Seputar Sumsel

lagi trending

kabar luar negeri

Ad Placement

Foto

Opini

Senin, 27 Mei 2024

Waspada Provokasi OPM Penghambat Upaya Percepatan Pembangunan Papua

Oleh: Kezia Sanggei

Provokasi yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi tantangan serius bagi upaya menjaga keamanan dan mempercepat pembangunan di Papua.

Di tengah upaya pemerintah dan aparat keamanan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, TPNPB OPM terus menyebarkan propaganda dan narasi provokatif yang mengganggu stabilitas wilayah dan menghambat kemajuan pembangunan.

Sejak lama, aparat keamanan berjuang keras, mengorbankan nyawa dan tenaga demi menjaga kedamaian di Tanah Papua. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya keras untuk mempercepat pembangunan di wilayah ini, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Namun, semua upaya ini terganggu oleh aksi provokatif TPNPB OPM yang terus menyebarkan isu-isu yang memecah belah, terutama melalui media sosial dan internet.

Salah satu narasi utama yang sering diangkat oleh kelompok separatis ini adalah bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia. Narasi ini jelas merupakan provokasi yang bertujuan untuk menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integrasi Papua dengan Indonesia.

Padahal, sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, mayoritas warga Papua telah memilih untuk bergabung dengan Indonesia, dan hasil ini diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Pepera, memberikan status otonomi khusus kepada Papua, sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman budaya dan sejarah wilayah ini. Kebijakan ini telah membawa banyak perubahan positif di Papua, mulai dari peningkatan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur. Namun, TPNPB OPM terus merongrong upaya ini dengan aksi kekerasan dan propaganda.

Tokoh-tokoh masyarakat Papua sendiri, termasuk tokoh adat dan agama, dengan tegas menolak keberadaan TPNPB OPM. Mereka menyatakan bahwa kelompok ini hanya membawa ketertinggalan dan ketidakstabilan di wilayah yang mereka sebut sebagai "Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi".

Yusak Weyo, seorang tokoh masyarakat dari Suku Besar Kopkaka, Kabupaten Yahukimo, adalah salah satu yang menentang keras aksi kekerasan dan propaganda OPM, yang sering kali menyebabkan trauma dan ketakutan di kalangan masyarakat sipil.

Aksi TPNPB OPM tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga menyebar di dunia maya. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan propaganda, menciptakan kekacauan dan membingungkan masyarakat. Hal ini semakin menyulitkan tugas aparat keamanan yang harus menjaga stabilitas wilayah sambil menghadapi serangan fisik dan perang informasi.

Aparat keamanan di Papua, yang bekerja keras dan sering kali mempertaruhkan nyawa mereka, terus menggunakan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sayangnya, upaya ini sering kali dicemarkan oleh propaganda yang disebarkan oleh TPNPB OPM di media sosial.

Penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif ini dan tetap mendukung upaya pemerintah dan aparat keamanan. Dengan memahami sejarah dan fakta yang ada, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia, dan upaya separatis hanya akan membawa ketidakstabilan dan keterbelakangan.

Di tengah derasnya arus informasi di era digital, generasi muda Papua perlu dibekali dengan pengetahuan yang benar mengenai sejarah dan kondisi sebenarnya. Mereka harus mampu menyaring informasi yang beredar di media sosial agar tidak menjadi korban propaganda TPNPB OPM. Generasi muda adalah harapan bangsa, dan di tangan merekalah masa depan Papua berada.

Masyarakat Papua harus waspada terhadap penyebaran hoaks di media sosial yang merupakan bagian dari upaya provokasi TPNPB OPM dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kedua kelompok ini sengaja menebar teror dengan harapan dapat mempengaruhi opini publik dan memaksa masyarakat untuk mendukung gerakan separatis mereka.

Teknik propaganda ini bertujuan untuk mencuci otak masyarakat melalui narasi-narasi bohong yang disebarkan di dunia maya. Narasi yang menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia adalah salah satu contoh hoaks yang sering mereka gunakan. Padahal, pengakuan internasional dan fakta sejarah menunjukkan sebaliknya.

Di tengah situasi yang penuh dengan tantangan ini, tokoh-tokoh adat dan agama di Papua terus menolak kehadiran OPM dan ULMWP. Yanto Eluay, tokoh adat Kampung Sereh, menyatakan bahwa kelompok separatis ini hanya merusak tatanan masyarakat dan menghambat pembangunan. Tokoh-tokoh ini menegaskan bahwa keberadaan OPM dan ULMWP hanya membawa kerugian bagi masyarakat Papua.

Keberadaan gerakan separatis di Papua sebenarnya adalah hasil dari upaya penjajah sejak tahun 1963 untuk memecah belah masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia. Dengan memanfaatkan sentimen separatis, penjajah berusaha untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Sejarah ini harus dipahami oleh generasi muda agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang disebarkan oleh TPNPB OPM.

Masyarakat Papua harus tetap waspada terhadap provokasi dan propaganda yang disebarkan oleh TPNPB OPM. Dengan tetap bersatu dan mendukung upaya pemerintah dan aparat keamanan, kita dapat memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia yang damai dan sejahtera.

Jangan biarkan hoaks dan narasi provokatif mempengaruhi pikiran kita. Bersama, kita dapat menjaga kedamaian dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

*) Mahasiswa Hukum Universitas Yapis Papua

Penerapan Sistem Transportasi IKN Sangat Ramah Lingkungan dan Modern

Oleh : Aulia R

Dalam era yang terus berkembang ini, tantangan utama bagi kota-kota besar adalah membangun sistem transportasi yang tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan. Berbagai inisiatif telah diambil untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan, salah satunya adalah pengembangan sistem pada Ibu Kota Nusantara (IKN). Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan mobilitas, tetapi juga untuk mengurangi jejak karbon dan mempromosikan keberlanjutan.

Pemerintah tengah berupaya membangun sebuah ibu kota yang modern dan berkelanjutan, penerapan sistem transportasi yang ramah lingkungan menjadi salah satu fokus utama. Dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk efisiensi, keamanan, dan dampak lingkungan, langkah-langkah yang diambil dalam mengembangkan sistem transportasi ibu kota baru ini memiliki implikasi besar bagi masa depan perkotaan di Indonesia.

Pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan merupakan proyek ambisius yang bertujuan untuk mengatasi masalah kepadatan dan keruwetan di Jakarta serta untuk meratakan pembangunan di seluruh negeri. Salah satu aspek penting dari proyek ini adalah pengembangan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan di ibu kota baru tersebut. Dengan memperhatikan pelajaran dari ibu kota sebelumnya dan mengadopsi teknologi terkini, pemerintah berusaha membangun sebuah sistem transportasi yang ramah lingkungan dan modern.

Presiden RI meresmikan era baru dalam transportasi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur pada 21 Desember 2023. Langkah ini menjadikan IKN sebagai kawasan hijau dengan transportasi, listrik, dan energi yang ramah lingkungan. Yaitu, mewujudkan pembangunan IKN dengan konsep Forest City.

Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa hal ini bukan hanya sebatas inisiatif, tetapi juga menjadi simbol komitmen dalam mempercepat pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik, peluncuran transportasi ramah lingkungan ini menandai sebuah terobosan besar dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Kawasan Ibu Kota Nusantara.

Salah satu fokus utama dalam pengembangan sistem transportasi ibu kota baru adalah penggunaan kendaraan berbasis listrik. Ini mencakup pengoperasian bus listrik, kereta api listrik, dan sistem transportasi umum lainnya yang menggunakan energi terbarukan. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sistem transportasi ini dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

Sebagai bagian dari visi untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, pemerintah ibu kota baru juga mengembangkan jaringan sepeda dan trotoar yang luas dan nyaman. Ini tidak hanya memberikan alternatif transportasi yang sehat dan ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan keamanan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda.

Penggunaan teknologi pintar seperti sensor lalu lintas, sistem manajemen lalu lintas terpusat, dan aplikasi perjalanan cerdas menjadi bagian integral dari sistem transportasi ibu kota baru. Dengan menggunakan data real-time, sistem ini dapat mengoptimalkan aliran lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan mempercepat waktu perjalanan bagi penduduk dan pengunjung.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi berbagi seperti carpooling, ridesharing, dan penyewaan kendaraan berbasis aplikasi. Dengan memanfaatkan sumber daya transportasi yang ada secara lebih efisien, sistem ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan dampaknya terhadap lingkungan.

Kendaraan berbahan bakar fosil (bensin) dilarang berkeliaran di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Deputi Bidang Fasilitas dan Infrastruktur Otorita IKN, Silvia Halim mengatakan berdasarkan regulasi, seluruh moda transportasi di IKN Nusantara harus ramah lingkungan, kebijakan menghadirkan kendaraan ramah lingkungan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan emisi nol bersih di tahun 2045.

Ini memberikan manfaat terhadap alam, dengan mengadopsi kendaraan berbasis listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, sistem transportasi ibu kota baru berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim.

Dapat mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor, sistem transportasi ramah lingkungan ini juga dapat meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular.

Dengan menyediakan berbagai opsi transportasi yang efisien dan terjangkau, sistem transportasi ini meningkatkan mobilitas penduduk, memungkinkan akses yang lebih mudah ke tempat kerja, pendidikan, dan rekreasi, serta memperkuat konektivitas antara berbagai wilayah di ibu kota baru. Secara keseluruhan, penerapan sistem transportasi ibu kota Nusantara merupakan langkah maju dalam membangun sebuah kota yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan manusiawi.

Sistem Transportasi pada IKN menjanjikan solusi yang inovatif dan efisien untuk tantangan transportasi modern. Dengan mengintegrasikan berbagai mode transportasi, memanfaatkan teknologi terbaru, dan mempromosikan keberlanjutan, IKN membuka jalan menuju kota-kota yang lebih hijau, sehat, dan modern.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan sistem transportasi ibu kota Nusantara juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari pembiayaan yang besar hingga koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, ada banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan ini. Namun demikian, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari sektor swasta, dan partisipasi aktif dari masyarakat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi.

Penerapan sistem transportasi di ibu kota Nusantara merupakan langkah penting dalam membangun sebuah kota yang modern, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk efisiensi, keamanan, dan dampak lingkungan, sistem transportasi ini berpotensi menjadi model untuk perkotaan masa depan di Indonesia dan di seluruh dunia. Namun, untuk mencapai visi ini, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait, serta konsistensi dalam implementasi kebijakan yang mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

)* Penulis adalah Pengamat Lingkungan

Masyarakat Harus Terus Jaga Kerukunan Jelang Pilkada 2024

Oleh : Davina G *)

Pemerintah saat ini terus berusaha memperkuat kerukunan antar umat beragama sebagai salah satu upaya menjaga iklim tetap kondusif di sejumlah wilayah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Proses Pilkada yang semakin dekat harus dihormati bersama oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta situasi aman dan damai.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan bahwa Pilkada 2024 merupakan proses alamiah untuk menghadirkan pemimpin yang akan mengelola sebuah daerah termasuk Jakarta dan menghindari polarisasi agar tidak terjadi konflik. Menurut Dhany, perbedaan aspirasi dan pendapat merupakan hal biasa dalam sebuah Pemilihan Kepala Daerah. Setelah Pilkada berakhir, masyarakat harus kembali bersatu untuk membangun Indonesia khususnya Jakarta.

Kemudian, keberadaan lembaga keagamaan dapat memberikan kontribusi untuk menyatukan masyarakat. Lembaga keagamaan di Indonesia harus benar-benar bisa meredam potensi konflik menjelang Pilkada pada November 2024 mendatang. Dengan begitu, situasi dan kondisi Pilkada 2024 dapat menimbulkan kesepahaman, saling menghormati, dan menghargai, serta akan memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat.

Senada dengan Dhany Sukma, Walikota Metro, Lampung, Wahdi Siradjuddin mengimbau agar masyarakat di Bumi Sai Wawai menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya menjelang Pilkada 2024 mendatang. Wahdi mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan antar umat beragama menjadi hal yang harus diutamakan. Pihaknya menyebut bahwa pilihan boleh berbeda, namun silaturahmi harus tetap terjaga demi kondusivitas pelaksanaan Pilkada Serentak.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Metro, Lampung, Zakaria Ahmad mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan antar masyarakat khususnya umat beragama harus sampai pada tingkatan gotong-royong dan saling tolong-menolong agar terciptanya suasana yang sangat kondusif menjelang Pilkada 2024.

Pria yang akrab disapa Buya Zakaria itu pun mengimbau kepada masyarakat khususnya kepada umat beragama Islam untuk memilih calon pemimpin yang terbaik menurut hati nurani. Perbedaan pilihan jangan dijadikan sebagai ajang konflik, saling bermusuhan, maupun saling cela mencela, karena persatuan harus tetap diutamakan.

Di sisi lain, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Metro Jaya mengimbau agar masyarakat terus menjaga kerukunan menjelang Pilkada pada November 2024 mendatang. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Badya Wijaya mengatakan bahwa sampai saat ini, situasi dan kondisi menjelang Pilkada 2024 sudah cukup aman dan damai. Pihaknya berharap agar kondisi aman ini bisa terus dipertahankan hingga waktu pelaksanaan Pilkada 2024 tiba.

Selain itu, Kombes Pol. Badya Wijaya mengajak agar masyarakat terus berkomunikasi dengan aparatur pemerintahan setempat serta TNI dan Polri jika menemukan adanya tindak pidana terkait Pilkada 2024 di lingkungan sekitar. Pihaknya pun turut berpesan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat konflik dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai anak-anak muda terpengaruh oleh konten negatif maupun hoaks di ruang digital.

Selanjutnya, tokoh masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia memiliki peranan sebagai ujung tombak dalam menjaga kondusivitas dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak hanya itu saja, kehadiran dan peran sertanya harus diapresiasi secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat dapat menjadi agen dalam mensosialisasikan berbagai program kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

Penjabat Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan bahwa apresiasi dan perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi motivasi untuk semakin semangat berkolaborasi dan bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan menjelang Pilkada 2024.

Dengan adanya potensi dinamika politik yang bisa terjadi menjelang Pilkada serentak 2024, diharapkan masyarakat dapat terus menjaga situasi tetap kondusif. Singgih Raharjo mengatakan bahwa perbedaan pilihan tidak boleh menjadi penghalang bagi kerukunan masyarakat. Menurutnya, Yogyakarta sudah sangat tentram dan aman, maka dari itu masyarakat harus menjaga bersama keberlanjutannya termasuk dalam Pilkada pada November 2024 mendatang.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Notoprajan Wijiyono mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman yang ada. Begitu pula dengan perbedaan pilihan dalam Pilkada 2024 mendatang. Pihaknya menyebutkan bahwa perbedaan pilihan sudah pasti terjadi, tetapi kerukunan dan toleransi harus terus diperkuat agar Kota Yogyakarta semakin nyaman dan aman.

Permasalahan keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama. Maka dari itu, perlunya kerja sama maupun sinergitas dari semua pihak agar peduli terhadap lingkungan sekitar untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024. Masyarakat juga diharapkan dapat terus memperat tali persaudaraan, serta bergotong royong dalam melanjutkan dan mendukung Pemerintah dalam memajukan Indonesia, sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi ajang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

)* Penulis merupakan Pegiat Forum Literasi Muda Batavia

Hilangkan Kesenjangan di Seluruh Wilayah NKRI, Pemerintah Terus Percepat Pembangunan Papua

Oleh: Yohanes Makatita

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi kesenjangan di seluruh wilayah Nusantara, terutama di Tanah Papua. Dengan langkah-langkah nyata, pemerintah terus mempercepat pembangunan Papua untuk memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pendekatan yang komprehensif, pemerintah berharap dapat membawa perubahan signifikan yang tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, tetapi juga mendukung stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.

Langkah pertama yang diambil pemerintah adalah fokus pada pendekatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengumumkan hal ini setelah menghadiri rapat terbatas bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Suharso menjelaskan bahwa rapat tersebut memfokuskan pada percepatan pembangunan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Langkah ini meliputi peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua secara keseluruhan.

Dalam pertemuan tersebut, Suharso juga menyampaikan laporan terkait alokasi anggaran untuk program kesejahteraan di Papua. Laporan ini disusun sebagai persiapan menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Papua, dalam kapasitasnya sebagai ketua pelaksana program percepatan pembangunan tersebut.

Pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk program ini telah diintegrasikan dalam rencana kerja kementerian dan lembaga terkait, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Di samping pendekatan kesejahteraan, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada aspek keamanan di Papua. Hal ini dianggap penting untuk menjamin stabilitas dan kedamaian di wilayah tersebut, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

Pendekatan keamanan ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari ketegangan dan memastikan bahwa masyarakat Papua merasa aman dan dilindungi.

Salah satu instrumen penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Papua adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, menekankan bahwa KEK Sorong merupakan satu-satunya kawasan ekonomi di Papua yang berfungsi sebagai lokomotif utama untuk pertumbuhan ekonomi regional.
 
Musa'ad menyampaikan bahwa seluruh pemerintah provinsi di Papua harus bersatu dan berkontribusi dalam pengembangan KEK Sorong. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Papua Barat Daya, tetapi juga bagi seluruh wilayah Papua.

Selain KEK Sorong, Papua juga memiliki kawasan industri di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, serta rencana pembangunan kawasan industri di bidang pertanian di Merauke, Papua Selatan.

Musa'ad menegaskan bahwa seluruh wilayah Papua harus memiliki pandangan yang sama bahwa empat kawasan industri ini merupakan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan agar pengembangan kawasan industri ini dapat berjalan dengan optimal.

Upaya percepatan pembangunan di Papua juga terlihat dari proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Keerom. Bupati Keerom, Piter Gusbager, telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan tower base transceiver station (BTS) 4G di Kampung Kriku, Distrik Arso Timur.

Pada tahun 2024, Bhakti Kominfo akan membangun 49 tower di wilayah tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan akses telekomunikasi dan internet bagi masyarakat setempat. Infrastruktur telekomunikasi ini penting untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.

Gusbager menekankan bahwa masyarakat harus memanfaatkan jaringan internet yang tersedia untuk hal-hal positif, terutama untuk menambah ilmu pengetahuan. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Keerom, Magiken Bangun, juga menyatakan bahwa pembangunan tower BTS ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses telekomunikasi dan internet, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di era digital saat ini.

Selain itu, kehadiran program BBM satu harga di Kabupaten Puncak Jaya juga menjadi salah satu upaya percepatan pembangunan daerah. Penjabat Bupati Puncak Jaya, Tumiran, menyatakan bahwa program ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.

Dengan adanya BBM satu harga, masyarakat tidak perlu lagi kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar, yang merupakan salah satu kebutuhan utama untuk mobilitas dan kegiatan sehari-hari.

Tumiran juga berharap bahwa kehadiran BBM satu harga ini dapat mendorong pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Pelayanan BBM yang tersedia saat ini meliputi jenis pertalite dan solar, dengan harapan ke depan akan ada lebih banyak jenis bahan bakar yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah pusat dan semua pihak yang terlibat dalam program percepatan pembangunan Papua diharapkan terus berkolaborasi dan bekerja keras untuk memastikan bahwa semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Perubahan positif yang diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Upaya percepatan pembangunan di Papua adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan dan memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan pendekatan kesejahteraan yang menyeluruh, pembangunan infrastruktur strategis, dan perhatian khusus pada aspek keamanan, Papua diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang sejahtera dan stabil. Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia harus terus mendukung upaya ini demi terciptanya kesetaraan dan kemajuan di seluruh wilayah NKRI.

*) Mahasiswa Hukum Universitas Papua (Unipa)

Aparat Keamanan Berkomitmen Kawal Sidang MK

Oleh: Raden Zulfikar

Aparat keamanan menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal jalannya sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang berlangsung. Dengan pengamanan ketat dan berbagai langkah preventif, mereka memastikan proses hukum berjalan lancar tanpa gangguan, menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya ekspektasi publik dan pentingnya menjaga integritas proses hukum di tanah air.

Dalam menghadapi putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilu 2024, aparat keamanan, khususnya Polda Metro Jaya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Sebanyak 7.783 personel disiagakan untuk mengawal sidang putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan pada 22 April.

Tugas mereka mencakup tidak hanya menjaga gedung MK, tetapi juga mengawasi kegiatan menyampaikan pendapat di sekitarnya. Langkah ini menandakan betapa seriusnya aparat dalam menjaga proses demokrasi tetap berjalan lancar dan aman, serta menghindari potensi konflik yang dapat merusak kedamaian.

Polri tidak hanya berkutat pada pengamanan fisik, tetapi juga siap mengatur lalu lintas secara situasional berdasarkan kondisi di lapangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menegaskan bahwa jika situasi memerlukan, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas.

Ini adalah bentuk tanggung jawab Polri untuk memastikan kelancaran dan keamanan di sekitar gedung MK, serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar mencari jalur alternatif untuk menghindari area aksi unjuk rasa.

Mengantisipasi potensi eskalasi, Ade Ary juga mengingatkan para peserta aksi untuk menghormati hak-hak masyarakat lainnya. Mengacu pada undang-undang yang mengatur hak menyampaikan pendapat di muka umum, diharapkan para demonstran dapat mematuhi aturan demi terciptanya suasana yang kondusif. Ini mencerminkan upaya Polri untuk menjaga keseimbangan antara hak berdemonstrasi dan ketertiban umum.

Pendekatan persuasif juga menjadi kunci dalam strategi pengamanan. Ade Ary menekankan pentingnya sikap humanis, negosiasi, dan tindakan sesuai prosedur bagi seluruh personel yang terlibat. Ini adalah cerminan dari komitmen Polri untuk tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan pendekatan yang damai dalam menangani situasi krusial ini.

Ajakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam situasi yang rentan terhadap berita hoaks dan provokasi, masyarakat diajak untuk tetap bersatu dan menjaga kerukunan. Ini adalah panggilan untuk menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan yang dapat timbul dari informasi yang tidak akurat.

Komitmen Polri tidak hanya terbatas pada pengamanan saat sidang MK, tetapi juga mencakup keseluruhan proses Pemilu 2024. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri akan mengawal proses demokrasi hingga tuntas.

Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, yang berlangsung dari Oktober 2023 hingga Oktober 2024, Polri telah menyiapkan langkah-langkah preventif dan preemtif untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman dan tertib.

Operasi ini melibatkan berbagai satuan tugas yang memiliki peran spesifik, mulai dari preemtif, preventif, hingga kehumasan. Setiap satuan tugas sudah memiliki panduan tugas yang jelas untuk memastikan tidak ada kendala dalam pengamanan, terutama saat pengumuman putusan sengketa Pilpres 2024 di MK.

Kesiapan ini ditunjukkan dengan pemasangan barikade beton di sekitar gedung MK dan pagar besi di sekitar Patung Arjuna Wijaya, sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang dijadwalkan oleh Kepaniteraan MK pada 22 April merupakan momen krusial dalam proses demokrasi Indonesia. Berdasarkan peraturan MK, putusan PHPU Pilpres harus diputus dalam waktu maksimal 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Proses ini diawasi ketat untuk memastikan independensi dan integritas MK tetap terjaga.

Menjaga independensi MK merupakan prioritas utama dalam menghadapi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menegaskan bahwa lembaga ini tetap berdiri tegak dan independen dalam menangani setiap perkara yang masuk. Ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada hukum dan keadilan, tanpa intervensi dari pihak manapun.

Keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses ini akan menjadi cermin dari kemampuan dan profesionalisme Polri dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Ajakan untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa merupakan pesan yang terus digaungkan, mengingat pentingnya stabilitas sosial dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan transparan.

Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga suasana yang kondusif selama proses pengumuman putusan sengketa Pilpres 2024. Polri dengan segala upaya yang dilakukan menunjukkan dedikasi penuh untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan aman dan tertib. Ini bukan hanya tentang menjaga gedung MK atau mengatur lalu lintas, tetapi juga tentang menjaga semangat demokrasi dan persatuan bangsa.

Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta bersikap bijak dalam menyikapi setiap informasi yang diterima. Jangan biarkan provokasi dan berita hoaks memecah belah persatuan kita. Dengan doa dan usaha bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bermartabat.

*) Pengamat Politik Lembaga Gala Indomedia

Aktivis Nilai Keberadaan AMN Manado sebagai Entitas Pencerahan bagi Pemuda Bangsa

Oleh: Grace Kandouw

Salah seorang aktivis mahasiswa menilai bahwa keberadaan AMN Manado merupakan sebuah entitas pencerahan bagi seluruh pemuda bangsa. Tentunya bukan tanpa alasan mengapa anggapan tersebut muncul. Pasalnya, program itu mampu menjadi wadah bagi semua aktivitas generasi muda.

Memang, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI) membangun Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Manado untuk mewadahi segenap aktivitas para anak muda di sana.

Namun, tidak hanya sekedar menjadi wadah bagi aktivitas pemuda saja, melainkan AMN Manado juga mampu menjadi tonggak penyatuan generasi muda yang berasal dari berbagai macam latar belakang serta ideologi.

Dwi Purnama selaku aktivis mahasiswa Manado, menilai bahwa Asrama Mahasiswa Nusantara memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan antar masyarakat di Indonesia, yang menggerakkan para pemuda.

Meski memang Indonesia sejatinya merupakan sebuah negara yang di dalamnya terdiri dari beragam sekali latar belakang masyarakat saling berbeda satu sama lain, mulai dari adanya keragaman budaya, agama hingga suku, akan tetapi dalam AMN Manado, semangat persatuan dan kesatuan mampu terwujudkan dengan sangat baik.

Terlebih, dorongan untuk mempersatukan bangsa dengan menggerakkan anak muda itu terjadi melalui pendekatan yang tepat, yakni dengan cara berdialog, berdiskusi dan juga adanya beragam kegiatan sosial untuk membangkitkan kesadaran dan kepekaan sosial mereka.

Dengan demikian, karena adanya pendekatan yang sangat tepat tersebut, maka lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan itu mampu terus menumbuhkan rasa persaudaraan yang sangat kuat, khususnya kepada seluruh anak muda penerus generasi bangsa mendatang.

Tidak luput juga, Pemerintah RI melalui BIN melangsungkan berbagai macam kegiatan lain yang sangat positif dalam AMN Manado yang secara khusus bertujuan untuk melatih atau mendidik pada pemuda agar mereka siap menjadi pemimpin masa depan bangsa nantinya.

Sebagai informasi, Asrama Mahasiswa Nusantara tersebut terus mengadakan banyak macam kegiatan seperti seminar, lokakarya dan juga banyak aksi sosial yang mampu menjadi ruang bagi para anak muda untuk saling berbagi gagasan, saling belajar dan mereka bisa mengalami pertumbuhan secara positif bersama-sama.

Seluruh kegiatan sangat positif yang para pemuda itu ikuti dalam AMN Manado memiliki tujuan untuk bisa meneruskan bagaimana cita-cita dari para pendiri bangsa terdahulu, sehingga seperti apa tumbuh kembang dari para anak muda itu akan terus terbayangi dengan cita-cita luhur bangsa.

Lebih lanjut, gedung yang berdiri di atas tanah seluas 5 hektar itu juga memiliki peranan yang sangat penting, karena mampu mendorong pembangunan kesadaran akan berbagai macam isu sosial dan politik yang relevan mengikuti perkembangan di Indonesia, sehingga menjadikan para mahasiswa yang ikut di dalamnya mampu terus terbuka pikirannya, serta mereka juga bisa terus mengikuti apa yang sedang terjadi di Tanah Air bahkan dunia.

Melalui banyaknya kegiatan sangat bermanfaat yang para pemuda itu rasakan dari AMN Manado, maka tidak mengherankan bisa menjadikan mereka mampu menyuarakan suara dari kaum yang tidak terdengarkan selama ini serta menjadikan generasi muda bangsa bisa memperjuangkan keadilan, kesetaraan dan juga Hak Asasi Manusia (HAM).

Para pemuda itu juga akan mendapatkan bekal yang sangat banyak seperti adanya penumbuhan semangat secara kritis dan proaktif, yang mana memungkinkan mereka untuk terus menunjukkan kontribusinya secara positif demi menciptakan sebuah perubahan bagi masyarakat sekitarnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Steve Kepel mengatakan bahwa keberadaan Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado tersebut bisa memberikan andil yang sangat berarti bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di wilayah setempat.

Pasalnya, pembangunan AMN Manado sendiri bukan hanya menjadi pekerjaan fisik semata, namun juga menjadi simbol bagaimana komitmen kuat pemerintah dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus belajar.

Tidak hanya sekedar belajar, namun seluruh mahasiswa tersebut juga bisa terus berkreasi dan berkolaborasi untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah Sulawesi Utara juga. Keberadaan gedung itu merupakan langkah yang sangat signifikan dalam mendukung penuh visi bangsa menciptakan generasi muda yang unggul dan siap bersaing bukan hanya di tingkat nasional, bahkan juga pada taraf internasional.

Terlebih, dalam pembangunannya, Asrama Mahasiswa Nusantara Manado juga menerapkan teknologi yang ramah lingkungan sebagai wujud dari pelestarian alam dan mampu terus menjaga keberlanjutan lingkngan.

Lantaran seluruh kelebihan tersebut, maka menjadi tidak heran mengapa aktivis menilai bahwa keberadaan AMN Manado merupakan salah satu wujud entitas pencerahan, khususnya bagi para pemuda bangsa karena mampu menyediakan ruang atau wadah bagi anak muda itu untuk terus tumbuh.

*) Mahasiswa Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Tomohon

Minggu, 26 Mei 2024

Kolaborasi Antar Pihak Dukung Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Papua

Oleh : Carla Lalihatu)*

Papua, dengan kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat setempat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kampung di Papua.

Pemerintah, sebagai penggerak utama pembangunan, telah menginisiasi berbagai program untuk mempercepat pembangunan di Papua. Program seperti "Papua Terang" dan "Papua Pintar" merupakan contoh nyata upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan pendidikan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik sangat penting untuk membuka akses ke daerah-daerah terpencil, sehingga memudahkan distribusi barang dan jasa.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan fasilitas sekolah dan pelatihan guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Di bidang kesehatan, pembangunan puskesmas dan rumah sakit di daerah terpencil memastikan bahwa masyarakat kampung di Papua memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi di Papua pada triwulan pertama 2024 tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia, yaitu sebesar 17,49 persen (yoy). Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun. Pertumbuhan ekonomi di Papua, kata Ridwan, masih didominasi sektor tambang. Namun, pertumbuhan ekonomi juga terjadi di sektor nontambang. Selain itu, lanjutnya, konsumsi dan daya beli masyarakat juga tetap tinggi dengan tingkat inflasi Provinsi Papua yang terjaga rendah dan stabil.

Inflasi tahunan Provinsi Papua pada April 2024 sebesar 1,78 persen (yoy), terendah di antara provinsi lainnya secara nasional. Melihat perkembangan ekonomi global, nasional, dan Papua, menurut Ridwan perlu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja ekonomi melalui dukungan terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kini wilayah Papua, katanya, telah terbagi menjadi empat provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Ridwan melanjutkan dengan terbentuknya tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua memengaruhi spektrum perekonomian Papua yang semakin beragam.

Karena itu, diperlukan langkah strategis dan serentak dari seluruh pihak mendorong sumber pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua yang beragam, lebih kuat, dan berdaya tahan. Upaya mendorong kinerja pelaku usaha, khususnya UMKM merupakan bentuk perwujudan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Seiring arus perkembangan tekonologi yang terus meningkat dibutuhkan peningkatan digitalisasi sehingga akselerasi kinerja ekonomi dapat tercapai dan menjangkau masyarakat luas. Adopsi digital mendukung momentum yang baik bagi sektor bisnis dan pariwisata untuk terus bertumbuh didukung dengan berbagai potensi kecantikan alam serta kekayaan kultur budaya Tanah Papua.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menyebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong menjadi salah satu instrumen dan lokomotif percepatan pembangunan ekonomi di Papua.

Karena memang KEK Sorong itu satu-satunya kawasan ekonomi di tanah Papua, itu cara pandangnya, sehingga kita semua harus ikut berkontribusi bagaimana membangun KEK Sorong ini menjadi lebih baik ke depan.

Kampanye KEK Sorong, bertujuan agar seluruhnya memiliki cara pandang yang sama bahwa instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua salah satunya adalah KEK Sorong.

Pihaknya menyampaikan tujuannya adalah bagaimana peran setiap pemerintah provinsi di wilayah Papua ini untuk membantu peningkatan pengembangan KEK Sorong, karena ketika sudah berkembang maka pertumbuhan ekonomi itu bukan berdampak hanya di Papua Barat Daya tetapi di seluruh tanah Papua pun akan berdampak.

Selain KEK, di Papua pun ada kawasan industri di Kabupaten Teluk Bintuni dan kawasan industri di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Kemudian direncanakan akan dibangun satu kawasan industri di bidang pertanian di Merauke Provinsi Papua Selatan.

Satu tanah Papua ini harus memiliki satu pikiran sama bahwa empat industri itu menjadi instrumen lokomotif untuk percepatan pembangunan perekonomian di Papua. Jika semua memiliki satu pemikiran yang sama kemudian diikuti dengan aksi kontribusi nyata, bukan tidak mungkin dalam waktu yang relatif singkat pasti ada perubahan. Tetapi jika berjalan masing-masing, kawasan tersebut bisa hanya tinggal nama saja.

Selain itu, adanya sinergi antara pemerintah daerah di Papua bersama Bank Indonesia turut mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru di Papua, dengan dua hal yang perlu dilakukan, yaitu inovasi dan sinergi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida Budiman menekankan pentingnya inovasi dalam mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Papua untuk memperkuat struktur perekonomian, mendorong Pembangunan yang lebih inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang perlu dioptimalkan potensinya antara lain, sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, sinergi antara Bank Indonesia dengan berbagai stakeholders di daerah perlu terus diperkuat dalam mengawal perekonomian daerah.

Di beberapa kampung di Papua, masyarakat telah berhasil mengembangkan inisiatif lokal yang mendukung perekonomian mereka. Contohnya adalah pengembangan ekowisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal, masyarakat berhasil menarik wisatawan yang memberikan pendapatan tambahan bagi kampung mereka. Inisiatif ini juga membantu melestarikan budaya dan lingkungan alam Papua.

Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan potensi besar Papua dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Kesuksesan ini tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung di Papua, tetapi juga memberikan contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia tentang pentingnya kerja sama dalam pembangunan.

)* Penulis merupakan peerhati pembangunan di Papua

Ad Placement

kabar dalam negeri

Presiden Jokowi Disegani Dunia

Oleh : Abdul Kadir )* Presiden Jokowi sangat disegani oleh para pemimpin dunia di KTT G20. Dalam forum internasional tersebut beliau dihorma...

lagi trending