Seputar Sumsel

lagi trending

kabar luar negeri

Ad Placement

Foto

Opini

Sabtu, 28 Januari 2023

Perppu Cipta Kerja Solusi Atasi Krisis Ekonomi di Tengah Krisis Global

Oleh : Dwi Cahya Alfarizi )*

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo merupakan sebuah solusi terbaik untuk bisa mengatasi adanya krisis ekonomi di tengah berbagai macam krisis global yang saat ini tengah melanda dunia.

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa risiko besar yang akan dihadapi oleh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2023 ini hingga setidaknya sampai dua tahun mendatang. Risiko tersebut beberapa diantaranya adalah terdapat krisis utang, kemudian adanya tekanan inflasi yang berlangsung dalam waktu lama hingga adanya permasalahan konflik geopolitik.

Risiko pertama yang akan menghadang dunia adalah terkait dengan krisis utang. WEF sendiri menempatkan bahwa risiko ini terdapat dalam posisi teratas bagi Indonesia. Kemudian untuk dalam tingkatan global, risiko krisis utang dalam jangka pendek berada pada posisi kesebelas, sedangkan untuk jangka panjangnya sendiri menempati posisi keempat belas.

Sebagaimana paparan Forum Ekonomi Dunia, adanya risiko krisis utang ini mencuat setelah pemerintah di berbagai negara memanfaatkan dana murah dalam bentuk utang publik dari rendahnya suku bunga selama merebaknya pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan, utamanya untuk menstabilkan sistem keuangan, hingga melakukan dukungan fiskal untuk mendorong daya beli masyarakat dan pelaku bisnis saat itu.

Akan tetapi, karena telah terjadi normalisasi kebijakan moneter yang cepat setelah pandemi COVID-19 mulai mereda dan dapat dikendalikan, ditambah dengan adanya penguatan dolar AS maka semakin meningkatkan kerentanan terhadap tingkat utang pada beberapa negara, termasuk Indonesia dalam jangka waktu panjang.

Kemudian risiko kedua adalah terkait dengan lonjakan inflasi, meningkatnya risiko inflasi ini menjadi sebuah risiko secara luas bagi negara-negara di dunia, termasuk Tanah Air. WEF memberikan kategori bahwa risiko inflasi yang berpotensi naik cepat dan berkelanjutan ini sebagai bagian dari lima besar risiko yang akan dihadapi oleh 89 negara selama dua tahun ke depan.

Permasalahan inflasi yang berisiko naik cepat ini dipicu oleh komoditas pangan dan energi sebagai senjata dalam konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta merupakan efek samping dari dampak pandemi COVID-19. Konsekuensi dari adanya peningkatan inflasi adalah terjadinya stagflasi karena pertumbuhan ekonomi juga masih belum pulih akibat kebijakan moneter yang ketat sehingga memunculkan krisis biaya hidup.

Dengan adanya berbagai krisis dan risiko ekonomi global tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja merupakan sebuah langkah untuk mengantisipasi dan menghadapi segala krisis global.

Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini merupakan sebuah langkah preventif dala mengatasi berbagai risiko yang berpotensi berdampak pada Tanah Air. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini telah banyak negara yang sudah mengalami krisis ekonomi hingga krisis energi karena mereka gagal dalam melakukan antisipasi awal. Sehingga memang Perppu Cipta Kerja sendiri sangat penting dan bermanfaat.

Urgensitas dari penerbitan Perppu Cipta Kerja sendiri menurut Sekjen PDIP tersebut karena telah menempatkan kepentingan bangsa dan negara sehingga langkah yang dilakukan oleh Pemerintah RI ini dinilai sudah sangat tepat.

Sementara itu, Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra dengan tegas membantah bahwa seolah-olah Perppu tentang Cipta Kerja ini diterbitkan secara mendadak. Sebab, menurutnya penerbitan aturan tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang akan sulit pada tahun 2023 ini.

Dhahana Putra juga menambahkan bahwa pada saat ini, Indonesia sendiri dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang sulit, seperti terjadinya pelemahan pertubuhan ekonomi yang berdamaan dengan kenaikan laju harga (fenomena stagflasi), kemudian ada pula permasalahan terkait supply chain atau mata rantai pasokan yang akan berdampak pada keterbatasan suplai, utamanya pada barang-barang pokok seperti makanan dan energi.

Lantaran perekonomian Indonesia sendiri juga akan terancam akan adanya risiko akibat stagflasi global yang kini sudah terlihat itu, maka jelas sekali penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi sangat amat penting untuk dilakukan demi menjawab segala tantangan tersebut. Dengan demikian, menurutnya adanya aturan itu juga mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha.

Berbagai macam krisis global yang terjadi, termasuk juga pada krisis ekonomi yang kini tengah terjadi di dunia menjadi sebuah hal yang memang harus mampu untuk sesegera mungkin dihadapi dan diantisipasi. oleh karena itu dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang merupakan langkah sangat strategis dari Pemerintah RI, menjadi solusi sangat tepat dalam menjawab seluruh tantangan kondisi ekonomi global saat ini.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Perangi Politik Identitas, Pemilu 2024 Harus Damai

Oleh : Stefanus Putra Imanuel )*

Wajib bagi seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam memerangi adanya praktik politik identitas, agar terjadinya gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang bisa terlaksana dengan penuh kedamaian dan kegembiraan.

Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras serta budaya. Di negeri ini bahkan juga menyimpan berbagai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Dengan penduduk yang begitu banyak dan juga memiliki latar belakang budaya, agama serta suku yang berbeda-beda, justru menjadi sangat rawan adanya gesekan horizontal yang terjadi.

Seiring berjalannya waktu, persatuan dan kesatuan diantara masyarakat Indonesia banyak menghadapi ancaman, entah itu merupakan ancaman yang berasal dari eksternal maupun internal bangsa sendiri. Politik dalam negeri sendiri juga sering berada dalam keadaan yang tidak stabil, walaupun kini negara ini sudah menganut sistem demokrasi, namun ada satu hal yang masih belum dapat dilepaskan dari perjalanan politik di Indonesia, yakni adanya praktik politik identitas.

Politik identitas tersebut juga sama sekali tidak bisa terlepas dari makna identitas itu sendiri, yang mana menjadi suatu jati diri sebagai pengakuan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh dan ditandai dengan masuk atau terlibatnya dalam suatu kelompok atau golongan tertentu.

Penggabungan tersebut terjadi lantaran adanya rasa persamaan yang didasari oleh sebuah identitas yang melekat, yang mana identitas atau jati diri itu terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis seperti pada identitas gender, agama, suku, profesi dan lain sebagainya. Sedangkan politik identitas sendiri berarti adalah penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politik yang mereka miliki.

Mengenai politik identitas, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty memprediksi bahwa praktik tersebut masih akan digunakan oleh sejumlah oknum politisi pada kontestasi pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan terselenggara pada tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya berharap supaya ada dukungan dari para tokoh agama dalam mencegah politik identitas agar tidak kembali terjadi di Indonesia.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu tersebut juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia bahwa sangat bahaya adanya praktik politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) apabila terus dibiarkan begitu saja. Dari sudut pandangnya, politik identitas merupakan sebuah upaya kampanye hitam yang sebenarnya mudah dikerjakan dan digunakan dengan biaya yang murah. Maka dari itu, tindakan pencegahan harus benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan politik identitas selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.

Sebagai bentuk upaya pencegahan yang secara konkret telah dilakukan oleh pihak Bawaslu, telah terselenggara Diskusi Kelompok Terpimpin (DKT) Penyusunan Agenda Pencegahan Politisasi Sara dan Hoax pada Pemilu Tahun 2024 bersama dengan para tokoh agama sebelum tahapan kampanye dimulai.

Adanya diskusi tersebut bertujuan untuk bisa membentengi umat. Selain itu, dengan keberadaan para tokoh agama selama Pemilu juda dinilai dapat lebih menenangkan situasi krisis. Tokoh agama juga, menurut Lolly Suhenty bisa memberikan penjelasan apabila terjadi disinformasi yang berhubungan dengan politisasi SARA.

Menurutnya, organisasi keagamaan memang menjadi garda terdepan untuk terus memastikan bahwa seluruh proses informasi yang diterima umat adalah sebuah informasi yang tepat dan sama sekali tidak menjurus kepada politik identitas. Dirinya juga berharap agar organisasi keagamaan bisa bergabung dalam komunitas tersebut, sehingga nantinya tercipta sebuah komunitas digital kepemiluan mampu secara bersama-sama bekerja untuk mengantisipasi adanya politisasi SARA berbasis penyebaran informasi di media digital.

Anggota Bawaslu itu juga berharap supaya segala jenis informasi bukan hanya disampaikan melalui tatap muka semata, melainkan informasi yang benar tentang kepemiluan juga tetap dapat menyebar di ruang digital. Target dari adanya komunitas digital ini adalah untuk bisa menutupi banyaknya disinformasi atau berita bohong yang terbesar di media sosial, sehingga Pemilu 2024 tidak dikuasai oleh politik SARA.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak kepada semua pihak untuk menghadirkan gelaran kontestasi pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan penuh akan kedamaian dan menyenangkan atau menggembirakan bagi semua orang. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar menyampaikan bahwa selayaknya memang pesta demokrasi menjadi sebuah ajang untuk memilih pemimpin pilihan rakyat harus disambut oleh seluruh elemen bangsa dengan penuh suka cita.

Adanya gelaran pesta demokrasi dalam Pemilu tahun 2024 mendatang harus terjadi dengan penuh situasi yang damai, sejuk dan penuh akan kegembiraan dan bisa disambut dengan suka cita oleh segenap elemen bangsa. Untuk itu, wajib bagi seluruhnya bersatu supaya bisa terus memerangi adanya praktik politik identitas yang sangat berbahaya dan merusak NKRI.

)* Penulis adalah Kontributor Citaprasada Institute

Tindak Tegas Simpatisan KST Papua

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua adalah kelompok separatis yang wajib diberantas karena berkali-kali melakukan penyerangan, baik ke warga sipil maupun aparat keamanan. Simpatisannya juga wajib ditindak tegas karena agar paham separatis dapat hilang dari Papua.

Keberadaan KST bagai duri dalam daging karena mereka selalu berulah dan korbannya adalah masyarakat sipil yang tak berdosa. Padahal kelompok separatis ini berkampanye akan kemerdekaan, tetapi malah jelas-helas merugikan orang asli Papua, sungguh sebuah tindakan yang kontras dan mengherankan.

Kekejaman KST tidak usah dipertanyakan lagi karena mereka sering menyerang warga Papua sehingga muncul korban luka-luka dan korban jiwa. Namun sayangnya ada segelintir orang yang jadi simpatisan KST. Entah apa alasan mereka untuk jadi pendukung kelompok separatis, tetapi mereka juga harus ditindak tegas agar KST tidak punya pendukung lalu diberantas dengan mudah.

Salah satu simpatisan KST yang jadi sorotan public adalah Anton Gobay. Ia dibekuk kepolisian Filipina dengan alasan pembelian dan kepemilikan senjata api illegal. Sebanyak 40 senjata api laras panjang diamankan oleh aparat sebagai barang bukti pada kasus ini.

Senjata-senjata api sengaja dibeli dengan tujuan untuk mendukung pemberontakan KST. Selama ini masyarakat bertanya-tanya, dari mana kelompok separatis tersebut mendapatkan pasokan senjata, sedangkan mereka tidak mungkin membeli senapan secara legal (karena dilarang oleh hukum Negara)? Ternyata baru sekarang terkuak jawabannya dan Kepolisian RI sangat berterima kasih kepada kepolisian Filipina karena bergerak cepat dalam penangkapannya.

Antin Gobay adalah WNI asli Papua dan ia pernah menjadi tersangka dalam kasus separatisme. Ketika sudah selesai dengan kasus tersebut ia tidak kapok, malah berbisnis secara illegal dengan menyuplai senjata ke KST. Hal ini dinyatakan oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti.

Masyarakat marah terhadap Anton Gobay karena mencoreng nama Indonesia di mata Filipina dan dunia internasional. Jangan sampai gara-gara ulahnya, Indonesia dicap sebagai Negara separatis dan teroris. Indonesia adalah Negara demokrasi, bukan Negara yang bercitra negatif.

Anton Gobay harus mendapat tindakan tegas dan kasusnya saat ini ditangani oleh Kepolisian Salangani, Filipina. Setelah itu ia akan diurus dan dipenjara agar mendapatkan efek jera. Penyebabnya karena pendukung kelompo teroris seperti KST juga wajib mendapatkan tindakan tegas.

Pengamat intelijen Ridlwan Habib menyatakan bahwa simpatisan kelompok teroris seperti Anton Gobay bisa dijerat UU nomor 5 Pasal 13A  tahun 2013. Siapapun yang menyebarkan dan mempropagandakan terorisme harus ditangkap.

Dalam artian, Anton Gobay akan terkena UU nomor 5 Pasal 13A  tahun 2013 dengan hukuman 5 tahun penjara. Diharap dengan hukuman seberat itu maka diharap akan menjadi efek jera. Anton harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menjadi simpatisan KST sekaligus penyuplai senjata api ke mereka.

Seorang pendukung kelompok separatis memang harus ditindak dengan tegas, karena gara-gara bantuannya aksi terorisme jadi lancar. Bayangkan jika tidak ada penangkapan Anton Gobay, maka puluhan senjata api akan dikirim ke Indonesia dan KST bisa makin beringas karena memiliki senjata baru. Bisa saja korban-korban yang kebanyakan dari masyarakat sipil akan lebih banyak.

Pendukung kelompok separatis wajib ditindak tegas karena berkat bantuannya, akan banyak potensi warga yang kehilangan nyawa. Ia hanya memikirkan keuntungan berupa uang yang banyak. Namun tak menghitung kerugian warga asli Papua yang menjadi korban KST, yang kehilangan keluarganya. Bayangkan jika korban kekejaman KST adalah ayah dan istri serta anaknya harus menderita karena kehilangan sang pencari nafkah.

Anton Gobay harus menyadari bahwa KST sangat licik karena beberapa bulan lalu ada kasus mutilasi warga Papua, dan ternyata mereka adalah simpatisan kelompok separatis tersebut. Kepada para simpatisan mereka masih saja bertindak kejam dan ia tidak boleh main-main dengan nyawanya sendiri, hanya demi mengejar uang.

Sudah terlalu banyak daftar kekejaman KST dan pentolan-pentolannya masuk ke dalam daftar pencarian orang. Oleh karena itu masyarakat Papua sendiri mendukung tindakan aparat, khususnya Satgas Damai Cartenz, untuk melakukan penangkapan KST. Penyebabnya karena KST sudah masuk ke ranah kriminal dengan melakukan perusakan. Mereka tak mau jadi simpatisan karena sadar akan bahaya kelompok separatis tersebut.

Masyarakat mendukung Satgas Damai Cartenz dengan menjadi informan, jadi ketika ada kegiatan yang mencurigakan bisa langsung dilaporkan. Penyebabnya karena bisa jadi di sana ada anggota KST yang sedang menyamar. Jika ada pelaporan seperti ini maka makin bagus karena anggota KST bisa dicokok dengan cepat.

Warga mendukung aparat keamanan dengan tak jadi simpatisan serta tak mau menyembunyikan anggota KST yang melarikan diri dari kejaran petugas, baik setelah melakukan penembakan atau bukan. Mereka sadar bahwa KST amat merugikan sehingga tidak mau diajak bekerja sama. KST bukanlah pahlawan tetapi malah penjahat yang sukanya mengacak-acak perdamaian di Bumi Cendrawasih.

Tindakan tegas terhadap para simpatisan KST harus dilakukan karena perbuatannya merugikan warga Papua. Ia akan dihukum 5 tahun penjara dan dirasa pantas karena bantuannya membuat rakyat Papua makin sengsara. KST harus diberantas, bukannya didukung dan dijadikan junjungan oleh simpatisan.

Jumat, 27 Januari 2023

Kekuatan KST Papua Semakin Melemah

Oleh : Rebecca Marian )*

Kekuatan KST Papua semakin melemah karena banyak anggotanya yang menyerah dan turun gunung. Mereka kembali ke NKRI dan menyatakan kesetiaannya pada Indonesia. Saat makin banyak anggota KST yang menyerahkan diri maka KST akan lebih mudah diberantas karena mereka bisa jadi informan bagi aparat keamanan.

Ketika KST dicap sebagai organisasi teroris, maka masyarakat mendukung pemerintah 100%. Penyebabnya karena mereka sudah lelah menghadapi segala kekejian yang dilakukan oleh KST. Lantas, langkah selanjutnya adalah pemberantasan KKB yang lebih intensif dan masif, serta diterjunkan ratusan personel TNI dan Polri yang digabungkan dalam Satgas Damai Cartenz.

Pemberantasan KST makin mudah karena kekuatan KST makin lemah. Hal ini dibuktikan oleh potongan video pendek yang beredar di media sosial, dan valid karena ada wajah sang bupati. Dalam video tersebut ada ratusan anggota KST yang turun gunung dan kembali ke NKRI. Mereka disambut oleh Bupati Kabupaten Puncak S Yan Bidana dan aparat keamanan dan dipersilakan untuk kembali ke NKRI.

Sebagai bukti kesetiaan terhadap Indonesia, satu per satu anggota KST mencium bendera merah putih. Mereka menyerahkan diri dengan sukarela dan turun gunung sambil memakai baju merah putih, sebagai bukti mencintai NKRI. Salah satu anggota KST mengaku saat bergerilya menderita karena sering kekurangan makan dan frustasi karena ketakutan dikejar-kejar oleh aparat, oleh karena itu ia menyerah dan turun gunung.

Kembalinya ratusan anggota KST membuktikan bahwa kekuatan kelompok separatis ini makin melemah. Buktinya mereka mengaku sendiri bahwa saat bergerilya bersama KST, terancam kelaparan dan kekurangan makanan. Bagaimana bisa makan jika terus berpindah-pindah dan tak sempat menanam sagu atau umbi lain?

Terlebih di masa pandemi ketika perekonomian lesu dan para pemimpin KST terkena dampaknya. Mereka tak bisa lagi menyuplai kebutuhan anak buahnya, sekadar untuk makan layak sehari 3 kali.

Biasanya KST yang sudah kelaparan turun gunung dan merampok warung milik rakyat. Namun ada pula yang menahan diri untuk tak melakukannya. Seperti para (mantan) anggota KST yang memilih untuk turun gunung dan kembali ke NKRI.

Saat ada anggota KST yang kembali ke ibu pertiwi maka disambut hangat oleh pejabat dan aparat keamanan. Mereka diberi makan yang layak dan diusahakan untuk dicarikan pekerjaan, agar hidupnya jadi lebih baik. Kepercayaan ini sangat penting karena ada anggota KST yang hanya terbujuk untuk ikut lalu menyesal dan ingin kembali ke NKRI.

Dari penuturan anggota KST yang menyerahkan diri, banyak di antara mereka yang tidak benar-benar menginginkan kemerdekaan Papua dan membentuk Republik Federal Papua Barat. Ada yang hanya ikut-ikutan dan tergiur akan tawaran KST yang menjanjikan hidup enak. Apalagi mereka diperbolehkan memegang senjata api dan makin bergaya. Namun kenyataannya nol besar karena malah sengsara di dalam rimba.

Sementara itu kekuatan KST makin melemah karena penyerbuan yang terus-menerus. Satgas Damai Cartenz terus menyisir kawasan Ilaga, Puncak, karena di sana adalah salah satu markas KST. Aparat merangsek langsung ke markasnya dan berani mengambil resiko besar untuk menangkap mereka. Semua ini demi kedaulatan NKRI dan keamanan rakyat Papua.

Satgas Damai Cartenz terus berjuang di Puncak, walau kondisi geografisnya sulit. Sebagai tentara dan polisi yang bukan berasal dari Bumi Cendrawasih, maka mereka masih agak awam dengan medan tempurnya. Kelemahan ini yang dimanfaatkan oleh KST dan ditambah lagi dengan kebiasaan mereka untuk menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup.

Akan tetapi, Satgas Damai Cartenz tidak menyerah untuk menjelajahi tiap inci di Puncak. Karena keselamatan penduduk lebih utama dan kejayaan NKRI juga nomor 1. Tak ada kata putus asa karena negara harus dibela dari kelompok separatis, hingga titik darah penghabisan.

Setelah menyisir Puncak, maka bisa jadi Satgas Damai Cartenz berpindah ke daerah lain, karena ada beberapa markas KST di Papua. Sehingga ketika markas-markas itu diserbu,  satu demi satu oknum tercokok dan diharap organisasi itu bubar dengan sendirinya. Ketika KST tiada maka OPM yang akan kebingungan karena tak punya pasukan untuk meneror masyarakat.

Diharap penelusuran markas-markas KST akan berjalan dengan lancar, sehingga anggota mereka akan tertangkap atau menyerahkan diri dengan rela. Masyarakat juga diminta untuk mendukung Satgas Damai Cartenz dan melaporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Penyebabnya karena sebagai warga negara yang baik, mereka akan mendukung kebenaran dan menghindari kejahatan.

Kekuatan KST makin melemah ketika banyak anggotanya yang turun gunung untuk menyerahkan diri ke aparat keamanan. Mereka disambut dengan baik dan diberi makan yang layak. Selama ini para anggota KST sengasara saat bergerilya di hutan dan sering kelaparan. Mereka menyerah karena menyadari bahwa tindakannya yang memberontak pada Negara itu salah besar.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Jaga Kerukunan Jelang Pemilu 2024

Oleh :  Barra Dwi Rajendra )*

Pemilu serentak akan dilaksanakan pada 2024 dan masyarakat Indonesia akan memiliki presiden baru. Seluruh rakyat pun diminta untuk menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat jelang Pemilu.

Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya terbatas. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Salah satu yang rawan dalam Pemilu adalah isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Isu ini menjadi sangat sensitif karena bisa dinaikkan kembali oleh provokator gar merusak perdamaian di Indonesia. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin menyatakan MUI diharap untuk dapat membina umat dan menjaga toleransi, terutama jelang Pemilu 2024.

Nuryakin menambahkan, Kalimantan Tengah selama ini sudah rukun dan damai serta memiliki falsafah Huma Betang yang artinya mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. Oleh karena itu ia meminta MUI dan segenap pihak lain untuk turut menjaga perdamaian menjelang Pemilu, agar tidak ada kerusuhan yang menyakitkan warga Borneo.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan adanya berbagai perbedaan pilihan maupun pandangan politik diharapkan tidak akan mengganggu jalinan silaturahmi maupun kerukunan di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi.

MUI diminta untuk menjembatani perbedaan di tengah masyarakat. Meski ada kelompok yang mendukung calon legislatif atau calon presiden berbeda tetapi jangan sampai ada pertikaian. Oleh karena itu para ulama MUI bertugas untuk menghimbau umatnya agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator yang bisa saja mengacaukan Pemilu dengan sengaja.

Para ulama dari MUI sangat memiliki pengaruh besar di masyarakat dan mereka dihormati banyak orang. Para ulama berdakwah dengan penuh kelembutan dan mengajak umat untuk mendukung segala jenis program pemerintah, termasuk Pemilu 2024. Jika ulama yang menyeru maka rakyat akan menurut karena bagi mereka ucapan para alim ulama wajib untuk diikuti.

Ketika ulama MUI mengajak umat untuk menjaga perdamaian sebelum Pemilu maka tidak akan ada perselisihan gara-gara isu SARA, karena isu ini sangat sensitif, apalagi saat ada statement ngawur bahwa seorang calon presiden harus dari keyakinan dan suku tertentu. Ulama MUI diharap untuk menjaga perdamaian dan meredakan isu-isu liar seperti itu.

Sebaliknya, para ulama MUI jangan mengobarkan isu SARA demi kepentingan kelompok atau partainya sendiri. Apalagi pernah ada peristiwa berdarah di Kalimantan yang disebabkan oleh isu SARA. Jangan sampai peristiwa kelam ini terulang dan Pemilu yang diadakan 5 tahun sekali menjadi momen yang mengerikan untuk diingat oleh masyarakat.

Jangan sampai ada kerusuhan sebelum dan sesudah Pemilu hanya gara-gara ada yang mengobarkan permusuhan dan tidak dicegah oleh ulama MUI. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perdamaian di masyarakat. Termasuk jelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua MUI Kalteng Khairil Anwar mengatakan, menghadapi 2023-2024 yang merupakan tahun politik dengan adanya Pemilu serentak, pihaknya siap berpartisipasi dalam menjaga serta memelihara kerukunan maupun toleransi yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Kerukunan dan toleransi adalah kunci untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024. Jika tidak ada toleransi antar umat dengan keyakinan yang berbeda maka Pemilu bisa berubah jadi ajang perang, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Oleh karena itu ulama MUI diharap untuk berdakwah dan materinya tentang toleransi, sehingga Pemilu bisa berlangsung dengan damai.

Begitu pula dengan kerukunan yang juga jadi kunci kesuksesan Pemilu tahun depan. Para ulama MUI diharap untuk menjaga kerukunan, baik dengan umat dengan keyakinan yang sama maupun yang berbeda. Jagalah perdamaian dan kerukunan agar Pemilu tidak menjadi ajang balas dendam karena saat tahun 2014 dan 2019 lalu calon presidennya kalah pada Pemilu.

Jika semua ulama sadar, bukan hanya yang tergabung dalam MUI, untuk menjaga perdamaian sebelum sampai sesudah Pemilu 2024, maka masyarakat akan rukun dan damai. Penyebabnya karena mereka menuruti nasehat para ulama untuk bertoleransi, rukun, damai, dan tidak terpancing oleh isu SARA. Indonesia akan tetap ber-Bhinneka Tunggal Ika dan bertoleransi.

Ulama MUI diharap untuk mendukung pemerintah menjelang Pemilu 2024 agar gelaran akbar ini berlangsung dengan damai. Ulama adalah orang yang dihormati oleh umat dan ucapannya akan dituruti. Oleh karena itu mereka mengajarkan untuk menjaga kerukunan, perdamaian, dan toleransi, serta tidak memicu isu SARA yang bisa memantik berbagai kerusuhan di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Angkasa Media Satu

Perppu Cipta Kerja Solusi Hadapi Ketidakpastian Global

Oleh : Mayang Dwi Andaru

Perppu Cipta Kerja mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh UU Ciptaker sebelumnya, selain itu juga menjadi sebuah solusi dan kebijakan sangat strategis untuk menghadapi segala ketidakpastian global termasuk adanya ancaman resesi ekonomi dunia.

Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, hal tersebut mengacu kepada laporan terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia, dikatakan bahwa perekonomian global kini hampir jatuh ke dalam resesi. Pasalnya, dalam laporan tersebut ternyata perekonomian dunia diprediksi hanya akan bertumbuh hingga 1,7 persen saja pada tahun 2023 ini.

Tentunya ancaman resesi perekonomian dunia itu terjadi bukan tanpa sebab, dalam laporannya, Bank Dunia menyebutkan bahwa terdapat sejumlah faktor penyebab mengapa kondisi ekonomi dunia bisa terpuruk, yakni salah satunya adalah lantaran konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kemudian karena dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19.

Dengan adanya kedua faktor tersebut, kemudian memaksa bank sentral untuk menerapkan kebijakan moneter yang ketat sehingga meninggikan suku bunga, karena kebijakan itu dianggap mampu mengatasi seluruh kekacuan yang ada, akan tetapi hasilnya justru kini menjadi tantangan tersendiri yang harus bisa kembali segera diatasi oleh para pembuat kebijakan.

Terkait hal itu, Presiden Bank Dunia, David Malpass menyatakan bahwa apabila dilakukan penurunan suku bunga, maka dampaknya akan menjadi luas. Pasalnya, pertumbuhan pendapatan masyarakat di hampir setiap bagian dunia memiliki kemungkinan untuk menjadi lebih lambat daripada dekade sebelum terjadinya COVID-19.

Sebagai informasi, dengan adanya prediksi angka pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 yang hanya pada 1,7 persen saja, angka tersebut menjadi yang paling rendah sejak tahun 1991 silam, kecuali ketika pada tahun 2009 dan juga tahun 2020 tatkala memang ada krisis keuangan global dan juga ketika pandemi COVID-19 tengah terjadi.

Kemudian, apabila memang resesi perekonomian global ini benar-benar terjadi, maka hal tersebut akan menjadi pertama kalinya semenjak tahun 1930-an silam, yang mana pada tahun-tahun tersebut pernah terjadi resesi global bahkan hingga dua kali dalam satu dekade yang sama.

Lebih lanjut, pihak Bank Dunia kemudian menyatakan pula bahwa memang ketika ekonomi global sedang berada di bawah tekanan seperti ini, maka kebijakan tepat dari pemerintah memang dapat memberikan sebuah harapan. Pihaknya juga kemudian memberikan rekomendasi bahwa langkah-langkah yang tepat adalah dengan terus meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, mengatasi perubahan iklim, mengatasi utang negara-negara miskin dan juga memberikan fasilitas perdagangan internasional.

Dengan adanya beberapa rekomendasi dari Bank Dunia, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memang aturan itu menurutnya sangatlah dibutuhkan oleh Indonesia saat ini.

Bukan tanpa alasan, pasalnya menurut Trubus Rahadiansyah bahwa Perppu Cipta Kerja merupakan seperangkat aturan yang mampu untuk menjadi solusi atas terjadinya ancaman potensi resesi ekonomi dan juga mampu menjawab tantangan global yang saat ini terjadi. Bahkan, dengan adanya kebijakan yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo tersebut juga sekaligus mampu memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor untuk menanamkan modal mereka di Tanah Air.

Lantaran memang Indonesia sangat membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun berbagai macam kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam APBN, maka menurutnya penerbitan Perppu Cipta Kerja ini menjadi langkah kebijakan yang sangat strategis dilakukan oleh Pemerintah RI.

Ditambah lagi, memang dengan adanya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang semakin memperparah adanya potensi resesi ekonomi global, sehingga pemerintah memang sangat membutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, maka penerbitan Perppu mampu menjadi solusi, karena ketika UU Ciptaker sebelumnya yang telah dianggap bersifat inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak segera dilakukan pengganti kebijakannya dalam waktu cepat, justru beragam risiko akan ketidakpastian global akan segera menghantam Indonesia.

Terkait dengan masalah ketenagakerjaan, seperti rekomendasi dari Bank Dunia, Trubus Rahadiansyah menambahkan bahwa dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu bahkan seluruh permasalahan akan ketenagakerjaan sudah diatur dengan sangat lengkap. Karena Perppu itu telah mengakomodir semua masalah, termasuk di dalamnya masalah upah, cuti, hak-hak para pekerja dan lain sebagainya.

Tatkala kondisi global sedang terjadi dengan serba tidak pasti seperti sekarang ini, memang Pemerintah sangat membutuhkan sebuah solusi konkret yang cepat dan tepat. Terlebih, ketika keberadaan UU Ciptaker sebelumnya masih dianggap bermasalah oleh MK, maka memang dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja ini mampu menghadirkan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, serta sebagai kebijakan sangat strategis dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Sadawira Utama

Kamis, 26 Januari 2023

Trubus Rahadiansyah: Perppu Ciptaker Sangat Diperlukan Untuk Bawa Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global

Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum.
Menurut Tubus keberadan Perppu dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global.

“Indonesia membutuhkan investasi besar untuk membangun berbagai kebutuhan sesuai yang ditetapkan APBN. Keberadaan Perppu Ciptaker strategis untuk menghadapi tantangan global dan resesi ekonomi. Aturan ini sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, karena investor sangat membutuhkan kepastian hukum,’’ kata Trubus dalam keterangannya, hari ini.

Selain ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi tahun 2023, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, Perppu ini akan membuat Indonesia siap menghadapi situasi geopolitik sebagai dampak dari invansi Rusia terhadap Ukraina.

Persoalan terkait dengan ketenagakerjaan juga sudah diakomodir dalam Perppu Ciptaker yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022 tersebut, jelas Tubus.

‘’Perppu ini juga sudah mengakomodir semua persoalan ketenagekerjaan, seperti masalah upah, cuti, hak-hak pekerja, dan lainnya,’’ ungkap Trubus.

Menurutnya, Perppu Ciptaker masih mengandung kelemahan terutama terkait masa kerja bagi pekerja kontrak atau PKWT. Dalam peraturan tersebut, tidak diatur secara gamblang sampai kapan kontrak kerja itu akan berakhir.

“Tetapi memang gitu doang. Soal upah, cuti soal lain-lain sudah diatur semua. Jadi cukup mengakomodir pasal-pasal yang mengatur soal ketenagakerjaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata dia.

Terkait adanya keberatan terhadap Perppu Ciptaker dari sejumlah asosiasi buruh dan ketenagakerjaan, Trubus menilai hal itu wajar-wajar saja. Karena setiap munculnya kebijakan atau aturan baru, akan muncul dinamika.

“Kalau ada yang tidak setuju, itu wajar saja. Setiap adanya aturan baru pasti menimbulkan pro dan kontra. Ini namanya demokratis ada yang setuju dan tidak setuju,” ujar Trubus.

Ad Placement

kabar dalam negeri

Presiden Jokowi Disegani Dunia

Oleh : Abdul Kadir )* Presiden Jokowi sangat disegani oleh para pemimpin dunia di KTT G20. Dalam forum internasional tersebut beliau dihorma...

lagi trending