Seputar Sumsel

lagi trending

kabar luar negeri

Ad Placement

Foto

Opini

Sabtu, 27 November 2021

BIN Raih Penghargaan Terbaik di Ajang Government Social Media Award 2021



BIN meraih penghargaan di ajang Government Social Media Award (GSM) tahun ini. Apresiasi ini diberikan panitia GSM Award dalam acara pengumuman secara daring pada Jumat (26/11). 


Badan Intelijen Negara (BIN) mendapatkan GSM Award 2021 untuk kategori Most Engaging bidang Lembaga. Pada ajang ini BIN menjadi yang terbaik kategori Most Engaging bersama Kementerian kesehatan di bidang kementerian,  pemerintah provinsi Gorontalo di bidang Pemprov, dan PT Perkebunan Nusantara X di bidang BUMN. Penyerahan GSM Award 2021 langsung diterima oleh Perwakilan Tim  Publikasi  Akun Media Sosial BIN  Yulianto secara virtual melalui kanal zoom.  


Yulianto mengatakan bahwa penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja keras pimpinan BIN dan berbagai pihak lainnya yang telah memberikan koreksi;  arahan dan penyempurnaan pada akun media sosial kami. 


Menurut Yulianto , Apresiasi ini memberikan semangat yang lebih besar kepada BIN untuk terus berkarya dalam menyampaikan berbagai informasi, edukasi atau pun karya dalam ruang publik yang sehat. 


"Penghargaan ini tentu bukan akhir dari berbagai langkah Kami dalam membangun ruang publik yang sehat. Namun, momentum ini menjadi motivasi Kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara" kata  Yulianto. 


GSM Award  merupakan salah satu kegiatan utama acara GSM Summit (GSMS) yang digelar setiap tahun. GSMS sendiri adalah acara yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja komunikasi publik melalui media sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta BUMN.

Torehkan Sejarah Digital, Akun Media Sosial BIN Dapat Penghargaan Most Engaging ajang Goverment Social Media Summit (GSMS) tahun 2021



Akun media sosial Badan Intelejen Negara (BIN) berhasil meraih penghargaan kategori Most Engaging ajang Goverment Social Media Summit (GSMS) tahun 2021. 


Akun media sosial BIN mengalahkan dua nominasi lain, yakni Lembaga Penjamin Simpanan dan Badan Keamanan Laut. 


Dalam penilaian tersebut, akun media sosial BIN dinilai sangat mampu meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan warganet. 


Yulianto selaku Tim Pubkikasi  dari akun media sosial BIN mengungkapkan rasa terima kasih kepada warganet  pengguna media sosial  msupyn penyelenggara. 


"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai dan menyambut positif akun media sosial kami. Terpilihnya akun medsos kami juga tidak terlepas dari peran semua pihak, termasuk pimpinan kami yang selama ini memberikan kami arahan, koreksi dan masukannya kepada kami," ucap  Yulianto saat memberikan kata sambutan yang mewakili akun media sosial BIN. 


Untung menilai, bahwa media sosial saat ini menjadi ruang komunikasi yang efektif. 


"Media sosial saat ini sangat penting keberadaanya karena telah menjadi ruang terbuka informasi yang dapat dimanfaatkan  guna membangun literasi positif dalam rangka menciptakan ruang publik sehat," ungkap  Yulianto. 


Diketahui bahwa GSMS diinisiasi oleh PT Awrago yang bergerak dibidang konsultan komunikasi kreatif. Berdasarkan penelusuran PT Awrago maupun GSMA  telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini dapat membangun budaya literasi yang sehat serta mengedukasi masyarakat memanfastkan ruang media publik secara sehat dan bijaksana

Tegas Menolak Reuni 212 di Masa Pandemi Covid-19


Oleh : Abdul Rasyid )*


Masyarakat tegas menolak Reuni 212 karena masih masa pandemi Covid-19 karena dapat memicu ledakan Covid-19. Acara itu juga tidak bermanfaat karena hanya berisi provokasi kepada Pemerintah dan menjadi panggung bagi Ormas terlarang.

Pandemi masih berlangsung selama hampir 2 tahun. Di tengah gempuran virus covid-19, kita berusaha agar survive tanpa terinfeksi Corona. Namun anehnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 seakan-akan tidak takut akan penyakit berbahaya ini, karena mereka ngotot mengadakan reuni tanggal 2 desember 2021, di patung kuda-Jakarta.

Bagaimana bisa PA 212 ingin mengadakan reuni sementara di luar sana masih ada Corona? Mereka beralasan bahwa saat ini kasus covid sedang turun sehingga aman-aman saja. Padahal kita tidak tahu siapa saja yang jadi Orang Tanpa Gejala (OTG) di antara peserta reuni tersebut. Sehingga tetap saja kegiatan ini beresiko tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga menolak reuni 212. Walau kasus Corona sedang turun tetapi masih berbahaya jika ada kerumunan. Jangan sampai Jakarta naik level, karena saat ini dalam periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Jika naik jadi PPKM level 3 bahkan 4, akan sangat berdampak ke perekonomian.

Bayangkan jika banyak peserta reuni yang tertular Corona lalu mereka menularkannya lagi ke keluarganya di rumah, juga ke orang lain yang berkontak dengannya. Kasus Corona akan naik drastis dan pasar ditutup lagi. Maka roda perekonomian akan tersendat, dan bagaimana para pedagang bisa eksis jika terus begini? Reuni hanya terjadi selama beberapa jam tetapi efeknya bisa berbulan-bulan.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman juga dengan tegas menolak reuni 212, karena lagi-lagi alasan kerumunan. Dicky juga menegaskan, jika sudah banyak yang divaksin tidak boleh ada acara seperti reuni, karena melanggar protokol kesehatan. Vaksinasi memang bisa menghindarkan dari bahaya penularan Corona, tetapi harus taat prokes, karena kekebalan komunal belum terbentuk.

Kita juga tidak tahu berapa persen peserta reuni 212 yang sudah divaksin Corona, sehingga tetap ada potensi penularan virus covid-19 di sana. Bisa jadi ada yang antivaks sehingga malah berbahaya karena berpotensi jadi OTG. Lagipula, tidak mungkin untuk meminta seluruh peseta reuni 212 untuk tes swab terlebih dahulu, karena biayanya juga cukup tinggi.

Untuk apa reuni berpanas-panasan dan bisa kehujanan, karena desember adalah musim hujan? Jika lapangan monas ditutup maka peserta reuni 212 bisa gigit jari, karena mendapatkan tempat lain yang luas juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Terlebih izinnya juga tidak bisa dadakan, dan berpotensi dibubarkan oleh aparat, karena tak berizin dan membuat kerumunan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menolak reuni 212 jika diadakan di lapangan monas. Ia menyarankan reuni diadakan secara virtual saja, lagi-lagi karena alasan pandemi. Namun walau diadakan secara virtual, tetap saja PA 212 harus mengutamakan sopan santun dan tidak boleh menghujat pemerintah.

Reuni seharusnya penuh dengan canda tawa dan berbagi kebahagiaan. Akan tetapi, reuni 212 pada tahun-tahun sebelumnya malah penuh dengan umpatan, hujatan, dan serangan terhadap pemerintah. Seolah-olah kalimat negatif yang mereka lancarkan mengotori baju putih yang sedang dikenakan, sayang sekali. Jika mereka mengaku sebagai seseorang yang taat, tentu lebih baik diam daripada bicara yang jelek-jelek.

Reuni 212 dibatalkan saja daripada jauh-jauh datang ke lapangan monas ternyata temaptnya ditutup karena masih pandemi. Acara ini juga jelas tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, karena masih masa pandemi. Jangan reuni sembarangan karena bisa meningkatkan kasus Corona baru.


)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute 


Mendukung Pemekaran Wilayah Papua


Oleh : TImotius Gobay )*

Masyarakat Papua mendukung penuh pemekaran wilayah yang merupakan aspirasi penduduk setempat. Rakyat Papua pun berkomitmen untuk menyukseskan Pemekaran wilayah Papua guna mempercepat kemajuan di Bumi Cendrawasih.

Saat baru bergabung jadi provinsi di Indonesia, Papua (yang dulu bernama Irian Jaya) hanya memiliki 1 provinsi. Hal ini berlangsung hingga puluhan tahun. Padahal wilayah di Bumi Cendrawasih amat luas (lebih dari 4000 Ha) sehingga bisa terjadi kesulitan dalam pengaturannya. Pemerintah akhirnya melakukan pemekarkan dan ditambah jadi Provinsi Papua Barat.

Setelah ada 2 provinsi maka pada tahun 2021 ada wacana lagi untuk pemekaran wilayah Papua, dan yang paling serius adalah pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan. Pemekaran ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam mengatur penduduk di Bumi Cendrawasih, karena tiap sukunya berbeda kultur. Jika ada pemekaran wilayah maka gubernurnya bisa lebih mudah untuk mengatur, karena lebih mengerti karakternya.

Pemekaran wilayah Papua juga tercantum dalam UU Otsus dan masyarakat Papua sendiri menyetujuinya. Masyarakat Papua sendiri yang meminta pemekaran wilayah ke pemerintah, dan sebanyak 61 perwakilannya melakukan audensi dengan Presiden Jokowi. Mereka berharap pemekaran wilayah bukan hanya jadi rencana di atas kertas, tetapi juga dilakukan secara nyata.

Pemekaran wilayah memang menjadi topik yang hot dibicarakan di masyarakat Papua. Mereka sadar bahwa pemekaran wilayah bisa membawa banyak dampak positif. Pertama, jika makin banyak provinsi di Papua maka makin banyak pula dana yang dikucurkan untuk APBD, sehingga bisa disalurkan untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Kedua, pemekaran wilayah akan memajukan berbagai kabupaten dan kota di Papua, karena akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Selain gedung kompleks perkantoran gubernur, bupati, dan walikota, maka juga ada sekolah, jembatan, jalan raya, dll. Dengan berbagai infrastruktur ini maka masyarakat akan terbantu karena memudahkan mobilitas dan mendapatkan sekolah dengan fasilitas yang baik.

Sedangkan yang ketiga, pemekaran wilayah juga bisa mempermudah administrasi. Jika wilayah Papua amat luas dan hanya ada 2 provinsi, maka untuk mengurus surat-surat ke ibu kota provinsinya amat melelahkan karena jauh, dan ongkos transportasinya tidak sedikit. Namun ketika ada tambahan provinsi maka jaraknya lebih dekat dan memudahkan mereka dalam mengurus berbagai surat penting.

Thomas Sanpafo, Wakil Bupati Asmat sekaligus ketua tim pemekaran wilayah Papua Selatan akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait, untuk menindaklanjuti rencana pemekaran wilayah. Surat ini dilayangkan setelah ada pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian yang memberi lampu hijau pada pemekaran wilayah Papua.

Memang belum dipastikan kapan pemekaran wilayah Papua terjadi. Pertama kita masih dalam kondisi pandemi sehingga pemerintah pusat berfokus pada penanganan efek corona. Kedua, Papua dan Papua Barat menjadi tuan rumah PON XX sehingga masih fokus pada acara tersebut dan membereskannya pasca selesai.

Akan tetapi pemerintah memastikan bahwa pemekaran wilayah di Papua akan benar-benar terjadi, tinggal tunggu waktu yang tepat. Pemekaran wilayah sudah tidak bisa ditunda lagi, demi kemakmuran dan kenyamanan masyarakat Papua.

Papua akan dimekarkan lagi dan ditambah 2 provinsi. Pemekaran wilayah ini dinilai wajar karena untuk daerah seluas Papua, memailiki hanya 2 provinsi itu terlalu sedikit, dan penambahan provinsi juga akan memudahkan masyarakat di Bumi Cendrawsih. Penyebabnya karena mereka makin mudah dalam mengurus administrasi ke ibu kota provinsi.


)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo 


Mengapresiasi Pembangunan Infrastruktur Pemerintah


Oleh : Aulia Hawa )*

Masyarakat mengapresiasi pembangunan infrastruktur waduk yang gencar dilaksanakan Pemerintah.  Infrastruktur ini sangat penting, terutama di musim hujan, karena bisa mencegah banjir, mengendalikan air, serta mengamankan persediaan makanan.

Pembangunan adalah hal yang terus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari masa orde lama, orde baru, orde reformasi, hingga saat ini. Indonesia terus membangun agar bisa jadi negara maju, bukan menengah seperti saat ini. Pembangunan infrastruktur amat penting karena memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun oleh pemerintah adalah bendungan. Presiden Jokowi baru saja meresmikan Bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi Selatan, tanggal 23 November 2021. Bendungan yang tepatnya berada di Kecamatan Tompobulu ini bisa mengairi sampai 7.000 hektar lahan pertanian, dan dibangun dengan anggaran 1,27 triliun.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa saat ada 7.000 hektar lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari Bendungan Karalloe maka mereka lebih sering panen. Hitungannya, 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija. Sehingga para petani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dan meningkat kesejahteraannya. 

Peresmian bendungan Karalloe diapresiasi oleh masyarakat. Mereka tidak melihat besarnya anggaran yang telah dihabiskan untuk membuat infrastruktur ini, tetapi lebih fokus ke manfaatnya. Ketika masa panen lebih sering maka petani bergembira karena mendapat keuntungan berkali-kali. Profesi petani tak lagi identik dengan kemiskinan, karena mereka bisa makmur berkat panen yang berhasil terus.

Selain itu, saat sudah ada bendungan tentu warga Gowa yang diuntungkan, karena lahan pertanian tidak akan kekeringan saat kemarau. Sehingga mereka terhindar dari resiko gagal panen di musim kering. Kekeringan yang mengerikan tidak akan terjadi, sehingga masyarakat juga mendapatkan pasokan air yang cukup untuk minum, memasak, mandi, dll.

Sebaliknya, saat musim hujan, maka warga Gowa dan sekitarnya tidak takut akan kebanjiran. Pasalnya air akan masuk ke dalam bendungan dan tidak akan menggenangi perumahan dan perkampungan. Ketika ada bendungan maka aliran air bisa dikendalikan, agar tidak kekurangan dan tidak berkelebihan. 

Peristiwa di Jeneponto, Sulawesi, pada tahun 2019 (banjir besar) tidak terjadi lagi, karena 49% air hujan bisa diserap oleh bendungan. Banjir menimbulkan kerugian materiil yang besar, dan dikahwatirkan memakan korban jiwa. Akan tetapi saat ada bendungan maka banjir lebih bisa dikendalikan agar tidak muncul dan merugikan masyarakat.

Keberadaan bendungan (di tempat lain) sudah terbukti menguntungkan masyarakat karena membawa banyak manfaat. Selain mencegah kekeringan dan kebanjiran, seringkali bendungan juga dijadikan tempat wisata. Sehingga bisa menambah pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Adanya bendungan di sulawesi adalah bukti bahwa pemerintah membangun infrastruktur secara merata, tidak hanya di jawa tetapi juga pulau-pulau lain. Pemerataan ini penting karena kita tidak bisa menjadi jawa sentris jika ingin maju. Pembangunan tidak bisa hanya di 1 tempat karena akan ada ketidak adilan.

Jika ada bendungan dan infrastruktur lain di Sulawesi maupun pulau lain (selain Jawa) maka memperlihatkan  bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mempraktikkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan memang harus dilakukan, agar Indonesia jauh lebih maju. sehingga tidak ada gap antara di jawa dengan pulau lain.

Peresmian bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi, amat diapresiasi oleh masyarakat. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari bendungan ini, di antaranya mencegah kekeringan, gagal panen, dan akhirnya petani bisa 3 kali bertani dalam setahun serta lebih makmur. Selain itu bendungan bisa untuk mencegah datangnya banjir.


)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini


Jangan Kendor Terapkan Prokes




Oleh : Agung Wicaksono )*

Masyarakat diminta untuk tidak kendor menerapkan Prokes meskipun kasus positif virus Corona melandai. Menaati prokes adalah sebuah kewajiban adanya ancaman gelombang ketiga Covid-19.

Sudahkah Anda memakai masker saat akan keluar rumah? Saat ini, masker adalah benda yang wajib dikenakan, karena ia berfungsi untuk menahan laju droplet ketika berkontak dengan OTG. Selain memakai masker, ada juga 9 poin lain dalam protokol kesehatan, dan semuanya wajib ditaati agar tidak kena Corona.

Sayangnya akhir-akhir ini ada yang mulai capek memakai masker dan menaati prokes. Ada pula yang mengenakan masker tetapi posisinya melorot, sehingga percuma karena tidak bisa melindungi hidung dan mulut. Menurut dokter Reisa, masker amat penting karena efektivitas pemakaiannya baru terjadi ketika di 1 tempat minimal ada 75% orang yang mengenakannya.

Bisa jadi yang malas memakai masker dan menaati prokes berkata bahwa saat ini keadaan sudah aman, bahkan mengira pandemi sudah usai. Memang dalam 1-2 bulan terakhir jumlah pasien Covid menurun drastis, menjadi hanya 500-600 orang per harinya. Tidak ada daerah yang berstatus zona merah dan PPKM level 4. Akan tetapi kita harus tetap taat prokes karena pandemi belum selesai.

Justru ketika keadaan aman ada ancaman yang mengintai secara diam-diam. Penyebabnya karena banyak yang mengira Corona sudah minggat dari Indonesia, dan akhirnya tidak taat prokes. Akhirnya ia malah tertular virus Covid-19 dari OTG tanpa disadari, dan keadaannya bisa makin parah karena belum sempat mendapatkan vaksin. Apakah Anda mau bernasib buruk seperti itu gara-gara tidak taat prokes?

Oleh karena itu tetaplah menaati prokes di mana saja, baik dalam perjalanan maupun saat sampai di kantor atau rumah. Anak-anak yang sudah melaksanakan pembelaajran tatap muka (PTM) juga terus diingatkan agar memakai masker dan taat prokes agar tidak membentuk kluster Corona baru.

Menaati prokes sangat gampang, bukan? Penyebabnya karena kita sudah terbiasa melakukannya selama hampir 2 tahun. Saat ini pemakaian masker yang dianjurkan adalah yang 2 lapis: disposable dan masker kain, agar filtrasinya lebih dari 90%. Penyebabnya karena filtrasi yang kuat bisa menahan droplet dari OTG yang kena virus Covid-19 varian delta, yang bisa menular hanya dengan berpapasan.

Selain memakai masker, kita masih harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer agar tetap higienis, jadi jangan lupa untuk membawa 1 botol saat bepergian, dan kalau bisa bawa juga semprotan anti kuman. Saat sampai rumah juga wajib mandi, keramas, dan berganti baju, kalau bisa baju dan celana dicuci dengan air panas agar kuman-kumannya benar-benar mati. 

Menjaga kebersihan juga dilakukan di lingkungan rumah dan sekitarnya, karena Corona bisa dengan leluasa hinggap di tempat kotor. Jangan sepelekan sampah dan debu, lebih baik lelah sedikit untuk bebersih daripada kena Corona lalu merana.

Hindari juga kerumunan untuk sementara, karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang berstatus OTG. Kalau misalnya ada undangan, pastikan tempatnya taat prokes dan tidak usah makan di tempat, tetapi saat ini rata-rata semuanya paham dan makanan dibungkus di dalam kotak untuk oleh-oleh. Kurangi juga mobilitas dan hanya pergi untuk urusan penting saja.

Mudah bukan untuk menaati prokes 10M? Sebenarnya semua ini hanya butuh niat, kesabaran, dan ketelatenan. Jangan lupa untuk saling mengingatkan jika ada yang lupa tak pakai masker dan berikan ia sehelai masker disposable. Menaati prokes tidak susah, dan semua ini dilakukan agar tidak kena Corona dan tidak menularkannya ke anggota keluarga.


)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini


Kamis, 25 November 2021

Reuni 212 Kental Nuansa Politis

 


Oleh : Zainudin Zidan )*

Reuni 212 yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 terkesan dipaksakan karena ngotot diadakan di masa pandemi Covid-19. Seperti halnya yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, aksi tersebut akan kental nuansa politis hingga provokasi untuk menyudutkan Pemerintah.

Pada tanggal 2 Desember Tugu Monas biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang menggelar aksi, aksi tersebut bisa berisi orasi, kritik pemerintah dakwah dan tidak menutup kemungkinan kampanye politik juga dilaksanakan.

Acara tersebut adalah Reuni 212 yang rencananya akan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Persaudaraan AlumnI (PA) 212. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Reuni 212 memang boleh digelar sebab Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi.

Meski demikian, Ujang menilai bahwa Reuni 212 merupakan gerakan politis. Ia juga memprediksi bahwa acara tersebut juga akan membahas terkait dengan pemilihan presiden 2024. Pada awal Desember nanti, PA 212 berencana melakukan kegiatan Reuni 212. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin mengatakan tema yang akan digelar adalah bebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta acara reuni 212 ditunda pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19. Dirinya juga meminta kesadaran panitia Reuni 212 untuk mempertimbangkan lagi acara tersebut. Ia juga mengajak kepada setiap elemen masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam upaya mengendalikan penyebaran covid-19.

Sebelumnya, Riza juga mengingatkan kepada panitia Reuni 212 bahwa Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, belum dibuka untuk umum. Pihaknya juga menghormati siapapun yang akan menggunakan fasilitas dan tempat di DKI Jakarta. Namun dia meminta untuk tetap perlu memperhatikan aturan uang ada dan berlaku.

Menurut Riza, pelanggaran kegiatan masyarakat saja sudah berpotensi besar terjadi penularan Covid-19. Apalagi, dengan adanya kegiatan yang menciptakan kerumunan dalam jumlah besar.

Pada Reuni 212 tahun 2018 lalu, orasi terkait 2019 ganti presiden terus bergelora, alih-alih menjaga ukhuwah, tetapi kesan politis justru merusak marwah dari gerakan tersebut.  Cendekiawan Muslim Alwi Shihab mengatakan sejumlah elite politik dalam gerakan reuni 212 saat itu berusaha menggerakkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara serupa yang digunakan organisasi seperti Hizbut Tahrir di Suriah.

Salah satu strategi yang digunakan adalah, menggaet para pemimpin agama, termasuk para habib, untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan tersebut berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Pemimpin agama dinilai memiliki loyalis yang siap patuh terhadap apapun perintahnya, termasuk perintah untuk membenci lawan politik.

Pemerintah memang membutuhkan kritikan sebagai penyeimbang, namun bukan berarti gerakan yang rencananya akan melibatkan jutaan umat muslim tersebut digunakan sebagai alat untuk mengumpat dan mengatakan sumpah serapah terhadap pemerintah, hal tersebut tentu tidak berfaedah sama sekali.

Tentu patut disayangkan apabila acara Reuni 212 dikotori oleh kampanye demi kepentingan politik tertentu. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan bahwa semestinya gerakan 212 dijaga substansinya, sehingga reuni 212 sudah seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah dan jauh dari politik praktis.

Pada kesempatan berbeda Politisi PSI Muannas Alaidid merasa heran dengan kelompok Persaudaraan Alumni 212 yang ngotot menggelar reuni di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang kendati kondisi Jakarta sekarang ini masih dikepung Covid-19.

Ia juga merasa heran karena tujuan kelompok tersebut untuk mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ketika dirinya tersandung kasus penistaan agama sudah terpenuhi, tetapi mereka justru ingin menggelar acara bertajuk reuni. Ia juga mengendus akan banyaknya agenda terselubung dari acara reuni tersebut, agenda terselubung yang ia maksud jelas merupakan agenda yang bermuatan politik.

Perlu kita ketahui juga bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini. Hasilnya intoleransi di Indonesia meningkat, bahkan Banser yang menjaga Gereja saja mendapatkan kritikan.

Reuni 212 rupanya tidak hanya berisi tabligh akbar, melainkan juga ajakan untuk membenci kelompok tertentu yang tujuannya adalah mendukung kemenangan pemilu.

Tentunya perlu dipikirkan kembali untuk menggelar reuni 212 yang minim urgensi di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai nuansa politis pada acara tersebut justru membuat Indonesia semakin runyam.


)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini


Ad Placement

kabar dalam negeri

Presiden Jokowi Disegani Dunia

Oleh : Abdul Kadir )* Presiden Jokowi sangat disegani oleh para pemimpin dunia di KTT G20. Dalam forum internasional tersebut beliau dihorma...

lagi trending