Pemekaran akan mulai dibahas dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tahun 2022 ini. Dan provinsi baru Papua diharapkan sudah ada pada tahun 2023.
Rencana pemekaran Papua akan segera dilaksanakan. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai rencana membentuk daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, DR. (Cand) David Nordfolk mengatakan pemerintah pusat memiliki kendala atas usahanya dalam menciptakan Papua yang maju karena luasnya wilayah Papua.
“Salah satu kendala pemerintah Pusat didalam usahanya untuk menciptakan Papua yang Maju, Sejahtera dan Damai adalah karena luasnya wilayah Papua. Masyarakat Papua masih banyak yang hidup di daerah-daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau,” kata Dr. (Cand) David Nordfolk dalam wawancara online/podcast.
Ia juga mengatakan masyarakat sulit mendapatkan pelayanan Publik
“Di sisi lain, masyarakat kesulitan untuk merasakan pelayanan Publik karena letak geografinya yang jauh,” ujarnya
Pemekaran provinsi di Papua merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah pusat demi percepatan pembangunan guna terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat Papua yang maju, sejahtera dan damai.
David menjelaskan pemekaran suatu daerah adalah salah satu cara mempermudah pembangunan di daerah.
“Pemekaran suatu daerah merupakan cara atau model pendekatan untuk mempercepat dan mempermudah akselerasi pembangunan di daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” jelasnya.
