Oleh : Muhammad Yasin )*
Radikalisme harus diberantas di Indonesia karena bisa memecah-belah persatuan Untuk menangkal meluasnya paham ini maka harus ada kolaborasi elemen masyarakat agar pemberantasan radikalisme dapat berjalan maksimal.
Pernahkah Anda membayangkan jika Indonesia seperti negara lain yang pemerintahannya dipegang oleh kelompok radikal dan teroris? Mereka berbuat apa saja sekehendak hati dan sering memaksakan kewenangan dan berujung pada kekerasan. Jangan sampai hal ini terjadi di negeri ini karena sama saja bagai mimpi buruk yang jadi kenyataan.
Untuk menangkal radikalisme di Indonesia maka harus ada kolaborasi dari elemen masyarakat. Tidak boleh ada pembiaran tetapi harus untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan jangan ragu untuk melapor ke pihak berwajib, jika ada keanehan yang berujung pada kecurigaan aktivitas terorisme dan radikalisme. Hal ini diutarakan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto.
Isdianto melanjutkan, posisi Kepulauan Riau yang diapit oleh beberapa negara lain (misalnya Singapura) menjadikannya rawan akan masuknya radikalisme. Jangan sampai paham ini dibawa dengan mudah oleh pendatang dan akhirnya mempengaruhi rakyat di Riau dan sekitarnya. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama untuk menangkal radikalisme di pintu masuk Indonesia, dan jangan ragu untuk melapor.
Dalam artian, masyarakat harus bekerja sama untuk menumpas radikalisme. Penyebabnya karena mereka adalah WNI yang wajib membela negara sehingga mencegah tersebarnya radikalisme sama saja dengan membela Indonesia. Melapor ke pihak berwajib bukan berarti kita paranoid dan takut akan kelompok radikal, melainkan suatu cara untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia.
Jika ada pendatang yang biasanya memakai baju hitam dan selalu berpromosi tentang negara khalifah dan indahnya jihad maka bisa dipastikan ia termasuk dalam kelompok radikal. Jangan ragu untuk melapor karena bisa jadi tindakan Anda menyelamatkan banyak orang, karena radikalisme dan terorisme bisa berujung pada penyerangan dengan bom atau senjata api.
Selain pelaporan jika ada yang kegiatan mencurigakan yang bisa saja dilakukan oleh kelompok radikal, maka mereka juga bisa beroperasi di media sosial dan grup WA. Oleh karena itu pemberantasan radikalisme juga dilakukan tak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya.
Masyarakat bisa membuat konten-konten anti radikal dan menjelaskan bahwa jihad yang digembar-gemborkan oleh kelompok radikal itu salah. Penyebabnya karena jihad bukan berarti menyerang orang lain yang dianggap musuh, karena sudah masuk dalam tindak kriminal. Jihad yang sebenarnya adalah menahan emosi dan hawa nafsu serta bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga.
Selain itu, masyarakat juga bisa menjelaskan dalam akun media sosialnya, bahwa negara khalifah yang diagung-agungkan oleh kelompok radikal tidak mungkin berdiri di Indonesia. Penyebabnya karena konsep tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di negeri ini yang majemuk. Kita tidak bisa memaksakan berubah jadi khalifah karena hanya cocok untuk negara monarki, bukan demokrasi.
Kerja sama antara seluruh elemen masyarakat wajib dilakukan karena pemerintah dan Densus 88 antiteror tidak bisa bergerak sendiri, melainkan butuh bantuan dari rakyat. Mereka bisa jadi sangat berjasa karena melaporkan gejala radikalisme di masyarakat. Atau langsung menelepon pihak berwajib ketika melihat ada yang meletakkan bom via CCTV.
Dengan kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat dengan aparat keamanan dan pemerintah maka kita optimis radikalisme bisa dihapuskan dari Indonesia. Penyebabnya karena mereka tidak memiliki pendukung sama sekali. Masyarakat bisa sangat membantu kinerja Densus 88 antiteror dengan ikut peduli pada lingkungan sekitar dan melapor saat ada kelompok yang dicurigai radikal dan teroris.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
