Oleh : Arzan Malik Narendra )*
Pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan pesta demokrasi yang harus diwujudkan secara aman dan damai. Kesuksesan acara tersebut tidak hanya bergantung pada Pemerintah dan institusi penyelenggara Pemilu semata, namun juga pada masyarakat Indonesia secara umum.
Pemilu adalah ajang di mana rakyat memilih sendiri presidennya, juga anggota legislatif. Pemilu berlangsung dengan meriah. Terlebih ketika rakyat bisa mencoblos gambar calon presiden (Capres) sendiri, setelah pada Orde Baru hanya bisa memilih partai, sementara presidennya tidak pernah berganti.
Namun sayangnya setelah gerbang reformasi dibuka dan warga negara Indonesia boleh memilih pemimpinnya sendiri, ada potensi terjadi kekacauan sosial. Di mana para pendukung calon A bertikai dengan calon B, calon C, dan seterusnya. Mereka juga bertengkar dengan terang-terangan di dunia maya, bahkan melakukan black campaign. Padahal hal ini jelas dilarang oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Anggota KPU Kepulauan Riau Priyo Handoko menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani deklarasi Pemilu Damai 2024. Deklarasi ini dilakukan di Gedung FISIP Universitas Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Riau.
Pemilu harus berlangsung dengan damai karena masyarakat, khususnya warga Riau, berkaca dari pengalaman 2 Pemilu lalu (2014 dan 2019). Saat itu persaingan antar pendukung capres sangat sengit. Padahal sang tokoh biasa-biasa saja dan tidak ada psy war atau yang lain. Namun para pendukungnya ada yang cinta berlebihan sampai menjelek-jelekkan pihak lain.
Situasi makin runyam karena satu pihak menghina pihak lain dengan sebutan yang kurang pantas. Mereka melakukan black campaign di media sosial dan membuat tagar (hashtag) khusus. Peperangan ini tentu membuat rasa tidak nyaman bagi pengguna media sosial lain. Penyebabnya karena mereka tidak fanatik, dan malas melihat twitwar tiap hari.
Oleh karena itu KPU meminta seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai. Jangan sampai situasi buruk beberapa tahun lalu terjadi kembali. Pemilu harus damai agar masyarakat bersatu-padu dan rela melihat siapapun presidennya, meski bukan jagoannya.
Untuk itu, KPU memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan damai dan hal ini dibuktikan dengan penandatangan deklarasi perdamaian di kampus. Tempatnya memang sengaja di sana karena mahasiswa diharap ikut jadi pengawas agar Pemilu berlangsung dengan damai, tanpa kericuhan.
Para mahasiswa dipilih karena mereka adalah agen perubahan. Mereka memiliki tenaga kuat sehingga bisa mengajukan diri sebagai relawan saat pencoblosan berlangsung. Jika ada relawan dari mahasiswa maka tiap kecurangan akan terekam dan bisa viral di media sosial. Pemilu akan selalu aman dari penggelembungan suara, serangan fajar, dan berbagai kejahatan lain.
Kemudian para mahasiswa juga bisa ‘jaga gawang’ alias mengamati media sosial dan menjadi penengah ketika ada 2 atau lebih pihak yang bertikai. Dengan kecakapan dan kecepatan berpikir maka mereka bisa jadi juru damai sehingga tidak ada pihak yang bertengkar atau melakukan twit war ketika Pemilu berlangsung.
Kerusuhan di media sosial harus dicegah karena dampaknya buruk sekali. Pertama, situasi ini bisa dimanfaatkan oleh provokator. Kedua, hoaks akan mudah menyebar dengan cepat. Oleh karena itu KPU memastikan bahawa Pemilu tahun depan akan aman, dengan mengutus para mahasiswa sebagai perpanjangan tangan. Mereka mendukung pengamanan Pemilu karena memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadri Putra menyatakan bahwa mahasiswa dan dosen merupakan garda depan mengawal pelaksanaan demokrasi langsung pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mereka tidak hanya sebagai pemilih produktif, tetapi juga memiliki kapasitas menjaga pesta demokrasi agar berjalan damai.
Zulhadri Putra melanjutkan, salah satu program Bawaslu Kepri meningkatkan pengawasan yakni menggalang pihak kampus terlibat langsung dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu berupaya meningkatkan pengawasan melalui program pengawasan partisipatif. Ini program untuk meningkatkan pengawasan sekaligus mencegah terjadi pelanggaran Pemilu.
Dalam artian, selain mahasiswa, para dosen juga diharap untuk berperan aktif dalam mengawasi Pemilu dan menjaga perdamaian saat pesta demokrasi. Baik saat kampanye maupun sampai sesudahnya. Sebagai akademisi maka mereka memiliki wibawa di masyarakat sehingga bisa mensosialisasikan Pemilu damai tanpa ada permusuhan dan isu SARA.
Para dosen juga bisa memastikan Pemilu berlangsung damai dengan menyebarkan broadcast beirisi himbauan agar warga di sekitar rumahnya, mahasiswanya, dan semua orang yang di dalam kontak HP-nya
Untuk memastikan Pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan aman dan damai maka KPU berkolaborasi dengan Bawaslu, mahasiswa, dan dosen. Mereka bertekad untuk menjaga perdamaian sebelum sampai sesudah Pemilu, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Jika ada kerja sama dari berbagai pihak maka Pemilu akan lancar tanpa ada hambatan yang berarti.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nusa
Senin, 30 Januari 2023
Silakan tulis komentar Anda
