Seputar Sumsel

lagi trending

kabar luar negeri

Ad Placement

Foto

Opini

Rabu, 07 Juni 2023

Presiden Jokowi Dukung Ganjar Pranowo Sebagai Pemimpin Masa Depan

Jakarta - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bahwa sosok pemimpin masa depan yang ideal bagi Indonesia harusnya merupakan seorang yang memiliki nyali dan keberanian besar.

Terkait sosok yang memiliki ciri demikian, Presiden melanjutkan bahwa karakter seperti itu ternyata ada pada diri Ganjar Pranowo selaku Capres PDI Perjuangan.

“Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo yang paling penting itu nyali, itu nomor satu. Berani dan punya nyali itu nomor satu. Dan saya lihat Pak Ganjar punya,” kata Jokowi.

Sebagai informasi, Presiden RI ketujuh itu sering memberikan sebuah kode ke publik yang mengisyaratkan kalau dirinya sangat ingin mendorong Gubernur Jawa Tengah tersebut maju sebagai Capres 2024.

Selain itu, jika dilihat dari banyak indikator lembaga survei, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa memang Ganjar Pranowo merupakan sosok yang paling banyak dipilih oleh masyarakat.

Publik menilai bahwa sosoknya memang sudah berpengalaman untuk menjadi pemimpin yang hebat dari bagaimana dirinya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan juga sampai kini masih menjabat sebagai Gubernur Jateng selama dua periode.

Pada kesempatan acara Rakernas III PDI Perjuangan, Presiden Jokowi kemudian juga menjelaskan apa saja tantangan yang sampai saat ini terus dihadapi oleh Indonesia.

"Ya, tadi saya di Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita, utamanya dalam kesulitan-kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan dan adanya perang," katanya.

Kemudian, beliau menambahkan bahwa memang menjadi sangat penting agar seluruh tantangan tersebut bisa diketahui secara bersama agar bisa disusun langkah antisipasinya, utamanya dari PDIP sendiri dan juga untuk calon pemimpin masa depan Tanah Air.

"Saya kira tantangan-tantangan seperti itu harus kita ketahui bersama,” pesan Jokowi.

Presiden Joko Widodo juga terus mendorong agar PDIP mampu turut serta mendesain agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

Karena memang tujuan itu yang sampai saat ini terus diupayakan oleh pemerintahannya.

"Sehingga, PDIP bisa mendesain sebuah rencana besar, nantinya ke depan diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini, sehingga bayangan-bayangan tadi saya sampaikan, paling tidak, bisa dipersiapkan perencanaan lebih dalam," jelasnya.

***

Situasi Kenyam Kondusif, Warga yang Mengungsi Kembali ke Rumah

Oleh : Rebecca Marian )*

Situasi di Kenyam, Papua, kembali kondusif dan warga yang sebelumnya mengungsi kembali ke rumah. Aparat terus berjaga agar tidak ada serangan selanjutnya dari KST. Keamanan masyarakat Papua dinomorsatukan, oleh karena itu pemberantasan KST terus dilakukan hingga ke markasnya.

Hari Jumat 26 Mei 2023, terjadi kontak tembak tim Satgas Damai Cartenz dengan KST Yotam Bugiangge di Kampung Nogolait, Nduga. Petugas saat itu memukul mundur KST. Awalnya mobil ditembak di daerah Sanggong lalu rombongan melakukan pengejaran dan mereka lari ke Sungai Dibini.

KST Yotam Bugiangge kembali terdeteksi merapat ke Kampung Nogolait pada dua hari berikutnya masing-masing pada Sabtu dan Minggu. Akibatnya kontak tembak kembali terjadi. Kemudian tim Satgas Damai Cartenz kembali menangkap 5 anggota KKB lainnya pada Selasa 30 Mei 2023 lalu.

Untuk diketahui, KST Yotam Bugiangge merupakan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan aksi pembantaian 11 warga di Kampung Nogolait, Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu, 16 Juli 2022. Kini 7 orang anggotanya yang ditangkap tersebut sedang diinterogasi.

Setelah terjadi kontak senjata, sebanyak 162 warga mengungsi ke Kenyam. Kapolres Nduga AKBP Alexander Penelewen menyatakan bahwa mereka menyelamatkan diri karena takut akan serangan KST. Namun mereka sudah pulang karena situasi sudah kondusif.

Masyarakat kembali ke rumahnya karena keadaan sudah aman dan yakin bahwa tidak ada serangan KST lagi. Apalagi setelah ada penangkapan anggota KST pada bulan Mei 2023 ini. Ketika jumlah anggota KST berkurang maka otomatis kekuatan mereka melemah dan mudah ditangkap.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny A Prabowo menyatakan bahwa masyarakat yang kembali ke kompleks Nogolait diantar dan dikawal langsung oleh aparat gabungan serta pemerintah daerah guna memastikan keamanan warga. Tujuannya untuk menjamin keselamatan warga masyarakat di Kampung Nogolait sehingga mau untuk kembali ke kediamannya

Warga Papua khususnya di daerah Kenyam sangat berterima kasih karena anggota TNI, Polri, dan BIN bekerja sama untuk mengamankan daerahnya. Aparat bergerak cepat untuk memburu anggota KST dan memastikan mereka tidak kembali lagi untuk menyerang warga. Jaminan keamanan membuat warga kembali lagi ke rumahnya.

Kemudian, masyarakat juga mengapresiasi aparat keamanan yang melakukan pengawalan sampai mereka tiba di rumah. Dengan pengawalan maka warga mendapatkan rasa aman dan tidak takut bahkan trauma akan serangan susulan KST.

Personel Polri dan TNI melakukan patroli di Kenyam dan sekitarnya. Pasalnya, bisa jadi anggota KST datang dan menyerang pemukiman warga. Penjagaan makin diperketat agar tidak ada lagi kejadian tragis yang ada di seluruh wilayah Papua.

Patroli dilakukan dengan ketat untuk mengamankan segenap wilayah Kenyam. Diharap seluruh daerah Kenyam akan aman, dan kondisi wilayah tidak akan mempersulit patroli yang dilakukan oleh anggota Polri, BIN dan TNI. Aparat tetap berjaga-jaga untuk mencegah jika ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, dan dibantu oleh Propam.

Sementara itu, warga Kenyam dan seluruh masyarakat Papua diharap untuk tidak terprovokasi oleh hoaks yang disebar oleh KST. Jika termakan oleh berita palsu maka bisa saja mereka mengungsi kembali karena takut akan serangan kelompok separatis tersebut. Padahal bisa saja hoaks sengaja disebar untuk menyerang masyarakat secara psikis.

Tokoh pemuda Papua Absalom Yerisitou menyatakan bahwa masyarakat Kenyam dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang ada. Dalam artian, ketika ada kerusuhan maka yang wajib diwaspadai adalah potensi untuk kerusuhan berulang yang terjadi karena provokasi oknum.  KST sengaja melakukannya, agar masyarakat Papua membenci aparat dan meninggalkan Indonesia.

Saat ada kerusuhan aparat datang untuk mendamaikan dan menyelesaikannya secara hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Namun KST malah mengobarkan isu bahwa aparat datang untuk memberantas masyarakat Papua. Oleh karena itu masyarakat dihimbau agar tidak termakan hoaks dan provokasi apapun yang disebarkan oleh KST.

KST memang sering membuat ulah dan menginginkannya agar masyarakat Papua terpecah-belah lalu membela mereka dan meninggalkan Indonesia. Caranya dengan menyebar berita dan video hoaks serta propaganda. Masyarakat diminta makin waspada dan mengabaikan hoaks tersebut, karena tidak benar.

Masyarakat Papua diminta untuk lebih bijak dalam membaca berita atau melihat foto yang tersebar di media sosial atau grup WA. Jangan mudah tersulut provokasi akibat yang ternyata hoaks yang sengaja disebar oleh KST, untuk membuat warga Papua memusuhi aparat, atau memecah-belah dan membuat mereka mengusir para pendatang.

Situasi Kenyam sudah mulai kondusif dan masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing, setelah mengungsi di sebuah rumah ibadah. Mereka dikawal oleh aparat keamanan dan berterima kasih karena dijaga dengan ketat. Sementara itu, aparat terus berusaha mengejar KST, agar tidak ada lagi pengungsian atau penyerangan selanjutnya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

RUU Kesehatan Jamin Perlindungan Hukum untuk Dokter dan Nakes

Oleh : Alexander Yosua Galen )*

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan terus berupaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang jauh lebih jelas dan pasti serta tegas untuk kepentingan para dokter hingga seluruh tenaga kesehatan di Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengatakan bahwa justru dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi profesi di dunia kesehatan terkait dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, hal tersebut justru sangatlah berpotensi untuk terus dan semakin menghambat tersedianya perlindungan hukum bagi para dokter dan juga tenaga kesehatan (Nakes).

Bagaimana tidak, sejatinya justru dengan adanya RUU Kesehatan yang kini tengah menjadi pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama dengan Pemerintah RI tersebut mampu untuk memberikan adanya perlindungan hukum yang lebih jelas dan kuat kepada seluruh dokter dan juga Nakes ketika mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Upaya Pemerintah RI untuk terus menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada para dokter dan tenaga kesehatan melalui keberadaan RUU Kesehatan mengalami penolakan dari sejumlah organisasi profesi. Penolakan tersebut akan sangat mengganggu tercapainya perlindungan hukum yang lebih jelas dan kuat tadi.

Terkait dengan hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril menyatakan bahwa banyak pasal mengenai hukum, yang sebenarnya sudah sejak lama dikhawatirkan oleh para dokter dan Nakes, apabila masih saja terus merujuk kepada peraturan atau Undang-Undang (UU) yang berlaku saat ini.

Meski mereka terus mengkhawatirkan mengenai masalah perlindungan hukum tersebut sejak lama, namun pada faktanya justru sama sekali tidak ada organisasi profesi (OP) dan ataupun individu dari pihak dokter dan tenaga kesehatan yang bersuara dengan lantang dan memiliki inisiatif untuk segera mengusulkan terjadinya perbaikan akan peraturan yang sudah ada, yang mana sudah berlaku hampir 20 tahun terakhir.

Karena melihat bahwa tidak ada inisiatif apapun dari para organisasi profesi maupun individu di dunia kesehatan tersebut, kemudian pada akhirnya pihak DPR RI memulai inisiatif tersebut dengan mencoba untuk melakukan perbaikan pada Undang-Undang (UU) yang ada, sehingga ke depannya beberapa pasal mengenai perlindungan hukum akan menjadi jauh lebih baik lagi tentunya.

Inisiatif yang dilakukan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut kemudian mendapatkan dukungan secara penuh dari Pemerintah RI karena memang dinilai akan mendatangkan banyak perbaikan dan juga meningkatkan seluruh kualitas perlindungan hukum, termasuk juga dengan adanya RUU Kesehatan maka nakes akan mampu untuk semakin meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Tanah Air.

Sebaliknya, justru masih saja ada penolakan dari segelintir pihak, yang justru menghendaki dan berupaya untuk mengembalikan pasal-pasal terkait dengan hukum yang ada seperti dulu, padahal didalam pasal-pasal tersebut sama sekali masih belum ada perlindungan hukum yang jelas dan sejak dulu sering dikhawatirkan serta sudah banyak terbukti aturan-aturan dulu seringkali menimbulkan permasalahan terkait hukum bagi para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia.

Menjadi cukup kontradiktif apabila sikap dari para organisasi profesi menolak adanya RUU Kesehatan, karena tidak sejak dulu mereka berinisiatif untuk mengadakan perbaikan terhadap perlindungan hukum untuk para dokter dan Nakes, padahal sudah sejak lama pula mereka mengkhawatirkan hal itu.

Kemudian, permasalahan kedua adalah dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut terdapat situasi tatkala dokter bisa saja digugat secara pidana ataupun perdata, meskipun mereka sudah menjalani sidang disiplin. Jelas sekali sebenarnya permasalahan ini tidak relevan lagi untuk diangkat, karena sejatinya dalam aturan yang sama sudah termaktub dalam UU lama yang sudah berlaku selama ini, yakni dalam UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004.

Sebagai informasi bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) UU Praktik Kedokteran 29/2004 telah dengan jelas disebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Lebih lanjut, ayat (3) menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Sejauh ini, memang seluruh pasal yang selama ini dianggap bermasalah itu, khususnya mengenai perlindungan hukum untuk para dokter dan Nakes masih terus dalam tahap pembahasan oleh DPR RI dan Pemerintah RI, dengan tujuan agar bisa terus diperbaiki.

Dengan kata lain, sejatinya perlindungan hukum bagi para dokter dan tenaga kesehatan di dunia kesehatan Tanah Air akan sangat terjamin dengan jauh lebih baik dan jelas justru ketika adanya RUU Kesehatan ini. Terjadinya penolakan pada beberapa poin sebenarnya sudah sama sekali tidak relevan lagi karena sejauh ini, perlindungan hukum tersebut sendiri juga terus dikhawatirkan oleh para dokter dan Nakes, terlebih, justru poin yang menjadi penolakan adalah aturan yang sebenarnya juga sudah sejak lama telah ada dalam UU sebelumnya.

)* Penulis adalah Kontributor Suara Khatulistiwa

Nilai Elektoral Ganjar Pranowo Menang di Banyak Survei

Oleh : Ananda Prameswari)*

Nilai elektoral milik Capres 2024 Ganjar Pranowo terus menjadi yang paling tinggi dan terus memuncaki klasemen pada banyak hasil lembaga survei. Hal itu menunjukkan bahwa sangat besar harapan dari masyarakat Indonesia kepada dirinya yang dinilai memang paling mampu untuk bisa melanjutkan segala program pembangunan Presiden Jokowi.

Angka elektabilitas yang dimiliki oleh Calon Presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Ganjar Pranowo terpantau terus mampu berada di puncak klasemen bahkan dalam berbagai macam hasil survei yang dilakukan oleh banyak sekali lembaga survei independen di Tanah Air.

Salah satunya adalah dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkap bahwa bakal capres PDIP Ganjar Pranowo unggul di kalangan pemilih kritis, yaitu sebesar 37,9 persen. Dalam survei yang dilakukan pada 30-31 Mei 2023 itu juga menunjukkan bahwa tingkat kesukaan (likeability) terhadap Ganjar Pranowo mencapai 82 persen, tertinggi dibandingkan nama-nama lainnya.

Sebelumnya, lembaga Survei Charta Politika, yang mana menunjukkan bahwa nilai elektabilitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo tersebut mampu menjadi yang paling tinggi atau sebesar 34,6 persen. Dengan adanya hasil survei itu, kemudian disambut dengan rasa syukur oleh PDIP.

Terkait dengan bagaimana kuatnya hasil survei dari Ganjar Pranowo yang selama ini ditunjukkan oleh banyak lembaga survei, Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ternyata bukan hanya nama capres yang mereka usung saja yang berhasil menempati posisi paling atas.

Melainkan, ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri juga mampu meraih angka elektabilitas paling tinggi sebagai partai politik dalam hasil survei itu, sehingga jelas sekali membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia masih sangat tinggi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Bagaimana tidak, memang sejauh ini Ganjar dan juga PDIP sendiri terus benar-benar memiliki prioritas utama, yakni terus meningkatkan dan menjalin komunikasi serta kerja nyata bahkan hingga di tingkat akar rumput di masyarakat secara langsung dan terjun langsung ke lapangan.

Prinsip untuk terus berupaya agar senantiasa dekat dengan masyarakat itu dipegang dengan sangat teguh oleh Gubernur Jawa Tengah itu, yang mana dirinya juga memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat merakyat, sangat ramah dan juga memiliki nilai ideologi yang tinggi untuk terus dijunjung dalam setiap sikapnya.

Meski memang sejauh ini, nama Ganjar Pranowo dan juga PDIP masih saja terus merajai pada banyak hasil survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei, namun Ketua Umum (Ketum) partai dengan bendera berwarna merah tersebut, yakni Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh kadernya bahwa memang sangat penting untuk terus turun ke bawah dan mampu merasakan kemudian memberikan solusi terbaik kepada masyarakat secara langsung di lapangan.

Semenjak deklarasi yang dilakukan oleh Ketum Megawati, yakni bertepatan pada momentum Hari Kartini sebagai pendeklarasian nama Ganjar Pranowo dalam kontestasi politik dan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang, dampaknya adalah secara langsung nilai elektoral yang dimiliki oleh pria yang identik dengan rambut putih tersebut langsung berhasil meroket.

Masyarakat menilai bahwa memang sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut merupakan sosok figur yang dinilai paling mampu untuk bisa melanjutkan kepemimpinan dan banyak program pembangunan yang selama ini juga sudah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian dengan adanya hasil survei yang menunjukkan bahwa nama Ganjar Pranowo terus unggul pada banyak lembaga survei, menunjukkan bahwa memang kerja elektoral menjadi sangat penting untuk bisa ditopang oleh banyak hal secara bersamaan dan solid. Beberapa hal yang menjadi sangat penting adalah adanya dukungan pergerakan kekuatan yang terorganisir, yakni partai yang mampu menyatu dengan kekuatan rakyat, termasuk juga para relawan sehingga langsung bisa menciptakan sebuah kekuatan elektoral yang luar biasa.

Selanjutnya, dengan adanya momentum dukungan yang sangat positif dari seluruh masyarakat di Tanah Air tersebut, kemudian langsung dikelola dengan sangat baik oleh PDIP dengan terus mendorong seluruh jajaran dan kader partainya untuk secara bersama-sama turun ke bawah menuju ke semua elemen masyarakat dan relawan untuk bisa bergerak secara serentak dan mengisi pergerakan dengan narasi rakyat, yang pada dasarnya adalah terus melanjutkan dan mampu mempercepat apa yang selama ini sudah berhasil dicapai oleh Presiden Jokowi dengan perolehan tingkat kepuasan publik yang juga sangat tinggi.

Survei senada, yang menunjukkan nilai elektoral milik Ganjar Pranowo juga paling tinggi dan terus merajai di Jawa Timur dan Jawa Tengah ditunjukkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang menunjukkan bahwa Ganjar unggul hingga 35,3% (persen) di Jatim, bahkan untuk di Jateng sendiri bahkan hingga lebih dari setengah masyarakat memilih dirinya, yakni pada angka 55,2% (persen).

Data menunjukkan bahwa memang Capres yang diusung oleh PDIP tersebut mampu terus menjadi yang paling unggul dan menjadi nama yang terus memuncaki klasemen pada berbagai macam hasil dari lembaga survei. Nilai elektoral yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo tersebut tentunya juga menunjukkan betapa masyarakat Indonesia sangat percaya kepadanya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Pemilu Momentum Jaga Persatuan Bangsa

Oleh : Arzan Malik Narendra )*

Pemilihan umum (Pemilu) adalah momentum yang sangat tepat untuk menjaga persatuan bangsa. Saat ada perbedaan pilihan partai atau calon presiden, bukan berarti harus bertikai. Masyarakat sepakat untuk jaga perdamaian dan persatuan, baik saat masa kampanye, Pemilu, sampai pasca Pemilu.

Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi, rakyat Indonesia dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya itu-itu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshari menyatakan bahwa saat Pemilu, masyarakat jangan terprovokasi terhadap informasi yang dapat memecah belah bangsa. Ia juga senang karena selama ini pelaksanaan Pemilu di Kalimantan Selatan selalu rukun dan tentram.

Abdul Hafiz menambahkan, Pemilu dilaksanakan dalam rangka menegakkan demokrasi untuk mempersatukan bangsa agar memiliki pemimpin kuat dan tangguh. Masyarakat harus tetap kondusif menyambut pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam artian, Pemilu 2024 memang masih tahun depan dan masa kampanye belum dimulai. Namun masyarakat tetap harus mengingat untuk menjaga persatuan bangsa. Jangan sampai terpecah-belah ketika Pemilu, karena terpengaruh oleh hoaks dan propaganda yang sengaja disebar oleh provokator.

Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para Capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Oleh karena itu masyarakat harus ingat agar Pemilu dan pra Pemilu dijalankan secara damai. Persatuan harus dijaga agar Indonesia aman dan tentram.

Penyanyi sekaligus politisi, Rhoma Irama, memberikan pesan soal Pemilu yang sebentar lagi akan terlaksana. Jangan sampai Pemilu menjadi alat pemecah umat. Masyarakat harus ingat untuk menjaga persatuan saat Pemilu. Saat ini memasuki tahun politik, dalam politik, dalam era demokrasi, berbeda itu satu kewajiban, wajib berbeda. Dalam politik itu ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru, ada macam-macam warna.

Rhoma Irama menambahkan, masyarakat jangan sampai saling bermusuhan karena adanya Pemilu. Apalagi dalam berdemokrasi pasti akan ada sebuah perbedaan dalam memilih, sehingga ia mengingatkan agar masyarakat bisa terus bersatu. Kalau tidak ada perbedaan itu namanya otokrasi.

Sementara kalau demokrasi harus berbeda. Ketika kita berbeda wajib bersatu. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk selalu menyadari bahwa perbedaan bukan menjadi alasan untuk memicu perpecahan.

Pemilu harus disiapkan agar tidak ada kesalahan maupun kecurangan dalam prosesinya. Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Oleh karena itu masyarakat harus ingat agar Pemilu dan pra Pemilu dijalankan secara damai.

Kerukunan dan persatuan harus dijaga jelang Pemilu 2024. Masyarakat diharapkan mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu.

Jika berkaca dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 maka permusuhan terjadi di dunia maya dan situasi sangat panas sampai ada julukan buruk dari masing-masing kubu pendukung capres kala itu. Jangan sampai hal ini terulang karena seharusnya masyarakat sudah dewasa dan meninggalkan permusuhan. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil) serta menegakkan perdamaian di Indonesia.

Permusuhan wajib dihapuskan karena bisa dimanfaatkan oleh provokator maupun oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai ada kekacauan sosial gara-gara ulah mereka. Oleh karena itu masyarakat wajib berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai, agar tidak ada kerusuhan yang berujung pada tawuran dan bisa memakan korban.

Dalam mensukseskan Pemilu 2024 memang diperlukan komitmen berbagai pihak karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari masyarakat, kementrian dan aparat keamanan agar Pemilu berjalan dengan lancar dan damai. Jika Pemilu lancar maka akan menguntungkan karena tidak ada drama kecurangan atau bahkan tragedi memilukan yang mengiringi prosesi Pemilu 2024.

Masyarakat akan menjaga perdamaian dan persatuan saat Pemilu. Caranya dengan menjaga diri, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dan tidak membuat status yang mencurigakan atau menyerang pihak lain. Jangan sampai media sosial jadi panas saat dan setelah Pemilu gara-gara fanatisme yang berlebihan terhadap satu capres atau calon legislatif tertentu.

Fanatisme yang berlebihan memunculkan cinta buta dan hal ini tidak baik serta tidak sehat bagi kondisi psikis masyarakat, baik pendukung capres maupun yang bukan pendukungnya. Memiliki rasa cinta boleh saja tetapi jangan keterlaluan sampai menuduh capres lain berbuat buruk atau mengorek kesalahan-kesalahannya. Masyarakat perlu diingatkan untuk menjaga perdamaian, bukannya mengobarkan permusuhan.

Pemilu adalah momentum penting untuk menjaga persatuan bangsa. Kerukunan dan persatuan harus dijaga walau Pemilu masih diadakan tahun depan. Ketika masa kampanye masyarakat terus dihimbau untuk menjaga perdamaian, bukannya saling mencaci di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor pada Lembaga Siber Nusa

Pemerintah Percepat Pembangunan di Papua

Oleh : Veronica Lokbere )*

Pemerintah percepat pembangunan di Papua dengan menetapkan Perpres, pada Mei 2023. Dengan Perpres ini maka akan jadi payung hukum yang kuat untuk kemajuan Papua ke depannya. Pembangunan dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dan sangat berguna untuk masyarakat Papua agar wilayahnya lebih maju lagi.

Percepatan pembangunan adalah misi pemerintah dalam rangka memajukan Papua. Dengan percepatan maka ada pemerataan pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat di Bumi Cendrawasih. Jangan sampai perbedaan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur. Pembangunan tak hanya ada di Jawa, tapi dilakukan dari Sabang sampai Merauke.

Untuk mempercepat proses pembangunan Papua maka pemerintah mengesahkan Perpres nomor 24 Tahun 2023, pada tanggal 17 April 2023. Dalam Perpres ini diatur bahwa percepatan pembangunan Papua dilakukan dalam jangka pendek (1 tahun), menengah (5 tahun) dan jangka panjang.

Dalam Perpres nomor 24 Tahun 2023 juga dicantumkan bahwa percepatan pembangunan Papua dilakukan dalam bentuk proyek infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Kemudian, sumber dana pembangunan berasal dari dana APBN, APBD, dan dana Otsus.

Dengan adanya Perpres maka menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mempercepat pembangunan Papua. Perpres adalah dasar hukum yang kuat dan tidak bisa diganti. Jadi, siapapun presidennya tidak bisa mengubahnya begitu saja.

Presiden Jokowi cinta Papua dan ingin agar warga di Bumi Cendrawasih makin maju, salah satu caranya dengan percepatan pembangunan. Beliau mengesahkan Prepres agar pembangunan di Papua terus dilakukan walau setelah tahun 2024 (ketika beliau sudah tidak lagi menjabat).

Sementara itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa beliau mengukuhkan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Jakarta pada Senin (29/5/2023). Pengukuhan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang pengangkatan enam anggota BP3OKP yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 5 April 2023.

Keenam anggota BP3OKP tersebut, antara lain: Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua, Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, dan Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Masa jabatan keanggotan BP3OKP dari perwakilan setiap provinsi di wilayah Papua adalah 5 tahun. Diharap, BP3OKP bisa mengawal rencana induk percepatan pembangunan di Papua selama 20 tahun ke depan serta menampung aspirasi masyarakat Papua.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengharapkan adanya kolaborasi antara BP3OKP dengan Pemerintah Daerah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat. Dari sisi infrastruktur, dirinya turut berharap BP3OKP bisa mendorong adanya pengadaan transportasi kereta api di Papua, selayaknya yang sudah diluncurkan di Sulawesi Selatan.

Dengan adanya BP3OKP maka percepatan pembangunan Papua akan terwujud lebih cepat. Apalagi sumber dananya tak hanya APBN dan APBD tetapi juga dana Otsus. Dengan percepatan pembangunan maka Papua akan lebih maju, baik dari infrastruktur di bidang komunikasi maupun transportasi (seperti yang diharap oleh Paulus Waterpauw).

Sementara itu, Mesakh Mirin, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, menyatakan bahwa percepatan pembangunan Papua, terutama di bidang infrastruktur, akan menambah akses pembangunan. Dampaknya,  kesejahteraan rakyat juga meningkat.

Mengapa untuk mensejahterakan rakyat harus dengan memperbaiki infrastruktur? Penyebabnya karena jika jalannya bagus maka perekonomian lancar, karena pengiriman barang dagangan lebih cepat. Apalagi kondisi geografis Papua yang masih sulit dan jalan rayanya tidak sebanyak di Jawa. Jika banyak jalan raya maka hubungan antar distrik dan kabupaten lebih mudah dan penjualan sagu serta hasil tani lain lebih cepat.

Pemerataan pembangunan wajib dilakukan karena yang mendapat sentuhan modernisasi bukan hanya di Jayapura, Merauke, atau Wamena saja. Namun juga sampai ke Yahukimo dan daerah-daerah lain di Papua. Pembangunan harus dilakukan sampai ke pelosok agar masyarakat merasakan manfaatnya.

Infrastruktur yang dibuat dalam rangka pemerataan pembangunan bukan hanya jalan raya dan jembatan. Namun juga aliran listrik, jaringan internet, dan berbagai fasilitas lain. Masyarakat akan maju dalam berbagai bidang karena mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan warga Papua tak lagi identik dengan kehidupan yang masih tradisional dan ketinggalan zaman.

Untuk memajukan Papua maka selain dengan percepatan pembangunan, juga dengan pemekaran wilayah. Jika ada provinsi baru maka akan ada pembangunan massal yang berdampak positif pada masyarakat, dan mereka akan lebih maju. Warga Papua bisa menikmati jalan raya yang bagus, jembatan, jaringan internet, dan berbagai infrastruktur lain.

Pemerintah melakukan percepatan pembangunan Papua dengan mengesahkan Perpres, sehingga ada dasar hukum yang kuat. Setelah itu ada pembangunan yang masif, terutama di bidang infrastruktur. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan bisa melewati jalan Trans Papua dan jalan-jalan lain, yang akan memperlancar perekonomian mereka. Infrastruktur menjadi kunci dari kemajuan daerah, termasuk di Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Selasa, 06 Juni 2023

Jokowi: Pemimpin Harus Berani dan Punya Nyali, Pak Ganjar Pranowo Punya Itu



Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan telah menyampaikan beberapa wejangan atau nasihat kepada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo.


Jokowi menegaskan, sebagai pemimpin Ganjar harus memiliki keberanian dan nyali. Dia menilai, nyali dibutuhkan tidak hanya menangani pemerintahan nasional, tapi juga untuk menghadapi tantangan global termasuk hubungan dengan uni eropa.


“Kalau pemimpin ke depan, seperti Pak Ganjar Pranowo yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu,” kata Jokowi usai acara Rakernas III PDIP, Senin (6/6/2023).


Jokowi menilai sosok Ganjar memiliki sifat berani dan nyali yang cukup untuk menjadi pemimpin Indonesia. “Berani dan punya nyali dan saya lihat Pak Ganjar punya,” tegasnya.


Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidato politik saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).


Usai acara, Jokowi mengaku dalam pidatonya, ia menyampaikan soal tantangan bangsa ke depan, terutama potensi kesulitan global seperti krisis pangan dan energi.


"Ya, tadi saya di Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita, utamanya dalam kesulitan-kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan dan adanya perang," kata Jokowi.


Jokowi didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Puan Maharano, dan Bacapres 2024 Ganjar Pranowo dalam konferensi pers itu.


Jokowi menyebut tantangan ke depan harus diketahui bersama agar PDIP bisa menyusun antisipasi terhadap krisis saat mengelola negara.


"Saya kira tantangan-tantangan seperti itu harus kita ketahui bersama,” pesan Jokowi jelang Pemilu 2024.

Ad Placement

kabar dalam negeri

Presiden Jokowi Disegani Dunia

Oleh : Abdul Kadir )* Presiden Jokowi sangat disegani oleh para pemimpin dunia di KTT G20. Dalam forum internasional tersebut beliau dihorma...

lagi trending