Parlemen Indonesia meyakinkan para delegasi parlemen negara-negara lain untuk terus memantau pelaksanaan net-zero. Delegasi IPU dari Vietnam turut menyampaikan dukungan melalui paparan terkait upaya yang harus dilakukan untuk segera mencapai komitmen net-zero tersebut.
Permasalahan terkait iklim merupakan isu global yang sangat penting karena menyangkut keselamatan dunia dan keberlangsungan hidup manusia. Perubahan iklim yang berubah menjadi darurat global akan menjadi ancaman bagi banyak jiwa.
Pada Konferensi Iklim ke -26 atau COP26 di Inggris, yang juga dihadiri Indonesia, 90% negara-negara menyatakan akan mencapai nol bersih emisi atau net zero emission, sebagai mandate dari Perjanjian Paris 2015. Oleh sebab itu, agar suatu negara bisa mencapai net- zero maka harus dikawal oleh pemerintah dan parlemen.
Selain itu, setiap regulasi yang dibuat harus mencakup hal-hal transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, serta harus memperhatikan setiap dampak kepada masyarakat terhadap proyek net-zero tersebut.
Untuk diketahui, COP26 adalah singkatan dari Conference of the Parties ke-26 atau diartikan sebagai Pertemuan Para Pihak. Pada 2021, COP26 digelar di Glasgow, Skoltlandia, Inggris Raya. Dalam COP26 dilakukan evaluasi hasil dari Paris Accord atau Persetujuan Iklim Paris 2015 lalu.
Ternyata, sejalan dengan Indonesia, Vietnam mengusulkan lima langkah untuk mencapai target net zero dalam rapat pleno Majelis Umum IPU yang berlangsung Nusa Dua Bali.
Ketua Delegasi Vietnam untuk IPU-144, Vu Hai H, mengatakan bahwa pertama parlemen negara-negara harus meminta pemerintah untuk melakukan kebijakan adaptasi perubahan iklim secara lebih kuat dan efektif seiring dengan Perjanjian Paris dan membangun peta jalan untuk realisasi target net-zero yang yang dilakukan pada Konferensi Perubahan Iklim ke 26 (COP26) serta mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya Tujuan 13 aksi Iklim.
Kedua, parlemen harus memperkuat kerjasama atas dasar keadilan dan tanggung jawab, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kondisi masing-masing negara, terutama kerjasama antara parlemen anggota IPU. IPU dan organisasi internasional diharapkan agar mengumpulkan sumber daya, berbagi pengalaman dan memberikan bantuan teknis dan keuangan.
Ketiga, parlemen perlu mendukung pembuatan undang-undang, mengkaji, mengamandemen undang-undang dan mengalokasikan anggaran untuk memastikan realisasi komitmen iklim negara mereka, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca atau GRK dan target net-zero sesuai dengan kapasitas dan tingkat pembangunan di masing-masing negara.
Keempat, IPU harus bekerja dengan PBB tentang Perubahan Iklim untuk membangun mekanisme pengawasan dan berbagi informasi, pengalaman dan model yang efisien dalam melaksanakan komitmen.
Sedangkan yang kelima, anggota parlemen perlu menegakkan peran mereka dalam berhubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan bisnis tentang peluang dan manfaat jangka panjang dalam terlibat dalam inisiatif global pengurangan GRK; mendorong pengembangan kemitraan publik-swasta, dan mempromosikan upaya dan kreativitas perusahaan serta dukungan dan tindakan masyarakat.
Indonesia bersama dengan Vietnam dan negara-negara lain anggota IPU, juga berharap agar mendapat dukungan dan kerjasama dari mitra internasional terkait program, proyek investasi adaptasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Para delegasi IPU ke -144 Bali, menyatakan komitmennya untuk bisa mengawal keputusan hasil siding, sehingga implementasi di lapangan dapat terwujud.
( Marie Apituley - Pengamat Ekonomi Politik / Program Director Salah Satu Radio Komunitas Indonesia Timur )
