Oleh :Ananda Prameswari )*
Pemilu harus disiapkan agar tidak ada kecurangan dalam prosesinya. Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Saat Pemilu wajib untuk memberantas hoaks dan propaganda agar tidak ada black campaign serta kekacauan di dunia maya.
Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya itu-itu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.
Masyarakat berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai dan mendukung pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain. Perdamaian harus dijaga agar Pemilu berlangsung dengan lancar tanpa ada kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu perdamaian wajib dijaga dengan memberantas hoaks dan propaganda yang bisa menyesatkan dan membuat panas hati masyarakat, karena mereka diperdaya oleh provokator yang membuat berita palsu tersebut.
Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi meminta seluruh warga Kota Yogyakarta untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Hal ini disampaikan saat mengisi acara 'Jagongan' bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta, Kamis 22 Desember 2022 di Burza Hotel Yogyakarta.
Sumadi melanjutkan, ia berharap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan.
Dalam artian, menjelang Pemilu masyarakat harus mewujudkan perdamaian dengan cara menghindari hoaks. Penyebabnya karena pengaruh hoaks sangat besar dan bisa menyesatkan pemikiran warga, terutama yang masih awam. Jika ada hoaks Pemilu maka akan sangat merugikan dan membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah pusing, karena masyarakat akan menuduh yang bukan-bukan.
Hoaks tentang Pemilu yang sudah beredar sejak beberapa bulan ini adalah isu presiden 3 periode. Hal ini dibantah keras oleh Presiden Jokowi karena beliau tidak ingin dipilih kembali. Masyarakat perlu sadar bahwa hoaks ini sangat menyesatkan dan pemerintah tetap menegakkan aturan bahwa seorang presiden hanya bisa dipilih maksimal 2 kali.
Kemudian juga ada hoaks Pemilu yang sangat parah karena membawa isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Para calon legislatif dan calon presiden seakan-akan ‘diadu’ berdasarkan SARA dan hal ini mengesalkan, karena mereka tidak pernah mengeluarkan statement yang berkaitan dengan SARA.
Jangan sampai Pemilu jadi ajang adu domba gara-gara tersebarnya hoaks. Oleh karena itu masyarakat perlu mendeklarasikan Pemilu damai dan membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) serta pemerintah untuk mengabaikan hoaks dan mencegah penyebarannya.
Untuk menjaga perdamaian Pemilu dan mencegah hoaks maka diperlukan kecerdasan dalam berliterasi, terutama di media sosial. Jika ada kawan yang men-share suatu berita maka wajib dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai terlanjur tersebar baru ketahuan jika itu hoaks semata.
Masyarakat perlu memahami ciri-ciri berita hoaks yang beredar di media sosial maupun grup WA. Pertama, memakai judul yang bombastis atau bahkan click-bait demi menggaet viewers, padahal isinya hanya berita ‘sampah’. Kedua, berita itu hanya plintiran atau suatu pernyataan tokoh politik yang ‘digoreng’, maksudnya adalah ia bicara tentang A tetapi dibuat seolah-olah bicara B dan yang sebaliknya.
Berita hoaks dan propaganda biasanya diberi pengantar berupa kata-kata “awas, urgent, harap disebar”, atau yang semacamnya. Masyarakat diminta untuk lebih cerdas dalam memilah informasi di dunia maya. Tujuannya agar mereka tidak terjebak hoaks dan Pemilu 2024 nanti berlangsung dengan damai.
Sementara itu, Henri Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Pemerintah rupanya cukup direpotkan dengan kemunculan hoaks yang seolah tanpa henti. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan membentuk satuan tugas khusus, yang diberi nama Drone 9 untuk memantau konten di Internet, termasuk hoaks.
Henri melanjutkan, satgas ini sudah mengumpulkan 700 lebih konten yang teridentifikasi sebagai hoaks. Konten-konten semacam, baik tulisan maupun foto, diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoaks agar tak lagi disebarkan masyarakat.
Dalam artian, pemerintah ingin mewujudkan Pemilu damai dengan membentuk satgas khusus pemberantas hoaks. Namun masyarakat juga diminta untuk membantu kinerja satgas dengan berhenti menyebarkan hoaks dan lebih mengamati suatu berita yang sudah tersebar dari 1 grup WA ke grup yang lain. Jangan sampai hoaks tersebar dan menyebabkan Pemilu jadi kacau-balau.
Pemerintah ingin mewujudkan Pemilu damai dan bebas hoaks. Propaganda dan berita hoaks harus diberantas agar tidak ada berita palsu yang menyesatkan masyarakat dan berpotensi mengacaukan Pemilu. Pemilihan umum harus disukseskan dan seluruh warga negara Indonesia diharap ikut menjaga Pemilu damai yang bebas hoaks.
)* Penulis adalah Kontributor Ruang Media
Senin, 23 Januari 2023
Silakan tulis komentar Anda
