Oleh : Panji Saputra )*
Komitmen Pemerintah dalam mempermudah investasi dan mengembangan proyek hijau mendapat apresiasi dari masyarakat internasional. Hal tersebut terindikasi dari komitmen Bank Investasi Eropa (EIB) untuk terlibat dalam proyek hijau di tanah Air.
Sebagai destinasi wisata, rupanya Indonesia tidak hanya diminati oleh negara di Asia saja, tetapi negara di Eropa juga menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini terbukti setelah European Investment Bank (EIB) yang telah membuka kantor perwakilan regional untuk Asia Tenggara dan Pasifik di Jakarta.
Kris Peeters selaku Wakil Presiden EIB menuturkan, demi meningkatkan kegiatan di kawasan dan memprioritaska pendanaan aksi iklim, transportasi perkotaan, perawatan kesehatan, keamanan energi, proyek infrastruktur berkelanjutan di Asia Tenggara dengan Proyek senilai EUR 2.6 miliar. Di Indonesia, EIB telah mengalokasikan EUR 1 miliar dalam proyek setiap tahun untuk pengembangan proyek hijau.
Peeters mengaku bahwa pihaknya ingin menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk Indonesia dan Asia Tenggara dan membantu memastikan untuk negara dan kawasan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang hijau.
EIB telah membuka kantor regional untuk kawasan Asia Tenggara di Jakarta. Kantor in merupakan kantor ketiganya untuk kawasan Asia setelah China dan India.
Kris menyebutkan, pembukaan kantor baru ini akan mengakselerasi dukungan teknikal dan finansial untuk berbagai proyek di kawasan. EIB saat ini telah berinvestasi di Asia Tenggara dengan nilai EUR 625 juta selama satu dekade terakhir.
Pembiayaan tersebut disalurkan untuk proyek-proyek di sektor energi, transportasi perkotaan, aksi iklim, infrastruktur terpencil, pembangunan urban. Investasi tersebut telah tertuju pada negara di ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos dan Filipina.
EIB sendiri secara khusus sudah masuk berinvestasi di berbagai proyek di Indonesia sejak 1995 dengan total investasi mencapai EUR 289 juta. Investasi tersebut mengalir ke berbagai proyek seperti proyek suplai air, sektor energi, telekomunikasi serta UMKM.
Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa investasi tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pemerintah. Dirinya menuturkan, awalnya EIB mengalokasikan EUR 1 miliar, tetapi yang transisi energi tentu saja membutuhkan dana yang lebih besar.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa nilai investasi itu perlu ditingkatkan kembali, mengingat Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan proyek hijau guna mencapai target penurunan emisi karbon sesuai dengan Paris Agreement.
Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan target emisi karbon mencapai 29% dengan upaya sendiri dan 41% melalui dukungan internasional pada 2030. Dana yang dibutuhkan untuk mencapai target itu yakni sekitar 280 miliar dollar atau Rp 4.152 triliun.
Sri Mulyani menekankan, Indonesia memiliki banyak peluang investasi karena Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Terlebih Indonesia memiliki tekad dan komitmen yang kuat terhadap persoalan perubahan iklim, sejalan dengan EIB yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.
Namun tentunya komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon itu juga membutuhkan biaya yang besar, di mana APBN juga tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran swasta maupun investor asing untuk bisa mencapai penurunan emisi karbon.
Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia dengan mengembangkan proyek-proyek yang bankable, memasukkan faktor pendukung untuk investasi pertumbuhan hijau, merancang instrumen ekonomi dan kebijakan yang inovatif, hingga menerapkan tata kelola yang baik untuk menjaga iklim investasi terbarukan yang kondusif.
Energi baru dan terbarukan dinilai memiliki potensi untuk menjadi penggerak industri lokal, investasi serta penciptaan lapangan kerja serta memastikan ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim.
PT Pertamina (Persero) juga sudah menandatangani 4 nota kesepahaman dengan pihak swasta. Di antaranya PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Pertamina EP dan Japan Oil Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), PT Jababeka Infrastruktur dan Pondera Development BV.
Sebagai informasi, Indonesia rupanya telah memiliki road map untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Ekonomi dan skema pendanaan merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan transisi energi.
Indonesia memiliki prinsip untuk berusaha dalam memperkuat perencanaan dan implementasi nasional, untuk meningkatkan keamanan energi dan stabilitas pasar, mengamankan pasokan dan infrastruktur energi yang tangguh dan andal. Kemudian meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan investasi, keuangan dan meningkatkan kerja sama serta inovasi teknologi. Prinsip ini harus terus dijaga demi mencapai target Zero Emision.
Indonesia sendiri memiliki segudang potensi energi alam sebagai modal untuk mengembangkan energi baru terbarukan seperti hidrogen, geotermal, bio-energy dan angin. Potensi ini tentu saja yang bisa digunakan untuk menarik minat investor untuk terlibat dalam pengembangan proyek hijau.
Proyek Hijau merupakan proyek yang akan berguna bagi masa depan, keberadaan emisi gas karbon yang tidak terkontrol menjadi salah satu alasan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan proyek hijau, tentunya proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga peran investor sangat dibutuhkan untuk mengembangkan proyek tersebut.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
