yakni harus mengedukasi umatnya tentang pentingnya memilah informasi yang sahih dari yang tidak.

Tentu saja di tengah tantangan ini, peran tokoh agama dalam memerangi radikalisme menjadi semakin kompleks. Dengan kearifan dan otoritas moral mereka, tokoh agama memiliki potensi besar untuk membimbing masyarakat dalam menyaring informasi, memahami konsekuensi dari penyebaran informasi palsu, dan menegakkan nilai-nilai kebenaran serta perdamaian.

Lebih jauh lagi, pendidikan juga memegang peran penting dalam upaya pencegahan radikalisme. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya perlu memasukkan pelajaran tentang literasi digital dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab ke dalam kurikulum mereka. Dengan demikian, generasi muda akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan radikalisme di era digital ini. Salah satunya dengan melakukan deteksi dini penyebaran radikalisme. Masyarakat harus paham betul tentang ciri-ciri radikalisme dan cara melaporkannya kepada pihak berwajib.

Dengan sinergi antara tokoh agama, pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga pendidikan, serta dukungan penuh dari masyarakat, kita dapat membangun lingkungan digital yang lebih aman dan beradab. Saatnya bagi kita semua untuk bersatu dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme di media sosial dan menjaga ranah digital sebagai wadah yang positif untuk berbagi informasi dan memperkuat jaringan sosial yang harmonis.

*Penulis adalah pakar sosiologi agama