Sidang Inter Parliamentary Union ke – 144 di Bali hingga hari terakhir berjalan dengan baik dan lancar. Para delegasi yang berasal dari berbagai negara, berdebat dan saling memberikan masukkan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan global yang berkembang saat ini. Banyak kesepakatan yang berhasil didaptakan lewat sidang IPU, dan diplomasi Indonesia dipuji oleh para peserta sidang.
Saat IPU berlangsung, parlemen Indonesia mendapatkan beragam kesempatan untuk memperkuat diplomasi dan komitmen kerjasama antar negara. Bukan hanya itu, Indonesia mendapatkan banyak pujian dari peserta forum parlemen dunia ini, atas penyelenggaraan IPU dan cara Indonesia membina hubungan baik dengan negara lain juga PBB.
Sebut saja Parlemen Namimbia yang menyatakan bahwa ingin menjalin komunikasi dan belajar langsung dengan Indonesia terkait kiat-kiat hubungan baik dengan UN Bodies atau Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama terkait implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut dikarenakan Parlemen Indonesia dijadikan contoh terbinanya hubungan baik antara lembaga legislatif dengan UN bodies.
UN bodies atau Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan lembaga di bawah naungan United Nations (UN) yang ada di berbagai negara. Badan-badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Semua didirikan di bawah Piagam PBB ketika Organisasi ini didirikan pada tahun 1945. Majelis Umum adalah badan deliberatif utama, pembuat kebijakan dan jaringan perwakilan PBB. Semua 193 Negara Anggota PBB diwakili di Majelis Umum, menjadikannya satu-satunya badan PBB dengan perwakilan universal.
Dalam kesempatan pertemuan bilateral di sela-sela Sidang IPU ke – 144 Bali, Namimbia langsung meminta untuk bisa belajar dari Indonesia bagaimana SDGs dilaksanakan di level parlemen dan di level pemerintah.
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam rangka mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, kesetaraan gender hingga melindungi lingkungan. Dalam SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan SDGs disepakati oleh 193 negara dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September 2015.
Di Indonesia sendiri, melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain terkait, secara periodik melakukan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kinerja pelaksanaan komitmen Indonesia dalam mengadopsi konsep SDGs. Tahun 2021, peringkat dan poin Indonesia pada laporan TheSustainable Development Report sama dengan laporan tahun 2020, yakni menempati peringkat ke 97 dengan poin 66.3. Namun khusus di wilayah Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan ke 6. Pelaksanaan SDGs pada laporan tersebut tidak terdapat tanda penurunan poin dari setiap indikator.
Hubungan kemitraan yang terjadi antara Indonesia dan PBB memang terlihat dari kerjasama yang sudah dan sedang berlangsung di berbagai bidang, baik politik, hukum, keamanan dan perdamaian dunia, ekonomi serta sosial budaya. Apalagi Indonesia menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 ini. Kepala Perwakilan PBB di Indonesia juga pernah menegaskan komitmen PBB untuk mendukung Presidensi Indonesia pada G20 dan berharap agar kepemimpinan Indonesia akan membawa dampak positif untuk dunia internasional.
Sementara itu, konflik Rusia – Ukraina menjadi emergency item dalam sidang IPU kali ini, dimana sejalan dengan pengajuan parlemen Indoneisa, proposal usulan Selandia Baru mengenai resolusi konflik Rusia-Ukraina mendapat suara terbanyak sebagai emergency item dalam voting yang diikuti seluruh delegasi pada forum General Debate 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union
Sementara itu, seperti yang tercantum dalam laman ipu.org bahwa, Majelis IPU ke-144, telah mengutuk penggunaan kekuatan Rusia yang sedang berlangsung terhadap Ukraina sebagai pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Hal ini sesuai dengan resolusi tentang hal-hal darurat yang ditempatkan dalam agenda Majelis untuk pertimbangan semua anggota yang hadir.
Resolusi damai menghormati hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan integritas territorial, diadopsi oleh konsensus di Nusa Dua Bali oleh Majelis global yang terdiri dari sekitar 120 Parlemen Anggota pada tanggal 23 Maret 2022.
Resolusi tersebut mencatat dengan keprihatinan bahwa perang di Ukraina mengancam keamanan global dengan potensi ketidakpastian ekonomi global di masa depan. Parlemen sedunia diharapkan agar mendukung upaya menyerukan perdamaian ini untuk mengurangi ketegangan.
Dalam kesempatan IPU, parlemen Indonesia juga berhasil meningkatkan hubungan diplomasi dengan parlemen anggota IPU lainnya seperti Parlemen Norwegia, Belgia dan Pakistan. Parlemen Indonesia dan Pakistan menyetujui pembentukan grup kerjasama dan forum perempuan. Pakistan negara besar memiliki hubungan sejarah yang kuat.
Pakistan dan Belgia menilai bahwa penyelenggaraan IPU ke 144 di Bali merupakan yang paling berkesan dan merupakan suatu kehormatan untuk bisa menghadiri kegiatan ini sampai dengan selesai.
Penyelenggaraan Sidang Umum ke-144 The Inter-Parliamentary Union, berlangsung sukses, aman dan lancar. Banyak manfaat yang diperoleh para delegasi parlemen untuk mempererat hubungan antar negara dan membawa kemajuan bagi masyarakat di masing-masing negaranya.
Pelaksanaan sidang IPU di Nusa Dua Bali, mendapat banyak pujian dari para peserta parlemen global. Indonesia memberikan kesan yang sangat baik sebagai tuan rumah IPU ke -144.
( Marie Apituley - Pengamat Ekonomi Politik / Program Director Salah Satu Radio Komunitas Indonesia Timur )
