Oleh : Saby Kosay )*
Gubernur Papua Lukas Enembe hingga saat ini terbelit kasus korupsi dan mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat mendesak agar ia diganti oleh pejabat, karena pelayanan adminsitrasi di Provinsi Papua jadi terhambat.
Masyarakat Papua terkejut ketika gubernur mereka, Lukas Enembe, mendapatkan status tersangka dan terbukti korupsi serta gratifikasi senilai ratusan miliar rupiah. Apalagi ada bukti bahwa yang dikorupsi adalah uang rakyat, dipakai berjudi di di Singapura. Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas Enembe belum juga datang dan memenuhi panggilan KPK ke Jakarta.
Lukas Enembe beralasan dirinya sakit stroke parah dan jantungnya bermasalah, sehingga tidak kuat jika naik pesawat terbang dan datang memenuhi panggilan KPK. Bahkan ia sampai mendatangkan dokter dari Singapura agar pemeriksaannya dianggap valid. Sebelumnya ia juga pernah mengajukan izin untuk periksa kesehatan ke Singapura, tetapi ditolak dan dicekal ke luar negeri.
Sudah lebih dari sebulan Lukas Enembe tidak datang ke kantor pemerintahan daerah Provinsi Papua karena alasan sakit, dan hal ini membawa dampak negatif, karena urusan administrasi jadi terganggu. Misalnya ada orang atau pejabat lain yang butuh tanda tangan Lukas, tak bisa menemui secara langsung. Jika datang ke rumah Lukas di Jayapura juga sulit karena aksesnya sangat dibatasi.
Oleh karena itu ada usulan pengangkatan pejabat Gubernur Papua, untuk menggantikan Lukas Enembe yang mengaku sakit. Tokoh Pemuda Papua Gifly Buinei menyatakan bahwa penurunan kinerja Provinsi Papua menurun sejak Lukas Enembe sakit, sedangkan wakilnya (Klemen Tinal) telah meninggal dunia tahun lalu. Oleh sebab itu perlu ada pejabat yang menggantikan Lukas, agar rakyat tidak terlantar urusannya.
Gifly menambahkan, Papua butuh sosok seorang pemimpin. Terlebih daerah ini memiliki permasalahan yang kompleks seperti pemberantasan kelompok separatis dan teroris serta pemerataan pembangunan. Dalam artian, jangan sampai posisi pimpinan kosong dan menyebabkan kekacauan, karena tidak ada yang memberi perintah dan arahan untuk memajukan Bumi Cendrawasih.
Jika posisi gubernur kosong maka dikhawatirkan akan terjadi berbagai situasi yang buruk. Pertama, akan sulit meminta tanda tangan gubernur, dan mengakibatkan proyek dan kegiatan lain tertunda. Padahal proyek tersebut sangat penting untuk rakyat dan yang dirugikan adalah warga sipil Papua.
Kedua, jika posisi gubernur kosong, dikhawatirkan juga akan disalahgunakan oleh kelompok separatis dan teroris. Mereka bisa saja menyerang ke kantor gubernuran, selagi pemimpin tidak ada. Jangan sampai hal tersebut terjadi, dan sambil mengetatkan penjagaan, seorang penjabat gubernur harus diangkat sesegera mungkin.
Tokoh intelektual Pemuda Papua, Michael Sineri, menyatakan bahwa sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan Gubernur Lukas Enembe, dan diganti dengan seorang penjabat gubernur. Hal ini dilakukan untuk menaikkan kembali pelayanan publik di kantor pemerintah Provinsi Papua.
Apalagi Papua sudah memiliki 3 daerah otonomi baru (DOB) sehingga butuh bantuan dari masing-masing gubernur untuk mengatur ‘pecahan’ wilayahnya. Untuk masalah adminsitrasi juga perlu dirapikan lagi karena provinsinya berbeda. Apalagi 2 tahun lagi ada pemilu dan pengaturan adminsitrasi di provinsi baru harus dilakukan jauh-jauh hari dan serapi mungkin.
Jika Lukas berjiwa ksatria maka seharusnya ia mengundurkan diri dan meminta ada pejabat penggantinya. Bukannya pura-pura sakit dan bersembunyi di rumahnya, dan merugikan rakyat, karena merasa nasib mereka digantung. Proyek-proyek pembangunan Papua juga terkatung-katung karena tidak jelas nasibnya, dan ditinggal begitu saja oleh sang gubernur.
Sementara itu, tokoh pemuda Papua dari wilayah adat Tabi, Martinus Kasuay, menyatakan bahwa pemerintah pusat harus segera melakukan langkah penyelamatan pelayanan publik bagi masyarakat Papua, akibat kondisi kesehatan gubernur Lukas yang masih sakit. Jika ia sakit biarlah diurus dokter dan perawat. Sedangkan urusan pemerintah perlu dihadirkan pejabat sementara untuk mengurus masyarakat Papua.
Martinus melanjutkan, pemerintah pusat jangan tutup mata karena seorang gubernur sangat penting bagi provinsinya. Jika ada gubernur baru maka pelayanan ke rakyat akan lebih maksimal. Sedangkan jika keadaan terus seperti ini, maka dana-dana pembangunan akan tersendat-sendat.
Oleh karena itu hendaklah Presiden Jokowi mengangkat seorang penjabat Gubernur Papua untuk menggantikan Lukas Enembe, karena ia sedang kena stroke. Lukas juga tidak bisa protes karena ini akibat kesalahannya sendiri. Jika ia marah maka makin menunjukkan kebohongannya, dan ia masih haus kekuasaan karena tidak mau posisinya digantikan orang lain.
Kasus Lukas Enembe makin kacau karena ia tidak mau datang memenuhi panggilan KPK dan berpura-pura kena sakit jantung dan stroke. Sementara itu, di kantor pemerintah Provinsi Papua, kursi gubernur kosong dan membuat pembangunan terhambat, karena surat-surat penting butuh tanda tangannya. Oleh karena itu Lukas Enembe harus diganti agar kegiatan pelayanan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
