Oleh : Rivaldi Adrian )*
Rencana aksi demonstrasi oleh kelompok mahasiswa pada tanggal 20 Oktober 2022 mendatang sama sekali sudah tidak relevan lagi. Hal tersebut dikarenakan seluruh penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sudah terlaksana dan tepat sasaran kepada masyarakat rentan yang memang membutuhkan.
Sebagai informasi, terdapat seruan yang beredar di media sosial mengenai rencana melaksanakan aksi demonstrasi yang akan digelar di depan Istana Negara pada 20 Oktober 2022 mendatang. Aksi yang digalakkan oleh kelompok mahasiswa tersebut sejatinya sudah benar-benar tidak relevan lagi karena isu yang diangkat terlalu usang.
Bagaimana tidak, pasalnya sudah sejak awal September lalu tatkala pemerintah mulai melakukan penyesuaian harga BBM, lantas upaya dampak mitigasinya juga langsung dilaksanakan setelahnya. Sebagai salah satu dampak mitigasi terbaik untuk tetap menunjang daya beli masyarakat rentan, pemerintah lantas memberikan bantalan sosial sebesar Rp. 600 ribu yang disalurkan dengan menggandeng PT Pos Indonesia.
Bahkan, menanggapi upaya mitigasi dampak penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dengan tegas menilai penyaluran BLT BBM tersebut sudah sangat tepat untuk dilakukan. Bukan hanya sudah tepat, namun Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, Ahmad Solechan juga menilai bahwa seluruh tahapan yang dilalui oleh pemerintah sangat matang.
Menurutnya, BLT BBM yang digelontorkan sebagai upaya keseriusan pemerintah untuk masyarakat yang benar benar terdampak terhadap kenaikan BBM. Terlebih, menurut pria yang akrab disapa dengan nama Gus Alex tersebut, kebijakan penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa karena pemerintah sama sekali tidak ingin Indonesia terjatuh ke dalam jurang resesi seperti negara-negara lain di dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi global sekarang ini.
Selain itu, dirinya juga menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah sejatinya merupakan dampak atau pengaruh yang bersumber dari harga minyak dunia yang memang terus melonjak dengan tajam. Sehingga jelas sama sekali tidak relevan apabila kebijakan tersebut masih saja terus diprotes atau bahkan kelompok buruh justru menggaungkan seruan aksi demonstrasi, pasalnya keinginan untuk menyesuaikan harga BBM sama sekali bukan inisiatif pemerintah sendiri, namun respon dari harga minyak dunia.
Justru sebaliknya, apabila harga BBM tidak segera disesuaikan, maka secara otomatis APBN akan semakin terbebani sehingga negara akan semakin sulit dalam pengaturan keuangannya. Jadi untuk mengatasi kebocoran penggunaan APBN hanya untuk hal-hal yang konsumtif seperti pemberian subsidi BBM yang juga sebenarnya sama sekali tidak tepat sasaran di lapangan karena banyak dinikmati masyarakat mampu, keputusan untuk menyesuaikan harga BBM dan dibarengi dengan penyaluran BLT BBM menjadi sangat tepat.
Sementara itu pebisnis jaringan internet Dede Nurdiansyah mengatakan, beban APBN untuk subsidi BBM memang berat. Sebelumnya, semua golongan masyarakat dapat menikmati subsidi BBM, tidak terkecuali orang mampu. Untuk saat ini, kata Dede, BBM bersubsidi dibatasi pada kendaraan-kendaraan yang memenuhi syarat sebagai penerima bersubsidi. Menurutnya pemerintah kedepannya mengarahkan kepada pengguna BBM yang produktif.
Bukan tanpa alasan pemerintah melakukan penyaluran BLT BBM, pasalnya daripada APBN digunakan untuk hal konsumtif yang tidak tepat sasaran, maka akan jauh lebih baik apabila APBN tersebut direalokasi untuk menunjang dan memberikan stimulus agar daya beli masyarakat rentan tidak ikut tergerus dan tetap terjaga.
Pada kesempatan lain, Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah juga menyatakan bahwa memang bantuan kompensasi pengurangan subsidi BBM tersebut sangat berarti bagi masyarakat. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, dia berharap bantuan itu menjaga daya beli masyarakat bawah tetap stabil dan membantu masyarakat untuk bertahan hidup.
Mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial sendiri sejauh ini juga sudah sangat tepat. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.
Risma menyampaikan, pembaharuan DTKS dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171. Mensos menambahkan, pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.
Dengan segala upaya pemerintah untuk memastikan agar BLT BBM bisa tepat sasaran, termasuk juga memang pemberiannya sangat memperhatikan berbagai aspek dan juga kebaharuan data yang tersedia, tentunya segenap seruan aksi untuk melakukan demontrasi dalam rangka menolak penyesuaian harga BBM sama sekali tidak relevan untuk dilakukan. Bukan hanya karena isu yang dibawa sangat usang, melainkan dalam aksi demo tersebut sama sekali tidak memberikan solusi apapun, selain itu justru akan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial di tengah masyarakat.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
