Oleh : Deka Prawira )*
Pemerintah terus melakukan pemerataan agar seluruh rakyat di negeri ini merasakan keadilan. Berbagai upaya tersebut ditempuh melalui implementasi sejumlah program nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun keberlanjutan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerataan kesejahteraan adalah misi utama pemerintah tahun 2022 ini dan pemerintah berusaha mengaplikasikan Sila kelima Pancasila yakni ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Dalam mempraktekkan keadilan sosial maka butuh pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai yang maju hanya di Pulau Jawa sementara di daerah lain terabaikan.
Langkah pertama dalam pemerataan kesejahteraan adalah dengan meneruskan aturan desentralisasi, yakni pemerintah daerah diberi wewenang untuk ikut mengatur dan membangun wilayahnya. Hingga diharapkan akan ada modernisasi dari Sabang sampai Merauke. Hal ini terus dilakukan dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pasal 1.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah berupaya menciptakan pemerataan di seluruh Indonesia. Caranya dengan pembangunan Ibu Kota NegaraNusantara, Jalan Tol Trans-Sumatera, dan Food Estate di Luar Jawa. Dalam artian, pembangunan tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di pulau-pulau lain sehingga tidak jadi Jawa-sentris.
Tujuan pemindahan Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah pembangunan di Borneo dan kawasan sekitarnya. Setelah Kalimantan Timur menjadi wilayah yang modern, lalu bagian lain juga dibangun agar terus maju. Nanti juga disusul dengan pembangunan di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain.
Pembangunan di Kalimantan memang harus dilakukan karena jangan sampai Jawa-sentris alias semua ada di Pulau Jawa. Warga Negara Indonesia tidak hanya berada di Jawa, tetapi juga ada di pulau-pulau lain. Jangan sampai ada kesenjangan sehingga di Kalimantan masih ada rakyat yang buta huruf karena kurangnya akses pendidikan.
Jawa-sentris memang harus dihapus karena Indonesia terbentang dari Pulau Sumatera sampai Papua. Jika pemerintah ingin mengaplikasikan Sila Kelima Pancasila maka keadilan diciptakan di seluruh pulau. Caranya dengan membangun infrastruktur berupa jalan raya, jalan tol, jembatan, bendungan, gedung sekolah, dll.
Pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot juga ada di Sumatera dengan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera. Jalan sepanjang 2.704 kilometer terbentang dari Lampung ke Aceh dan akan memudahkan rakyat untuk beraktivitas. Terutama ketika mereka akan mudik lebaran, sehingga lebih cepat sampai.
Jika ada Jalan Tol Trans-Sumatera maka akan mempercepat juga pengiriman barang. Kecepatan adalah kunci sehingga proses perdagangan makin lancar dan berakibat baik bagi perekonomian masyarakat. Akibatnya, rakyat akan lebih memiliki akses dalam mengkonsumsi produk-produk tertentu.
Kemudian, Food Estate di Luar Jawa berlokasi di Kalimantan Tengah. Lokasi memang sengaja diambil di Borneo karena di sana masih memiliki lahan yang cukup luas untuk ditanami padi dan singkong. Sedangkan di Pulau Jawa sudah terlalu penuh jika membuat persawahan-persawahan yang baru.
Sri Mulyani menambahkan, Indonesia di ASEAN adalah negara dengan perekonomian terbesar, juga di jajaran negara-negara G20. Dalam arti, Indonesia tumbuh dari negara menengah ke bawah jadi negara menengah ke atas dan terus maju. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan pembangunan agar tidak ada ketimpangan antara di luar Jawa dengan di Jawa.
Ketika terjadi pemerataan pembangunan maka berdampak pada rakyat. Mereka bisa mengakses jalan yang bagus dan memiliki bendungan yang representatif. Masyarakat tidak akan takut kekeringan jika kemarau berlangsung.
Pemerintah terus berusaha untuk memegang komitmen dalam membangun pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Dalam menaikkan tingkat kemakmuran rakyat maka dibangunlah infrastruktur, tak hanya di Jawa tetapi juga di Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Dengan cara ini maka akan ada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi tiap Warga Negara Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
