Oleh : Alfred Jigibalom )*
Pemerintah terus menggencarkan pembangunan di wilayah Papua. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memakmurkan masyarakat dan menghindari ketimpangan dengan wilayah lainnya.
Apa yang terbayang tentang Papua? Jika yang ada dalam pikiran hanya berupa wilayah perbukitan dan hutan perawan, maka Anda salah besar. Penyebabnya saat ini Papua sudah menjadi wilayah modern dan tidak kalah majunya dengan di Jawa atau pulau lain di Indonesia. Semua ini berkat pembangunan di Bumi Cendrawasih yang begitu pesat, terutama di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Pemerintah memang menggencarkan pembangunan di Papua dan Presiden Jokowi amat perhatian kepada seluruh warga di Bumi Cendrawasih. Buktinya adalah beliau presiden yang paling sering mengunjungi Papua untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunannya. Yang selalu diperiksa adalah infrastrukturnya, terutama di Jalan Trans Papua, wilayah perbatasan, dan pos batas lintas negara.
Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Presiden Jokowi memberi amanat dalam membangun Papua. Oleh karena itu Kementerian PUPR mengambil langkah pembangunan infrastruktur yang bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Kerja sama memang sangat penting agar pembangunan makin lancar. Buktinya adalah dengan kolaborasi maka sudah terbangun dengan sukses beberapa infrastruktur seperti Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, Jalan Trans Papua, dll. Infrastruktur di bidang transportasi memang penting karena memudahkan mobilitas dan memakmurkan rakyat Papua.
Akan terjadi efek domino positif ketika Jalan Trans Papua 100% selesai. Rakyat bisa berkendara dengan cepat tanpa lelah karena harus melewati jalan setapak. Mereka juga mengurangi ketergantungan pada transportasi pesawat terbang yang biayanya amat mahal. Sehingga biaya berkendara lebih murah dan biaya kirim bisa ditekan, dan efeknya adalah harga barang-barang di Papua jadi lebih murah.
Pemerintah juga menggelar Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang dirapatkan bersama para pemangku kepentingan di Bumi Cendrawasih. Rapat yang diadakan di Jayapura durasinya 4 hari. Rencana pembangunan ini berlaku selama 2022 hingga 2041. Memang proyek ini dilakukan dalam jangka panjang karena untuk membangun dan memakmurkan Papua tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun ke depan.
Oktorialdi, Staf Ahli Mentri PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa rapat intensif penyusunan RIPPP bertujuan menggali berbagai masukan terkait arah pembangunan di Papua, dalam rangka otonomi khusus 20 tahun ke depan.
Oktorialdi melanjutkan, dalam menyusun RIPPP maka diundang juga beberapa pihak seperti stakeholder dari berbagai daerah, para pemangku kepentingan di Papua, pihak swasta, tokoh wanita, tokoh adat dan agama, serta para pemuda. Mereka bisa memberikan berbagai usulan agar RIPP makin sempurna dan hasilnya Papua akan semakin maju.
Jika sudah ada berbagai masukan maka RIPPP siap disusun dan diterapkan agar Papua makin maju. Apalagi dana Otsus tahun 2022 juga makin besar, yakni 12,8 Triliun rupiah. Maka dibutuhkan rencana pembangunan yang matang agar uang sebanyak itu 100% terserap untuk kepentingan rakyat dan untuk pembangunan Papua yang makin masif. Dengan begitu maka Bumi Cendrawasih jadi makin maju dan tidak ada ketimpangan dengan di Jawa.
Pemerintah terus memaksimalkan berbagai pembangunan di Papua. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan kesejahteraan rakyat dapat segera terpenuhi.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali
