Oleh : Putu Raditnya
Indonesia selaku presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menunjukkan netralitasnya di tengah konflik antara Rusia dengan Ukraina. Respons tegas Pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat karena merupakan implementasi prinsip hubungan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Meski menjadi Presidensi atau negara pemimpin dalam ajang forum Internasional KTT G20 namun secara tegas Indonesia tidak akan memihak siapapun, terutama dalam konflik diantara Rusia dengan Ukraina. Hal tersebut dikatakan oleh pihak Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia merupakan negara yang netral dan sama sekali tidak memihak siapapun.
Dian Triansyah Djani, selaku Staff Khusus Menteri Luar Negeri bahwa memang kenetralan tersebut merupakan suatu ketentuan yang harus dan mampu untuk dijaga oleh setiap presidensi dalam setiap agenda ajang forum KTT G20. Bahwa memang sejauh ini sama sekali seluruh negara tidak diperbolehkan untuk memihak kepada siapapun yang sedang atau tengah memiliki konflik.
Tentunya itu menjadi semacam kode etik tersendiri atau prosedur serta aturan dari setiap penyelenggaraan forum G20. Maka dari itu, untuk menjaga netralitas tersebut, Indonesia sama sekali tidak membedakan dan akan mengundang seluruh negara yang memang telah menjadi anggota dalam KTT G20. Dalam hal ini, Indonesia sama sekali tidak akan melanggar ketentuan forum tersebut.
Bahkan bukan hanya sekedar tidak membedakan dan akan mengundang seluruh negara anggota forum KTT G20 dalam forum Internasional tersebut, namun pihak Kementerian Luar Negeri juga telah menjalin konsultasi dengan pihak Kementerian Keuangan untuk membahas perihal kebangkitan ekonomi pasca pandemi.
Perbincangan pihak Kemenlu dengan Kemenkeu tersebut karena memang telah menjadi fokus dari Indonesia selaku presidensi untuk membahas dan membantu peningkatan perekonomian berbagai negara, khususnya para anggota forum G20 tersebut. Sejauh ini karena nyatanya masih banyak negara yang masih berjibaku untuk segera mampu bangkit setelah pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk membantu mendorong peningkatan ekonomi negara berkembang tersebut, butuh didorongnya keserentakan kebangkitan ekonomi global.
Dengan sama sekali tidak berpihak pada negara yang tengah berkonflik tersebut, Staff Khusus Kementerian Luar Negeri ini juga memiliki harapan besar supaya berjalannya forum KTT G20 menjadi lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya berbagai macam hal sudah sangat dipersiapkan termasuk menjalin konsultasi dengan berbagai pihak yang bersangkutan dan berkepentingan.
Tidak berpihaknya atau netralitas Indonesia mengenai konflik Rusia dengan Ukraina ini menjadi sangat penting lantaran memang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, bahwa forum KTT G20 yang akan diselenggarakan pada bulan November 2022 mendatang pastinya akan menjadi medan tarik-menarik antara Rusia dengan Amerika Serikat mengenai situasi terkini yang terjadi di Ukraina.
Sejauh ini negara-negara yang menjadi sekutu dan basis pendukung dari Amerika Serikat terus menuntut kepada Indonesia selaku presidensi untuk tidak mengikutsertakan Rusia dalam forum G20 tersebut. Tentu mereka memiliki alasan politis tersendiri di balik tuntutan itu mengenai gejolak konflik yang sedang terjadi.
Ditambahkan juga oleh Hikmahanto bahwa Australia sendiri, yang memang merupakan negara pendukung basis Amerika Serikat sendiri telah memberikan ancaman bahwa mereka tidak akan menghadiri KTT G20 tersebut apabila ternyata Rusia masih hadir dalam forum itu. Di sisi lain, juga telah ada klaim tegas dari Duta Besar Rusia yang menyatakan bahwa mereka akan turut menghadiri G20.
Indonesia menunjukkan sikap tidak mau didikte dan terus memperlihatkan netralitasnya sebagai tuan rumah KTT G20. Masyarakat pun mengapresiasi sikap tegas tersebut karena merupakan bentuk komitmen Indonesia menjaga keutuhan Forum G20.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
