Oleh : Rebecca Marian )*
Pembangunan DOB Papua yang dilakukan oleh Pemerintah RI memang bertujuan untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik agar bisa terjangkau ke seluruh masyarakat hingga mereka yang berada di pelosok demi membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat juga.
Terdapat 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Muhammad Tito Karnavian pada tahun 2022 lalu. Dirinya menyatakan bahwa dengan adanya DOB Papua tersebut, maka juga sekaligus menjadi upaya Pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan, yang mana hal itu menjadi faktor utama dibentuknya daerah pemekaran, khususnya di ujung timur Indonesia.
Diketahui, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan diresmikan pada medio November lalu. Menyusul kemudian Papua Barat Daya disahkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di bulan Desember. Papua memiliki wilayah yang luas hampir 3 hingga 4 kali Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta. Luas wilayahnya menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan.
Bukan hanya lantaran memiliki wilayah yang sangat luas saja, namun memang sama sekali tidak bisa dipungkiri bahwa Papua juga memiliki medan geografis yang bisa dikatakan cukup sulit untuk dijangkau. Maka dari itu, menurut Mendagri bahwa pembangunan di sejumlah wilayah di Bumi Cenderawasih masih dikatakan cukup terlambat lanttaran hambatan faktor medan geografis tersebut. Justru, kini dengan adanya pemerakan wilayah di Papua Barat, maka akan memicu terjadinya kemajuan bagi wilayah dan masyarakat.
Terlebih, Menteri Tito mengungkapkan bahwa tentunya juga akan ada pelayanan publik serta spend of control manajemen dari Pemerintah yang selama ini masih terkendala di Papua, namun seluruhnya kini sudah teratasi dengan adanya DOB Papua. Dirinya memberikan contoh bagaimana masyarakat di Asmat, di Boven Digoel yang harus menunggu ke Jayapura terlebih dahulu apabila hendak melakukan sesuatu karena di sana penerbangan masih belum tentu ada setiap hari.
Adapun pembentukan tiga provinsi baru di Papua dilakukan atas aspirasi yang sudah cukup lama disampaikan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat papua. dari berbagai macam aspirasi yang masuk tersebut, kemudian pemerintah langsung segeera mempertimbangkannya untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua.
Tentunya dengan adanya pemekatan wilayah di Papua, ditujukan supaya masyarakat dapat merasakan pelayanan yang jauh lebih prima dan optimal lantaran kondisi seluruh pelayanan tersebut bisa menjadi jauh lebih dekat kepada masyarakat dan dirasakan secara langsung dampak positifnya.
Sementara itu beberapa waktu sebelumnya Tito mengatakan pemekaran tersebut akan lebih banyak berdampak positif terhadap percepatan pembangunan seperti yang dialami Papua Barat dan juga beberapa daerah lainnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa salah satu upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih dekat dengan masyarakat di Papua adalah melalui pemekaran wilayah tersebut. Maka, dengan adanya pembagian wilayah, menjadikan semakin tidak jauh dari sebuah koordinasi yang akan lebih optimal dirasakan masyarakat.
Menurut Wapres adanya pemekaran wilayah Papua dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan di Tanah Papua. Dirinya kembali menegaskan bahwa memang tujuan adanya DOB Papua adalah agar pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih mudah dalam rangka semakin membawa kesejahteraan kepada masyarakat pula. Bagaimana tidak, apabila pelayanan terlampau jauh seperti sebelum terjadinya pemekaran wilayah, yakni pelayanan hanya dilakukan pada satu provinsi saja, tentunya hal itu akan menjadi kurang baik dalam pelayanan untuk menjangkau seluruh masyarakat Papua.
Lebih jauh, Wapres mengungkapkan mayoritas masyarakat Papua mendukung adanya pemekaran wilayah sebagai upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, walaupun ia juga mengakui bahwa memang masih ada beberapa pihak yang menolak pemekaran tersebut. Data dari sebuah penelitian survey menunjukkan bahwa memang secara mayoritas masyarakat Papua sangat mendukung adanya DOB tersebut lantaran mereka mengaku sangat merasakan terlayani dengan jauh lebih cepat dan lebih baik lagi.
Pemerintah berkomitmen penuh terhadap kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu dengan Orang Asli Papua sebagai pemimpin wilayah. Dengan komitmen tersebut, bahkan pihak DPR sudah melakukan penjajakan dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan sudah ditandatangani oleh gubernur.
Pelayanan publik yang optimal memang sebagai sesuatu yang terus diupayakan oleh pemerintah supaya semua pihak masyarakat benar-benar mampu merasakan pelayanan yang prima. Bukan hanya itu, karena dengan adanya pelayanan publik yang optimal, maka secara langsung masyarakat sendiri juga terbantu akan kesejahteraan mereka. Maka dari itu, pembangunan DOB Papua menjadi sangat penting untuk bisa mencapai hal tersebut.
)* Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
Rabu, 29 Maret 2023
Silakan tulis komentar Anda
