Oleh : Tengku Rasya )*
Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi ternyata mendapatkan penolakan dari segelintir elemen masyarakat yang terindikasi akan melalukan demo. Aksi yang kabarnya akan serentak diselenggarakan di 33 provinsi ini tentu saja patut diwaspadai karena rentan provokasi.
Perlu diketahui bahwa kebijakan pemerintah menyesuaikan harga BBM pada 3 September 2022 lalu merupakan langkah yang realistis agar beban negara tidak semakin berat. Apalagi harga minyak dunia juga mengalami peningkatan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM ini merupakan ikhtiar pemerintah guna menempatkan subsidi kepada masyarakat yang lebih berhak, yakni kalangan bawah.
Meski demikian, penyesuaian harga ini tetap mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, bahkan kebijakan ini juga rentan ditunggangi oleh kelompok yang ingin menyudutkan pemerintah.
Di Jakarta, empat orang demonstran berhasil diamankan aparat kepolisian saat melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 29 Agustus lalu. Komisaris Besar Komarudin selaku Kapolres Jakarta Pusat mengatakan, bahwa keempat pengunjuk rasa tersebut diamankan petugas lantaran melakukan tindakan yang dinilai provokatif. Namun, keempat demonstran tersebut sudah dipulangkan setelah diperiksa dan dipastikan tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
Selain itu, penolakan juga terjadi di NTB, di mana sejumlah kader dan pengurus HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu, NTB. Aksi unjuk rasa tersebut berakhir ricuh. Akibatnya, sejumlah aktivis HMI mengalami luka-luka dan terpaksa dibawa ke RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis.
Hal yang sama terjadi di Pagedangan, Tangerang Selatan. untuk mencegah adanya provokasi yang bisa menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum. Kapolsek Pagedangan menemui masyarakat Pagedangan dan pelanggan BBM agar isu tersebut tidak membuat panik sehingga mudah terprovokasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
AKP Seala Syah Alam selaku Kapolsek Pagedangan mengatakan, bahwa dirinya telah melalukan dialog dengan masyarakat di beberapa tempat di wilayah Pagedangan agar tidak panik dan tidak gampang terprovokasi orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu tempat tersebut adalah POM Bensin Medang.
Sebelumnya, Kapolsek juga telah melakukan kunjungan ke beberapa kepala desa dan juga kepada para ketua RW untuk menyampaikan tentang kamtibmas dalam upaya menjaga kondusifitas masyarakat.
Provokasi sangat rentan terjadi dalam kondisi seperti ini, di mana penyesuaian harga BBM akan selalu dianggap untuk mempersulit masyarakat.
Meski demikian, ada hal berbeda yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) Garuda Kencana Nusantara Indonesia (GKNI) Surabaya, alih-alih memprovokasi mereka justru mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas.
Ajak tersebut dijalankan melalui aksi damai yang digelar di Tandes pada Sabtu 3 September 2022. Dalam aksinya, mereka membagikan brosur yang berisi tulisan ajakan terhadap masyarakat untuk menyikapi rencana tersebut dengan kepala dingin.
Selain itu, brosur tersebut juga berisi tabel yang menunjukkan perbandingan BBM. Harga BBM di Indonesia masih lebih terjangkau atau murah apabila dibandingkan dengan Hong Kong, Singapura, Thailand dan Vietnam.
Muadi selaku ketua GKNI Surabaya mengatakan, kendati masyarakat merasa keberatan dengan rencana tersebut, tetapi dirinya menilai bahwa pemerintah sudah berusaha menanggulangi persoalan tersebut dengan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600.000.
Muadi juga mengajak kepada masyarakat di Surabaya untuk menyikapi penyesuaian harga tersebut dengan kepala dingin, jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga tidak akan ada gejolak yang merugikan banyak pihak.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan aksi untuk menjaga kondusifitas dalam menyikapi penyesuaian harga BBM ini di kecamatan lain yang tersebar di wilayah Surabaya. Langkah seperti ini tentu saja patut diapresiasi, rencananya Muadi dan tim akan bersosialisasi terus ke 31 kecamatan. GKNI akan memerikan imbauan ini di perusahaan yang memiliki banyak pekerja.
Provokasi merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut serta pancingan kerusuhan. Provokasi akan penolakan terhadap penyesuaian harga BBM tentu saja akan menimbulkan banyak kerugian. Seperti rusaknya fasilitas umum.
Pada kesempatan berbeda, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustius Prastowo menyatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini sebetulnya cukup untuk membiayai subsidi BBM dan kompensasi energi hingga Desember 2022.
Namun, Prastowo menuturkan bahwa hal tersebut disertai dengan syarat dan ketentuan. Salah satunya adalah jika harga minyak mentah dunia yang pergerakannya sangat bergejolak bisa bertahan di rentang yang tidak terlalu jauh dari 100 US Dolar per barel. Sebab, angka itu sudah menjadi harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP dalam APBN 2022.
Dengan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tentu saja masyarakat harus bisa mengontrol emosinya, bukan tersulut emosi karena provokasi dari pihak yang ingin menyudutkan pemerintah.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
