Seputar Sumsel

lagi trending

kabar luar negeri

Ad Placement

Foto

Opini

Sabtu, 01 Oktober 2022

Prospek Ekonomi Indonesia Masih Positif di Tengah Gejolak Eksternal


Oleh : Putri Ganeswari )*

Konflik geopolitik serta badai inflasi yang menyerang berbagai negara di dunia memang berdampak pada perekonomian di Indonesia. Risiko perekonomian saat ini bergeser dari pandemi ke gejolak ekonomi global.

Inflasi global mengalami lonjakan akibat dari supply disruption karena pandemi dan perang Rusia-Ukraina, yang disertai dengan adanya pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 tercatat tetap impresif dan kinerja eksternal Indonesia tetap kuat.

Suahasil Nazara selaku Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada kesempatan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada 24 Agustus 2022 lalu di Semarang, menuturkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global dikoreksi cukup dalam (revisi ke bawah secara signifikan dan broad-based), termasuk di negara-negara besar seperti AS, Tiongkok dan Eropa. Proyeksi inflasi direvisi ke atas akibat kenaikan harga energi dan pangan serta supply-demand mismatch yang persisten.

Namun, kinerja perekonomian domestik Indonesia menguat, walaupun tetap memerlukan langkah antisipasi dan mitigasi. Pertumbuhan ekonomi terus menguat meskipun dengan inflasi dalam tren meningkat, namun inflasi ini tetap terkendali.

Suahasil menerangkan, bersyukurlah Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi tahun ini sudah berkali-kali disebut yaitu 5,4% (Q2). Trennya naik. Inflasi ya naik juga, tetapi kenaikan inflasi masih terkontrol di bawah 5%.

Secara khusus, Suahasil menggarisbawahi mengenai gejolak yang terjadi pada volatilitas harga komoditas global. Gejolak harga yang naik dan turun secara volatile ini mempersulit perencanaan yang dilakukan oleh dunia usaha dan juga Pemerintah.

Di tengah-tengah gejolak volatilitas harga komoditas global tersebut, kinerja sektor eksternal Indonesia masih cukup kuat. Kinerja ekspor dan impor masih tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global.

Pada Juli 2022, ekspor Indonesia telah mencapai USD 25,57 miliar dan impor mencapai USD 21,35 miliar. Secara month to month ekspor terkontraksi 2,2% sedangkan impor tumbuh 1,6%. Secara tahunan dan kumulatif, ekspor dan impor menunjukkan arah positif. Ekspor tumbuh tinggi masing-masing 32,03% (yoy) dan 36,36 (ytd), sedangkan impor masing-masing tumbuh 39,86% (yoy) dan 29,38% (ytd). Neraca perdagangan Juli 2022 tercatat surplus USD 4,23 miliar, meskipun turun namun masih melanjutkan tren surplus selama 27 bulan berturut-turut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa situasi perekonomian tanah air masih kondusif di tengah kondisi dunia yang penuh gejolak.

Jokowi menuturkan, neraca perdagangan Indonesia masih positif. Per Maret 2022 tercatat surplus sebesar 4.5 miliar US Dollar.

Sementara itu Lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor’s (S&P) meningkatkan outlook Indonesia dari sebelumnya negative menjadi stable dan mempertahankan peringkat atau rating kredit Indonesia pada level BBB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menilai peningkatan outlook Indonesia ini merupakan pengakuan atas arah perbaikan ekonomi makro yang kuat, khususnya laju pemulihan ekonomi yang relatif cepat, posisi eksternal yang kuat dan penguatan signifikan pada sisi fiskal.

S&P memperkirakan defisit akan jauh menyempit dalam dua hingga tiga tahun ke depan dan kembali di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, posisi eksternal Indonesia menguat signifikan di tahun 2021, mencatatkan di tahun 2021, mencatatkan surplus 0,3 persen PDB. Perbaikan transaksi perdagangan terus berlanjut dan mencatatkan pertumbuhan yang kuat di awal tahun 2022.

S&P meyakini bahwa UU Cipta Kerja akan mampu mendorong perbaikan signifikan pada iklim usaha dan investasi melalui perbaikan mendasar pada sistem regulasi dan efisiensi birokrasi sehingga akan mempu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka penengah-panjang.

Selain itu, dari sisi stabilitas politik, S&P menilai Indonesia dalam kondisi stabil dan kondusif yang telah teruji dalam keputusan politik penanganan pandemi Covid-19 serta reformasi fiskal.

Berbagai bauran kebijakan serta sinergi antarlembaga dan seluruh elemen masyarakat akan terus diarahkan untuk memperkuat akselerasi pemulihan ekonomi dan perbaikan fondasi ekonomi nasional.

Saat ini Indonesia berada di fundamental ekonomi yang kokoh. Kegiatan retail dan pariwisata sudah menuju posisi normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Tercatat, hingga semester pertama 2022, surplus perdagangan Indonesia mencapai 25 miliar dolar AS. Angka itu meningkat 110 persen dibandingkan periode yang sama pada 2011.

Indonesia harus tetap optimis dan tangguh dalam bertahan di tengah tantangan global dan menghimbau kepada para pengusaha. Tujuannya agar tetap optimis untuk terus lakukan ekspansi dan berusaha dalam mempertahankan perkembangan ekonomi Indonesia yang telah beranjak baik.

Para pengusaha serta pegiat UMKM harus tetap optimis, bahwa perekonomian di Indonesia akan tetap menguat meskipun inflasi global dan konflik geopolitik menjadi sebab ancaman perekonomian di berbagai negara. Di sisi lain pemerintah juga perlu membantu para pegiat UMKM agar dapat mengembangkan usahanya.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

RKUHP Dapat Diakses Secara Daring


Oleh : Andi Kurniawan )*

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan RUU terbaru, yang akan menggantikan KUHP versi lama. Masyarakat bisa melihat pasal-pasal RKUHP secara daring, lantas memberikan masukan, sebagai bentuk keterbukaan informasi.

RKUHP akan segera disahkan untuk menggantikan KUHP lama yang sudah sangat ketinggalan zaman, karena dibuat lebih dari 77 tahun lalu. Namun sebelum disahkan, pemerintah memberikan sosialisasi secara offline agar masyarakat memahami pentingnya penggantian KUHP yang merupakan hukum warisan Belanda. Selain itu, RKUHP juga bisa diakses sehingga pasal-pasalnya diketahui rakyat dengan jelas.

Staf Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyatakan bahwa draft RKUHP bisa diakses oleh masyarakat melalui situs resmi pemerintah. RKUHP membawa semangat pembaharuan untuk Indonesia yang lebih baik. Aturan dalam RKUHP dapat membimbing perilaku masyarakat agar lebih baik.

Dalam artian, pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk membaca pasal-pasal dalam RKUHP, agar mereka dapat melihatnya secara langsung. Keterbukaan ini patut diberi apresiasi karena pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengamati pasal-pasal dalam RKUHP. Terutama dalam pasal yang dianggap kontroversial.

Selain itu, masyarakat juga bisa memberi masukan ketika mereka merasa pasal-pasal dalam RKUHP kurang tepat atau kurang banyak. Masukan diperlukan karena RKUHP akan mengatur hukum pidana masyarakat, sehingga mereka yang akan menurutinya. Pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat untuk memberi kritik, saran, dan masukan, sehingga bisa dipertimbangkan oleh DPR RI.

Jika masyarakat diperbolehkan untuk membaca dan memberi masukan pada pasal-pasal dalam RKUHP, maka pemerintah bertindak adil karena hukum dibuat untuk rakyat dan mereka diberi kesempatan untuk melihatnya. Bukannya tiba-tiba diresmikan tanpa ada kesempatan bagi rakyat untuk mengetahui draft-nya.

Pemerintahan Presiden Jokowi menegakkan demokrasi karena rakyat boleh memberi masukan dan saran terhadap sebuah RUU. Dalam demokrasi Pancasila, maka rakyat boleh membentuk UU maupun peraturan di masyarakat, dan biasanya diwakilkan oleh DPR RI. Namun ketika mereka boleh memberi saran di situs pemerintah, akan menjadi sangat istimewa.

Oleh karena itu, salah besar jika ada orang yang menuduh bahwa RKUHP itu ngawur atau RKUHP merupakan singkatan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Penguasa. Penyebabnya karena pemerintah memberi andil kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan saran. Bukannya bersikap otoriter dan tiba-tiba meresmikan RKUHP.

Pemerintahan Presiden Jokowi masih pro rakyat dan mencintai rakyat, dan ingin agar tatanan kehidupan warga negara Indonesia jadi lebih baik berkat RKUHP. Jangan ada yang memandang negatif terhadap RUU tersebut, karena nantinya akan berguna untuk masyarakat. Jika warga diperbolehkan memberi masukan maka menjadi tanda bahwa pemerintah memperhatikan rakyatnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana Dominika Jone, mengadakan sosialisasi RKUHP di NTT secara daring dan luring. Tujuannya untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Acara diadakan secara daring dan luring agar lebih banyak pesertanya.

Sosialisasi di NTT diadakan ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari ahli hukum, mahasiswa, guru, dosen, dan lain-lain. Dengan adanya sosialisasi ini maka mereka akan paham dan tidak lagi menganggap pasal-pasal dalam RKUHP kontroversial. Penyebabnya karena ada penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan mereka akan puas karenanya.

Selain itu, dalam sosialisasi juga dijelaskan bahwa RKUHP adalah produk hukum asli Indonesia, yang dibuat oleh ahli hukum Indonesia. Sedangkan KUHP yang dulu dibuat oleh penjajah (Belanda) sehingga sangat kuno, tidak relevan dengan negara demokrasi seperti Indonesia, dan tidak pula mengikuti zaman. RKUHP merupakan wujud nyata hukum sebagai jiwa bangsa.

Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman, dan menjelaskan bahwa rakyat bisa memberi aspirasi dan usulan via online. Namun dalam acara sosialisasi bersama Kementerian, mereka juga bisa mengungkapkan keberatan atau usulannya mengenai RKUHP. Nantinya pejabat Kementerian yang akan mencatatnya dan menuangkan aspirasi tersebut saat sidang DPR RI.

Kementerian Hukum dan HAM juga menjelaskan bahwa RKUHP disusun selama 50 tahun, dari era orde baru hingga pasca reformasi. Presiden Jokowi ingin agar RKUHP diresmikan agar penyusunannya tidak terlalu lama, dan akan membuat hukum pidana di Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam artian, masyarakat jangan ada yang menolak RKUHP, karena RUU ini dibuat untuk mereka. Pasal-pasal dalam RKUHP sudah dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya kehidupan masyarakat akan lebih tertib, dan terhindar dari kejahatan pidana.

RKUHP dapat diakses secara daring melalui situs resmi pemerintah. Masyarakat bisa membaca ratusan pasal di dalamnya, dan meneliti apakah benar ada pasal kontroversi di dalamnya? Dengan begitu mereka bisa melihat pasal aslinya, bukannya yang telah dipelintir oleh media abal-abal. Masyarakat juga bisa memberi masukan agar nanti dipertimbangkan oleh anggota DPR sebelum meresmikan RKUHP.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Pemerintah Perluas Cakupan Vaksinasi Covid-19


Oleh : Abdul Rozak )*

Cakupan vaksinasi Corona akan diperluas karena pemerintah juga akan menyasar WNA (warga negara asing). Mereka yang jadi ekspatriat dan tinggal di Indonesia, bisa mendapatkan vaksin dan imunitasnya makin tinggi, sehingga diharapkan dapat memperkecil resiko terpapar virus Corona.

Pandemi sudah dijalani selama 2,5 tahun dan pemerintah mencanangkan program vaksinasi nasional, agar bisa menangani keganasan Corona. Vaksinasi diberikan kepada tiap warga negara Indonesia yang berusia di atas 6 tahun. Sementara itu, mereka yang berusia di atas 18 tahun wajib untuk booster alias suntikan ketiga, agar ketahanan tubuhnya lebih baik dan tidak mudah terkena Corona.

Pemerintah akan menambah cakupan vaksinasi Corona dengan menyasar warga negara asing. Dokter Muhammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa pemberian vaksinasi bagi warga negara asing tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor H.K/0107/MENKES/1308/2022 tentang Pelaksanaan Vaksinas Covid-19 bagi Warga Negara Asing.

Dokter M Syahril melanjutkan, sebagai salah satu upaya untuk memastikan WNA yang tinggal menetap atau sementara dan permanen, mendapatkan kemudahan akses vaksinasi. Sekaligus mencegah kemungkinan penularan Corona. Program vaksinasi bagi WNA (perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional) akan dikoordinir oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Sementara vaksinasi bagi WNA lainnya dilakukan dengan mendaftar melalui sistem informasi satu data vaksinasi covid-19, untuk mendapatkan e-ticket yang bisa didapatkan melalui situs PeduliLindungi. Syaratnya adalah KITAS (kartu izin tinggal terbatas) atau KITAP (kartu izin tinggal tetap), dan nomor paspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perluasan vaksinasi bagi WNA adalah kabar baik karena mereka ada yang menetap di Indonesia karena urusan pekerjaan (di kedutaan atau kantor lain). Untuk meminimalisir penularan Corona maka WNA juga diberi hak untuk mendapatkan vaksin dari pemerintah Indonesia. Jika harus pergi ke negerinya sendiri maka terlalu jauh, lama, dan kurang praktis.

Apalagi di daerah yang banyak dihuni oleh WNA seperti Jakarta atau Bali. Para WNA harus dipastikan mendapatkan vaksin lengkap (sampai dosis ketiga) agar mereka sehat dan tidak tertular Corona. Jika WNI dan WNA sehat dan memiliki imunitas tubuh tinggi yang didapatkan dari vaksinasi, maka akan memperkecil penularan virus covid-19 dan mempercepat berakhirnya status pandemi.

Jika WNA yang ada di Indonesia diberi vaksin maka bukan hanya mereka yang bekerja di Kedutaan Besar yang mendapatkannya. Namun juga mereka yang mengajar di sekolah internasional dan bekerja di tempat lain. Akan sangat adil karena bukan hanya WNA elite yang mendapatkan vaksin dari pemerintah Indonesia, dengan syarat harus membawa KITAS atau KITAP, dan paspor.

Pemberian vaksin Corona bagi para WNA bukanlah bentuk pengistimewaan, mentang-mentang mereka warga asing maka dapat vaksin dari pemerintah. Namun pemerintah berusaha keras agar tiap orang yang tinggal di Indonesia tidak tertular Corona, dengan cara vaksinasi. Termasuk pula para WNI yang tinggal dan menetap di negeri ini, baik dalam jangka waktu sebentar atau lama.

Sementara itu, pemerintah juga memperluas cakupan vaksinasi Corona bagi masyarakat (WNI) dengan cara vaksinasi mobile alias petugas kesehatan yang berkeliling dan memberikan vaksinasi ke lingkungan warga. Misalnya di perkampungan atau perumahan. Vaksinasi mobile akan memperluas cakupan vaksinasi dan mensukeskan program ini, agar saat akhir tahun 2022 tercapai 100% target alias semuanya sudah disuntik.

Vaksinasi mobile menyasar ke para lansia (lanjut usia alias di atas 60 tahun) dan pra lansia (berusia 45-59 tahun). Mereka akan disuntik vaksin dan mendapatkan prioritas karena mobilitasnya agak terbatas, karena fakor usia maupun faktor keuangan (alias belum punya uang transpor untuk datang ke Rumah Sakit saat vaksinasi berlangsung).

Dengan vaksinasi mobile maka para lansia akan mendapatkan vaksinasi dan diperiksa dahulu agar aman. Jadi, mereka diukur tekanan darahnya dan ditanya apa punya komorbid (penyakit bawaan). Baru yang dinyatakan sehat dan tekanan darahnya stabil akan disuntik vaksin covid-19. Vaksinasi mobile akan diadakan di seluruh Indonesia agaar cakupan vaksinasi makin luas dan segera bebas pandemi.

Pemerintah memperluas cakupan vaksinasi agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkannya dan bebas Corona, termasuk pula WNA. Pemberian vaksin bagi warga negara asing jangan dipandang negatif karena mereka tinggal di Indonesia sehingga wajib diberi proteksi dari Corona. Jika semua orang, tidak peduli asalnya dari mana, mendapatkan vaksin, maka akan memperkecil penularan virus covid-19.

Pandemi adalah sesuatu yang mengerikan, oleh karena itu pemerintah bekerja keras agar Indonesia bebas Corona secepat mungkin. Vaksinasi terus digenjot agar tiap orang tidak ketularan Corona (selama ia disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 10M). Vaksinasi bagi para WNA adalah terobosan baru sehingga tiap orang yang tinggal di Indonesia (walau hanya sementara) tidak terkena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Indonesia Pimpin P20 2022 Bahas Green Economy


Oleh: Dhita Karuniawati )*

Indonesia siap memimpin perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) yang akan digelar pada 5-7 Oktober 2022 di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. DPR RI akan menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) yang menjadi agenda dunia. Salah satu tema yang bakal dibahas adalah Green Economy atau Ekonomi Hijau.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Gilang Dhielafararez mengatakan pada kegiatan yang mengusung tema 'Stronger Parliament for Sustainable Recovery' tersebut, DPR akan mengangkat isu mengenai pembangunan hijau. DPR juga siap menunjukkan aksi telah dimulainya penerapan berbagai kebijakan yang ramah lingkungan atau go green, salah satunya dengan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gedung DPR.

PLTS yang dibangun di Taman Energi itu dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR. Gilang menyebut bahwa pembangunan panel surya dan taman energi mengusung konsep green building.

Menurut dia, Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menerapkan praktik-praktik kehidupan ramah lingkungan guna menunjang pembangunan hijau. Seperti, mengurangi penggunaan botol plastik, meminimalisir pemakaian kertas, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, tema Green Economy atau Ekonomi Hijau dalam sidang Parliamentary Speakers Summit (P20) pada 5-7 Oktober 2022 mendatang merupakan keputusan tepat di saat dunia tengah mengalami kemunduran dalam sisi lingkungan dan juga renewable energy (energi terbarukan).

Dengan mengambil tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ P20 memiliki beberapa isu prioritas yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Kepemimpinan Indonesia di P20 memiliki tujuan di antaranya meningkatkan dimensi parlementer untuk mendukung agenda global, mendorong interaksi dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah serta parlemen dalam implementasi hasil-hasil pertemuan G20.

Pada sebuah kesempatan berbeda, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Serda mejelaskan, pada tahun 2021 terjadi bencana akibat perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian hingga Rp544 trilliun. Untuk itu, diperlukan kesiapan yang matang, yaitu Green Economy sebagai bentuk tanggung jawab bersama kepada lingkungan hidup.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengatakan bahwa kita harus siap dengan ekonomi hijau dan jangan sampai perubahan iklim terus membuat masalah. Untuk itu tema Ekonomi Hijau dalam P20 dinilai sangat penting.

Selama penyelenggaraan event parlemen internasional tersebut, DPR RI menyediakan 55 unit ‘Hyundai Ionic 5’, yakni kendaraan listrik yang merupakan dukungan dari PT Hyundai dalam rangka kelancaran agenda P20.

Ini merupakan wujud komitmen dan dukungan DPR RI untuk terus mengkampanyekan ramah lingkungan sekaligus menghargai karya anak bangsa, karena mobil listrik tersebut dirakit di Indonesia. Selama kegiatan P20 berlangsung mobilisasi para delegasi akan menggunakan mobil listrik yang juga akan digunakan di G20 November mendatang.

Kampanye ramah lingkungan dalam momentum P20 ini merupakan kelanjutan dari agenda Sidang Umum forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang diselenggarakan di Bali pada bulan Maret 2022 lalu.

Di Sidang Umum IPU ke-144, DPR RI mengambil tema perubahan iklim sebagai tuan rumah. Dalam berbagai kesempatan, Ketua DPR RI Puan Maharani selalu mengingatkan negara-negara dunia agar beraksi nyata merealisasikan konsep ekonomi hijau untuk menunjang SDG’s.

Mengapresiasi Percepatan Penyaluran BLT BBM Bagi Masyarakat Terdampak


Oleh Rivaldi Adrian )*

Percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) terus dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng beberapa lembaga terkait. Semua pembenahan telah dilakukan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, apresiasi sangat layak diberikan untuk kesuksesan program tersebut.

Semenjak konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ditambah lagi memang beberapa negara masih belum sepenuhnya pulih setelah dihantam oleh pandemi Covid-19, maka membuat kondisi perekonomian global menjadi semakin mengalami ketidakpastian. Hal tersebut menjadikan beberapa kebutuhan pokok dan komoditas langsung mengalami lonjakan harga yang luar biasa.

Tidak bisa dipungkiri, ternyata dampaknya juga dirasakan langsung di Indonesia, karena mulai terjadi kelangkaan pasokan minyak dunia, maka harganya pun menjadi meroket. Sejauh ini, pemerintah RI sendiri terus memberikan subsidi BBM kepada masyarakat dengan tujuan meringankan beban rakyat.

Namun justru, dengan semakin tidak pastinya kondisi perekonomian dunia, bahkan negara-negara maju pun harus menghadapi inflasi serta resesi, ekonomi nasional pun menjadi ikut terancam. Bahkan data menunjukkan, pada tahun 2022 ini saja sudah ada kenaikan hingga sekitar tiga kali dari pengelolaan APBN hanya demi bisa memberikan subsidi BBM tersebut, yang mana sebelumnya senilai Rp 152 triliun terus membengkak menjadi Rp 502 triliun.

Hal tersebut jelas saja membuat APBN yang ditanggung oleh negara menjadi sangatlah terbebani. Terlebih, nyatanya justru kebijakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah itu sama sekali tidak tepat sasaran karena 70 persen malah dinikmati oleh masyarakat mampu.

Sehingga sudah sangat wajar akhirnya pihak pemerintah sendiri melakukan realokasi APBN dengan memberlakukan kebijakan penyesuaian harga BBM. Namun bukan sekedar itu saja, melainkan pemerintah juga memberikan penyaluran bantalan sosial kepada masyarakat terdampak agar penggunaan APBN bisa benar-benar jauh lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Presiden RI, Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan BLT BBM kepada sekitar 20,65 juta masyarakat rentan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan sebesar Rp 12,4 triliun. Ditambah dengan penyaluran Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta dengan besaran anggaran yang disiapkan negara hingga Rp 9,6 triliun. Penyaluran seluruh bantuan sosial tersebut sudah mulai dilakukan sejak bulan September 2022 ini dalam kurun waktu empat bulan secara bertahap.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini memberikan laporannya, bahwa tercatat sejak tanggal 16 September 2022 lalu saja, PT Pos Indonesia telah berhasil melakukan penyaluran BLT BBM kepada 12.701.985 penerima manfaat di sebanyak 482 Kabupaten dan Kota. Untuk target ke depannya, Mensos menyampaikan supaya di minggu tersebut harus tercapai penyaluran BLT BBM ke masyarakat hingga 90 persen dari target, atau sebanyak 18.585.000 keluarga penerima manfaat.

Bahkan untuk terus melakukan percepatan penyaluran BLT BBM kepada masyarakat, pihak Kemensos terus menggandeng kerja sama kepada beberapa pihak lainnya seperti Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menyalurkan BLT BBM ke daerah-daerah yang sulit untuk diakses. Pihak PT Pos Indonesia juga telah menyiapkan pesawat khusus agar seluruh rencana percepatan penylauran BLT tepat sasaran.

Lebih lanjut, Mensos Risma mengaku kalau pihak Kemensos mendapatkan tambahan anggaran sebesar lebih dari Rp 400 miliar yang rencananya akan digunakan untuk bantuan sosial kepada yatim piatu dengan target sebanyak 946.863 penerima dan akan segera disalurkan pada bulan Desember mendatang dengan besaran Rp 200 ribu per anak.

Tidak cukup hanya sampai di sana, namun mantan Walikota Surabaya itu memiliki usulan agar supaya ada juga bantalan sosial yang dikhususkan untuk para lansia tunggal dengan usia lebih dari 80 tahun dan bantuan kepada para penyandang disabilitas dengan target penerima hingga sebanyak 334.011 lansia.

Di sisi lain, apresiasi atas seluruh kinerja pemerintah termasuk bagaimana upaya untuk terus melakukan percepatan penyaluran BLT BBM datang dari Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas. Dirinya menyatakan bahwa telah ada banyak perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam seluruh skema penyaluran BLT BBM.

Bahkan jika dibandingkan dengan bagaimana penyaluran BLT ketika semasa COVID-19 lalu, menurut Abbas, jauh lebih baik skema penyaluran BLT BBM sekarang ini. Pasalnya pemerintah terus berusaha dengan sangat keras agar memastikan penyaluran tersebut bisa cepat dan tepat waktu. Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa semua upaya itu adalah bukti konkret dari pemerintah yang terus berpihak kepada kebutuhan rakyat. Pengamat tersebut juga mengimbau kepada semua masyarakat supaya bisa turut memberikan apresiasi dan mendukung segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk terus mempertahankan ketahanan fiskal nasional.

Jadi, sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana kinerja dari pemerintah dan berbagai upaya untuk terus melakukan pembenahan agar penyaluran BLT BBM bisa benar-benar cepat serta tepat sasaran. Semua lembaga terkait yang turut mensukseskan progarm tersebut juga tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena mereka sangat berperan besar dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah gempuran perekonomian global yang tidak pasti.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Lukas Enembe Pejabat Publik Wajib Taati Hukum


Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kasus korupsi yang membelit Lukas Enembe menjadi perhatian publik karena ia selalu mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai pejabat publik maka seharusnya ia tahu diri dan menaati proses hukum yang sudah berjalan.

Indonesia adalah negara hukum dan semua orang harus taat hukum, termasuk para pejabatnya. Hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi juga ke atas. Dalam artian, walau ada pejabat tinggi yang terkena sebuah kasus, maka ia wajib menjalani proses hukum dan taat pada perintah yang berwajib. Termasuk Lukas Enembe, Gubernur Papua yang terkena kasus korupsi dan gratifikasi senilai triliunan rupiah.

Nama Lukas Enembe menjadi buah bibir, sayang sekali bukan karena prestasinya, melainkan karena kasusnya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maka ia selalu tidak hadir saat dipanggil. Masyarakat jadi geram karena Lukas tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau taat hukum.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Profesor Suparji Ahmad, menyatakan bahwa sebagai warga negara dan penyelenggara negara, maka Lukas Enembe harus taat hukum. Seharusnya ia bertindak kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Dalam artian, Lukas adalah pejabat dan seharusnya taat hukum, karena mengerti seperti apa hukum di Indonesia.

Jangan mentang-mentang seorang pejabat maka ia tidak mau menaati proses hukum dan mengabaikan panggilan KPK. Hukum di Indonesia sudah berlaku dengan tegas, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, alias hanya berlaku bagi rakyat kecil. Seorang pejabat pun, jika bersalah, wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menaati proses hukum yang sedang berjalan.

Seharusnya sebagai gubernur maka ia memberikan teladan yang baik ke masyarakat Papua, untuk selalu menaati hukum di Indonesia. Namun ia malah memberi contoh negatif sehingga amat disayangkan. Rakyat Papua kecewa karena ternyata sifat asli Lukas seperti itu dan seakan-akan lari dari tanggung jawab.

Sementara itu, Tokoh Adat Papua Barnabas Nukuboy, menyatakan bahwa ia mendukung KPK agar memproses Lukas Enembe, agar jelas secara hukum. Ia juga yakin KPK memiliki bukti yang kuat bahwa Lukas korupsi. Dalam artian, orang asli Papua juga geram karena Lukas tidak bertindak secara gentleman, justru menolak untuk berangkat ke Jakarta demi memenuhi panggilan KPK.

Jika Lukas tidak mau datang ke Gedung KPK, malah menimbulkan kecurigaan yang besar. Sudah tentu ia bersalah karena korupsi lalu ketakutan dan beralasan sakit, sehingga 2 kali absen saat dipanggil. Kalau ia memang tidak bersalah, buat apa mangkir dari panggilan KPK? Penyebabnya jika ia tidak pernah korupsi maka tidak gentar dan akan datang dengan kepala tegak.

Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, selalu beralasan bahwa ia sedang stroke sehingga susah untuk berjalan dan berbicara. Padahal Lukas sempat menerima panggilan dari salah satu pejabat KPK. Sakit hanya alasan yang dibuat-buat agar Lukas menghindari panggilan KPK.

Sebagai orang yang mengerti hukum, seharusnya pengacara Lukas tidak membela dengan keterlaluan, melainkan mengarahkannya agar lebih taat hukum. Jika Lukas sudah datang ke KPK baru ia bisa memberi keterangan ini dan itu. Bukannya malah meminta agar Lukas diperbolehkan berobat ke luar negeri, dan pemerintah sudah mencekal agar ia tidak bisa kabur begitu saja.

KPK sudah menyelidiki kasus Lukas dan mengumpulkan bukti-bukti beserta para saksi, sejak tahun 2017. Ia tidak bisa mengelak, apalagi sudah beredar video yang diambil dari kamera CCTV, saat ia berjudi sambil ‘mencuci uang’ hasil korupsi di sebuah kasino di luar negeri.

Sementara itu, Anggota Majelis Rakyat Papua Herman Yoku, menyatakan bahwa Lukas Enembe harus taat hukum dan dengan jantan memenuhi panggilan KPK. Jika ia memang tidak bersalah, maka harus mengklarifikasi semua tuduhan yang mengarah padanya.

Namun Lukas tenang-tenang saja di Papua dan tidak mau terbang ke Jakarta. Hal ini membuat masyarakat di Bumi Cendrawasih geram, karena seharusnya sebagai pejabat tinggi ia taat hukum dan memberi contoh yang baik. Lukas telah mencoreng nama baik Papua dan warga merasa sangat malu punya gubernur seperti itu.

Jika Lukas sudah mangkir 2 kali dari panggilan KPK maka sesuai dengan aturan, akan ada penjemputan paksa. Akan ada pencokokan oleh KPK (tentu didampingi oleh pihak berwajib) dan ia harus mau jika diajak ke Gedung KPK.

Namun kenyataannya ada skenario baru dari Lukas Enembe. Setelah membayar para pendemo dengan uang 300.000 rupiah agar dibela, ia memerintahkan banyak orang untuk menutup akses jalan ke rumahnya  dengan material timbunan dan ekskavator. Hal ini ditemukan ketika Kapolsek Distrik Muara Tami Kompol Junan Plitomo melakukan razia di sekitar lingkungan tersebut.

Penutupan akses jalan sangat disayangkan oleh masyarakat Papua, karena sekali lagi Lukas terlihat ketakutan akan dicokok oleh KPK. Jika ia tidak korupsi, maka tidak akan melakukan hal-hal aneh seperti ini.

Seharusnya Lukas Enembe tertib dan memenuhi panggilan KPK, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukannya malah bersembunyi di rumahnya dan beralasan sedang stroke. Sebagai pejabat publik seharusnya ia mengerti hukum dan taat hukum.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Berjalan Optimal Ditengah Situasi Ketidakpstian Global


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Tahap I telah mencapai 96,6 %, atau mencapai 5,6 triliun kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat.

"Pemerintah telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai (BLT) BBM tahap satu dengan total anggaran Rp 5,6 triliun, yang telah disalurkan sebesar 96,6 persen atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat," ungkap Luhut, Kamis (29/07/2022).

Luhut juga mengatakan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terus berjalan dengan baik dan telah disalurkan lebih kepada lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3 %.  

Ia pun meingingatkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan akibat situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Dengan kondisi geopolitik yang masih memanas, dan masih terus memanas, dan kita tidak tau kapan ujungnya. Dan melambatnya perekonomian global. Indonesia masih terus dihadapkan pada berbagai tantangan. Perlu berbagai langkah strategis. Perlu dilakukan mitigasi resiko yang dapat terjadi,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas menilai bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait penyaluran BLT BBM dibandingkan BLT Covid-19 lalu.

“Pemerintah berusaha keras memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu dikerahkan pemerintah,” pungkasnya.

Abbas juga melihat pemerintah Indonesia mampu menjaga perekonomian dan mengatasi dampak dari berbagai tekanan global saat ini.

Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis juga turut memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait distribusi BLT BBM.

“Saya kira sebagai ikhtiar formal dari pemerintah, ini perlu di apresiasi terkait dalam upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM,” tutur dia.

Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menilai kebijakan pemerintah memberikan BLT sudah tepat. BLT tersebut merupakan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM.

"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat," kata Agus di Jakarta.

Agus menilai keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok.

"Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Agus.

Dirinya menilai subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. “Kita bisa lihat di hampir semua SPBU, banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran," katanya.

Ad Placement

kabar dalam negeri

Presiden Jokowi Disegani Dunia

Oleh : Abdul Kadir )* Presiden Jokowi sangat disegani oleh para pemimpin dunia di KTT G20. Dalam forum internasional tersebut beliau dihorma...

lagi trending