Oleh : Sabrina Putri Dayanti )*
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 merupakan puncak dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap.
Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma yakni pada 30-31 Oktober 2021.
Pilar Presidensi G20 Indonesia 2022 diantaranya adalah memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, serta kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.
Mendorong produktivitas dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pasar keuangan dan menangani infrastruktur, terutama infrastruktur dasar, perpajakan digital dan infrastruktur digital. Selain itu, topik ketahanan dan keberlanjutan juga akan membahas tentang perlindungan terhadap negara akibat kebijakan pascakrisis (exit policy) dan mengatasi risiko volatilitas modal yang berlebihan.
Agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 diantaranya Exit Strategy to Support Recovery yang membahas bagaimana G20 melindungi negara yang masih menuju pemulihan ekonomi terutama negara berkembang dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya, umumnya adalah negara maju.
Selain itu, mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan atau Adressing Scarring Effect to Secure Future Growth.
Agenda prioritas lainnya adalah Payment System in Digital Era, yakni standar pembayaran lintas batas negara atau Central Banking Publications (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC). Selain itu, terkait Sustainable Finance yang membahas tentang risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dari sudut pandang makro ekonomi dan stabilitas keuangan.
Agenda prioritas jalur keuangan yang kelima adalah Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance, yakni memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.
Lalu yang terakhir adalah International Taxation, membahas tentang perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).
Beberapa Negara anggota G20 memberikan dukungan secara aktif kepada Indonesia sebagai Presiden Kelompok G20 dengan tema Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat (Recover Together, Recover Stronger). Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam Presidensi G20 tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan komitmen tinggi dalam berbagai isu strategis.
Salah satu negara yang dukungan secara aktif kepada Indonesia sebagai Presiden G20 yaitu Tiongkok. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Ma Zhaoxu, dalam pengarahan pers melalui video streaming di sela-sela Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok (CPC) di Beijing pada 20 Oktober 2022. Zhaoxu berharap KTT ini dapat memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi pandemi, mendukung pemulihan ekonomi dunia, dan mempertahankan ketahanan pangan dan energi global.
Zhaoxu menambahkan bahwa Presiden Tiongkok, Xi Jinping, kemungkinan akan hadir pada KTT G20 di Bali karena belum lama ini Presiden Tiongkok melakukan "Tur Asia Tengah" dan menghadiri 31 acara dalam waktu 48 jam yang secara efektif membawa hubungan Tiongkok dengan negara-negara tersebut ke level yang lebih tinggi. Selain itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan undangan secara resmi kepada Presiden Xi untuk menghadiri KTT G20 pada kunjungan kenegaraan di wisma tamu Diaoyutai, Beijing pada Juli 2022.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Kepemimpinan itu diperlukan antara lain untuk mendorong para pemimpin negara G20 untuk mendukung langkah institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis.
Ditambahkannya bahwa sebagai forum utama ekonomi global, G20 menanggapi kondisi ekonomi dunia saat ini dengan kesepakatan sejumlah opsi kebijakan, termasuk penanganan masalah utang di banyak negara, penguatan jaring pengaman keuangan global, dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan multilateral.
Sementara sebagai Ketua ASEAN pada 2023 mendatang, Indonesia akan menjawab tantangan untuk mewujudkan integrasi ekonomi regional sekaligus menghadapi tantangan global dan mendorong kepentingan nasional yang tertuang dalam Priority Economic Deliverables (PEDs).
Selain kepemimpinan global, Menkeu juga menjelaskan berbagai isu yang menjadi perhatian Indonesia maupun dunia, yaitu market outlook, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Terkait market outlook, Indonesia terus melakukan bauran kebijakan untuk mengatasi potensi guncangan di pasar keuangan. Pemerintah Indonesia memperkuat fundamental ekonomi melalui akselerasi pemulihan ekonomi nasional untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Sementara itu, terkait transisi energi, Indonesia sedang dalam tahap implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) bersama Asian Development Bank (ADB). Bagian penting dari transisi energi adalah dukungan investasi terkait inovasi teknologi dan pendanaan untuk negara berkembang melalui komitmen mobilisasi dana USD100 miliar dari negara maju (Newly Collective Quantified Goals).
Adapun terkait transformasi digital, Menkeu menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan perangkat penting yang membantu industri dan sektor untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk mitigasi perubahan iklim.
Presidensi G20 memiliki sejumlah manfaat bagi Indonesia, salah satunya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.
Pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Hal ini wajib dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.
)* Penulis adalah Pengamat ekonomi dari FEB Universitas Indonesia
