Seputar Sumsel

lagi trending

kabar luar negeri

Ad Placement

Foto

Opini

Selasa, 05 Maret 2024

Waspadai Provokasi, Ketidakpuasan Proses Pemilu Dapat Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

Oleh : Aulia Rachma )*

Pemilu merupakan fondasi demokrasi yang penting bagi suatu negara. Namun, tidak jarang proses pemilu diwarnai oleh ketegangan dan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Provokasi menjadi ancaman serius yang dapat memperkeruh suasana dan merusak integritas proses demokratis. Provokasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyebaran berita palsu (hoaks) hingga tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terjebak dalam perangkap provokasi yang dapat memicu konflik lebih lanjut.

Hiruk pikuk Pesta Demokrasi mulai dirasakan bersama, dan tentu ini adalah dinamika yang perlu menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama, ketidakpuasan terhadap hasil atau proses pemilu juga seringkali menjadi pemicu konflik. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya mekanisme yang jelas dan terpercaya untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Jalur hukum menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pemerintah telah menyediakan tempat untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengatakan apabila ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 dapat dilaporkan dengan membawa bukti-bukti ke bawaslu dan MK yang disediakan untuk menangani sengketa pemilu. Pihaknya sepakat menjaga kondisi yang aman dan tenteram sampai selesainnya proses demokrasi dimana sudah terpilihnya presiden dan wakil presiden hingga proses pelantikan.

Pengadilan atau lembaga yang berwenang akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa untuk menentukan kebenaran dari klaim yang diajukan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Putusan yang telah diambil harus dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang terlibat. Ini bisa berupa perubahan hasil pemilihan, pengadilan ulang, atau sanksi terhadap pelanggar.

Pasca pemilu, masyarakat seringkali terbagi berdasarkan pilihan politik mereka. Ini menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil untuk menyebarkan provokasi yang bisa memperburuk ketegangan politik dan sosial. Provokasi dapat berupa informasi palsu, serangan retorika, atau tindakan kekerasan.

Jalur hukum memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum. Melalui pengadilan dan lembaga hukum lainnya, sengketa dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Ini memberikan mekanisme yang terstruktur untuk menanggapi pelanggaran hukum dan memastikan bahwa hak-hak demokratis warga negara dihormati.

Masyarakat hendaknya tidak terprovokasi oleh pihak-pihak kepentingan yang ingin mengganggu jalannya pemilu, proses hukum ini dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kedua, melalui jalur hukum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa proses tersebut dilakukan secara adil.

Mengandalkan jalur hukum, penting juga bagi semua pihak untuk menjaga dialog dan komunikasi yang konstruktif. Negosiasi dan mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan dengan mengajukan hak angket di DPR untuk menagih pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan agar perselisihan bisa segera berakhir dan tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan, jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut.

Pasal 24C UUD NRI 1945 menyatakan, salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum, dalam hal ini Pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat.

Jalur hukum menawarkan mekanisme yang terstruktur dan adil untuk menanggapi ketidakpuasan dalam proses pemilu. Pengadilan dapat memainkan peran penting dalam memutuskan sengketa terkait hasil pemilihan, menegakkan aturan hukum terkait pelanggaran pemilu, dan memastikan bahwa hak-hak demokratis warga negara dihormati.

Meskipun ada tantangan dalam menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum melalui jalur hukum, namun penting untuk diingat bahwa hukum memiliki peran kunci dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokratis. Dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, kita dapat memperkuat fondasi dari sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas dan efisiensi sistem hukum menjadi sangat penting dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan umum.

Provokasi pasca pemilu adalah ancaman serius terhadap stabilitas politik dan sosial suatu negara. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, mendorong dialog, dan menggalang dukungan internasional, kita dapat mengurangi dampak provokasi dan menjaga perdamaian pasca pemilu.

Ketidakpuasan terhadap proses pemilu merupakan hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur hukum yang telah disediakan. Mengambil jalan pintas dengan provokasi dan tindakan anarkis hanya akan memperkeruh situasi dan merusak demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.

Dalam menghadapi ketidakpuasan terhadap proses pemilihan, waspadai potensi provokasi dan prioritaskan penyelesaian melalui jalur hukum yang adil dan transparan. Hanya dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, kita dapat menjaga integritas dan stabilitas demokrasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Universitas Terbuka.

Urgensi Penguatan Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2024 Guna Persatuan Bangsa

Oleh : Aulia Rahma

Pemilu adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Setelah proses pemilihan selesai, muncul tantangan besar dalam menjaga persatuan dan memperkuat rekonsiliasi di antara beragam kepentingan politik dan sosial. Pasca pemilu 2024, Indonesia menghadapi ujian signifikan dalam membangun kembali keharmonisan dan stabilitas politik. Penguatan rekonsiliasi menjadi kunci untuk menjamin kelangsungan persatuan bangsa.

Penguatan rekonsiliasi pasca Pemilu 2024 menjadi kebutuhan mendesak. Rekonsiliasi bukan sekadar upaya menjembatani perbedaan, tetapi juga membangun fondasi persatuan yang lebih kokoh untuk masa depan bangsa.

Rekonsiliasi membantu meredakan ketegangan dan permusuhan yang muncul akibat perbedaan pilihan politik. Polarisasi yang tajam dapat memicu keretakan sosial dan mengancam stabilitas nasional. Rekonsiliasi menyediakan ruang untuk dialog dan saling pengertian, menjembatani perbedaan dan membangun kembali rasa persaudaraan.

Menyikapi perbedaan pandangan yang muncul selama kampanye berbicara tentang pentingnya rekonsiliasi dan membangun kebangsaan pasca-pemilu sangatlah penting. Guru Besar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, Prof Khairil Anwar mengatakan seluruh pihak yang telah selesai berkompetisi perlu melakukan rekonsiliasi secara arif dan bijaksana, terutama di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024 lalu. Langkah pertama rekonsiliasi dapat dimulai dari simpul-simpul antar partai politik yang sempat berbeda dalam menentukan dukungan dan pandangannya.

Prof Khairil Anwar mengatakan harapannya tetap besar terhadap masyarakat Indonesia untuk bisa menerima hasil Pemilu 2024. Meskipun ajang lima tahunan ini telah berakhir dan banyak orang memiliki pilihan yang berbeda dengan keluarga ataupun temannya, tetapi semangat persatuan serta persaudaraan harus tetap dijaga. Saat ini masa depan dengan ekspektasi agar proses rekonsiliasi dapat memperbaiki dan menyatukan bangsa, memastikan bahwa presiden terpilih akan melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau kelompok tertentu.

Pemilu seringkali memperkuat polarisasi ideologi di tengah masyarakat. Penting bagi para pemimpin politik dan masyarakat secara keseluruhan untuk menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah bagian alami dari demokrasi. Diperlukan pendekatan yang inklusif untuk memfasilitasi dialog antar kelompok dengan pandangan yang berbeda, sehingga memungkinkan terciptanya pemahaman bersama dan penghormatan terhadap pluralitas.

Ketua Umum Dharmapala Nusantara Kevin Wu mengatakan walaupun terdapat perdebatan dan ketegangan selama kontestasi Pemilu, menurutnya, kini saatnya bagi kita untuk menerima hasilnya dengan lapang dada demi kebaikan Indonesia. Maka dari itu seluruh masyarakat segera menyudahi perselisihan perbedaan dan melakukan rekonsiliasi pasca pemilu serentak 2024 yang yang berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024 lalu.

Kepercayaan publik terhadap proses politik dan lembaga-lembaga negara sangat penting untuk stabilitas jangka panjang. Pasca pemilu, penting untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi demokratis. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan adalah kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi.

Sama halnya berbicara mengenai rekonsiliasi, Ketua Umum majelis Ulama Indonesia provinsi Kalimantan Tengah (MUI Kalteng) mengusulkan adanya pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis yang dianggap dapat mendekati berbagai pihak. Dalam usulannya dirinya menyebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dari Nahdlatul Ulama, dan Haedar Nashir dari Muhammadiyah termasuk di antara tokoh-tokoh yang dapat berperan sebagai jembatan rekonsiliasi.

Pemilihan tokoh-tokoh ini tidak semata-mata berdasarkan afiliasi politik, melainkan berfokus pada karakter inklusif dan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh mereka. Dirinya menyatakan bahwa langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mempersatukan Indonesia pasca-Pemilu.

Ini sangat penting guna mendorong peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin politik dalam menjembatani perbedaan dan merajut kembali persatuan. Keteladanan dan pengaruh mereka dapat menginspirasi masyarakat untuk mengedepankan persatuan di atas perbedaan.

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan pemilu sudah selesai. Sekarang saatnya seluruh masyarakat melakukan rekonsiliasi, Rekonsiliasi ini menjadi penting sekali, apalagi menjelang bulan puasa dan Lebaran. Harapannya saling maaf memaafkan, suasana menjadi teduh dan kembali menjadi saudara.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses rekonsiliasi krusial untuk memastikan bahwa berbagai suara didengar dan dipertimbangkan. Forum-forum dialog yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai kelompok, perlu didorong dan didukung. Partisipasi yang inklusif akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Memahami pentingnya rekonsiliasi bagi persatuan dan kemajuan bangsa. Kampanye edukasi dan sosialisasi melalui media massa, forum publik, dan platform edukasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pasca pemilu 2024, Indonesia memasuki fase kritis dalam perjalanan demokratisnya. Penguatan rekonsiliasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga persatuan dan memperkuat fondasi demokrasi. Dengan mengutamakan dialog, kepercayaan, keadilan, dan partisipasi, kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Penguatan rekonsiliasi pasca Pemilu 2024 bukanlah tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan individu memiliki peran penting dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk rekonsiliasi. Jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bersama-sama, kita bangun Indonesia yang damai, sejahtera, dan bermartabat melalui rekonsiliasi yang kokoh dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pegiat Forum Literasi Muda Batavia

Sinergitas Lintas Sektor Kunci Percepatan Pembangunan Papua

Oleh: Anton Yulius Waromi*

Pada tahun 2024, Papua memasuki babak baru dalam pengembangan wilayah dan telah menjadi fokus utama pembangunan di Indonesia. Melalui kebijakan percepatan pembangunan Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk menghadirkan perubahan positif yang merata bagi masyarakat Papua.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Papua yang lebih maju. Jaringan jalan yang lebih baik akan menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat-pusat perkotaan, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi penduduk untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Dengan pembangunan jalan yang memadai, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Papua akan semakin meningkat, membuka peluang baru bagi para pengusaha lokal dan investasi asing.

Selain infrastruktur, pemerintah juga telah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di Papua. Pembangunan sekolah dan pusat kesehatan akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda Papua untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Sinergitas antar lintas sektor menjadi landasan utama dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai, menegaskan pentingnya anggaran yang telah disiapkan untuk merancang kebijakan nasional terbaru di wilayah tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya semangat baru dan paradigma kerja yang inovatif dalam mengelola pembangunan di Papua. Hal ini mencakup pendekatan baru dalam pengelolaan dana transfer ke daerah, meningkatkan kinerja pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi fokus utama. Selarasnya kebijakan administrasi dan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam memajukan Papua.

Pemerintah mendorong pembiayaan kreatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Monitoring pelaksanaan dana desa menjadi strategi untuk mengatasi kemiskinan dan stunting serta mengendalikan inflasi.

Peran aktif seluruh pihak, termasuk Kepala Daerah dan instansi terkait, penting dalam membangun Papua yang lebih baik. Tantangan tersendiri adalah merancang PAD Papua secara optimal dengan memperbaiki sektor ekonomi produktif seperti pertanian, logistik, konektivitas, dan perkebunan.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul sebagai kunci dalam menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi. Komitmen penuh dari pemerintah, terutama dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, telah menjadi landasan utama bagi kemajuan wilayah paling Timur ini.

Dalam upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua, Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan kolaborasi dan partisipasi. Wapres mengajak semua pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menguatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua. Keterlibatan Pemda, Freeport Indonesia, Bank Papua, dan BP3OKP sangat penting dalam merumuskan desain kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Papua

Wapres juga memberikan apresiasi terhadap upaya investasi dalam pendidikan vokasi, khususnya melalui kehadiran Institut Pertambangan Nemangkawi. Wapres menilai Institut Pertambangan Nemangkawi sebagai salah satu bentuk investasi yang menguntungkan untuk memajukan sumber daya manusia, terutama bagi Orang Asli Papua. Hal ini akan menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Lebih lanjut, Wapres percaya bahwa Orang Asli Papua memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tenaga kerja Papua memiliki beragam kualifikasi keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Terbaru, Bappenas bersama salah satu DOB, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, telah mengadakan Forum Grup Diskusi (FGD) di Hotel Aston, Sorong pada Jumat (23/2/2024) untuk menyusun Program Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara Bappenas dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang telah ditetapkan dalam Perpres 24 Tahun 2023.

Dalam keterangannya, Koordinator Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas, Zulfakar, menjelaskan bahwa RAPPP ini akan menjadi acuan penting bagi 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua dalam periode 2025-2029. Melalui RAPPP, setiap daerah akan mengusulkan kebutuhan mereka untuk kegiatan tahunan, yang nantinya akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam RAPPP.

RAPPP akan menjadi landasan bagi pengajuan dana Otsus (Otonomi Khusus) setiap tahunnya oleh daerah. Hal ini memastikan bahwa usulan kegiatan daerah selaras dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RAPPP, sehingga menghindari ketidaksesuaian antara usulan tahunan dan rencana pembangunan jangka panjang.

RAPPP akan mendukung tiga misi utama pembangunan di Papua, yaitu Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Untuk mencapai misi-misi tersebut, RAPPP akan membentuk program dan kegiatan yang menjadi acuan bersama bagi semua daerah di Papua. Dengan demikian, RAPPP tidak hanya menjadi alat untuk mengalokasikan dana pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang di Papua.

Tak hanya dari pemerintah, masyarakat juga memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan percepatan pembangunan Papua. Melalui partisipasi aktif dalam program-program pembangunan dan pengawasan terhadap penggunaan dana pembangunan, masyarakat Papua turut serta dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, merupakan modal penting dalam menjalankan kebijakan percepatan pembangunan Papua. Dengan komitmen bersama, Papua dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.

*Penulis adalah Pemuda Papua/Aktivis Sosial dari Papua Barat Daya

Pembangunan IKN Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Lokal

Oleh: Kila Diajeng )*

Indonesia terus mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan, dengan Kalimantan sebagai salah satu fokus utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu inisiatif utama yang mengemuka adalah proyek Ibu Kota Negara (IKN), yang bertujuan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, khususnya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemerintah tengah berfokus pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan berada dalam tren meningkat sejak tahun 2022, yakni sejak mulai pembangunan IKN. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Pulau Kalimantan pada tahun 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 4,94 persen yoy.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan tersebut salah satunya disumbang oleh pembangunan IKN. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan menunjukkan perekonomian yang menguat di 2023.

Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Pulau Kalimantan, dengan kontribusi sebesar 3,24 persen yang dihasilkan dari pertambangan, penggalian, konstruksi, serta industri pengolahan.

Dalam rangka menumbuhkan perekonomian di Kalimantan Timur, pemerintah juga telah meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat lokal di Penajam Paser. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha bagi UKM, serta program-program sosial ekonomi lainnya. Melalui pemberdayaan masyarakat lokal, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Menanggapi penyerapan tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Penajam Paser Utara mulai ditingkatkan. Pj Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengatakan pemerintah daerah memberikan pelatihan kompetensi untuk 100 lulusan SMA dan SMK di Kabupaten PPU. Bentuk pelatihan vokasi diberikan selama 3 bulan. Termasuk dengan pembelajaran teknis dan praktis agar mendapatkan sertifikasi secara nasional bahkan internasional.

Makmur juga menegaskan bahwa calon tenaga kerja yang akan diserap untuk pembangunan IKN harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Tuntutannya harus dapat memiliki keterampilan teknis dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Menurutnya hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki kesenjangan kompetensi SDM di PPU. Harapannya dapat meningkatkan kualifikasi dan keterampilan calon tenaga kerja lokal. Sehingga PPU dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan IKN. Utamanya untuk memberikan kontribusi positif dalam perputaran ekonomi secara nasional.

Potensi wisata tidak kalah pentingnya menuju progres peningkatan perekonomian di Kalimantan Timur seperti memanfaatkan potensi tanaman bambu sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah delineasi/perbatasan IKN.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin mengatakan, tanaman bambu menawarkan potensi besar di berbagai sektor, mulai dari kerajinan, bangunan hingga produk tisu dan pakaian. Keunikan bambu sebagai serat alami membuatnya juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesuburan tanah.

Beberapa desa, seperti Wonosari di Sepaku, sudah memulai penanaman bambu dengan melibatkan dukungan dari pemerintah setempat. Ini akan memberikan manfaat ekonomi langsung dan secara tidak langsung, serta mendukung prestasi lingkungan melalui potensi wisata unik yang dihasilkan dari produk-produk bambu yang dikembangkan.

Di sisi lain, pembangunan IKN pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yakni Kecamatan Sepaku, berkontribusi positif terhadap pendapatan warga Pantai Lango, Kecamatan Penajam.

Tokoh masyarakat Kelurahan Pantai Lango, Setta mengatakan pembangunan IKN berdampak pada kawasan penyangga di sejumlah kelurahan di Kecamatan Penajam. Sejumlah wilayah di Kecamatan Penajam yang menikmati dampak positif proyek pengembangan prasarana penunjang Kota Nusantara, antara lain di Kelurahan Maridan, Gersik, dan Kelurahan Pantai Lango.

Wujud kontribusi positif pembangunan wilayah pendukung IKN itu, antara lain permintaan kebutuhan dasar para pekerja konstruksi yang disediakan warga pesisir Kecamatan Penajam. Kebutuhan dasar itu berupa penyediaan tempat tinggal model barak untuk disewakan kepada para pekerja, serta makanan katering.

Sebagian warga yang menjadi nelayan, selain peningkatan permintaan ikan konsumsi, mereka juga dilibatkan sebagai pekerja tambahan pada sejumlah proyek, terutama saat cuaca kurang mendukung untuk melaut. Pekerjaan masyarakat di Kelurahan Pantai Lango, menurutnya, sebagian besar adalah nelayan, dan mengurus kebun kelapa sawit. Warga Kelurahan Pantai Lango dapat penghasilan tambahan karena ada pembangunan pengembangan Kota Nusantara.

Sejumlah proyek pengembangan prasarana penunjang Kota Nusantara di Kecamatan Penajam, di antaranya pembangunan Bandara Naratetama dan jalan tol penunjang IKN ke Balikpapan dan Samarinda.

Upaya-upaya pemerintah dalam rangka pembangunan IKN di Penajam Paser bertujuan untuk meningkatkan perekonomian wilayah tersebut dengan berbagai cara, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat lokal, hingga pengelolaan lingkungan. Dengan dukungan yang kuat dan implementasi yang baik, diharapkan pembangunan IKN akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Penajam Paser dan sekitarnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Ekonomi Unmul

Masyarakat Tolak Aksi Teror KST Papua Serang Fasilitas Umum

Oleh: I. Perwita )*

Sebagai tanah yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman budaya, Papua juga merupakan tempat di mana konflik terus berkecamuk. Salah satu konflik yang terus mengemuka adalah aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Aksi teror ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, tetapi juga merusak fasilitas umum yang menjadi tulang punggung pembangunan.

Konflik di Papua telah berlangsung sejak lama, dengan akar masalah yang kompleks. KST ini sering melakukan aksi teror yang menimbulkan kerusakan, korban jiwa, dan ketakutan di kalangan masyarakat. Mereka sering menyerang fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penting lainnya. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Meskipun demikian, masyarakat Papua menunjukkan sikap yang tegas dalam menolak aksi teror tersebut. Mereka menunjukkan keberanian dan kegigihan dalam menghadapi ancaman, serta terus mendukung Pemerintah untuk memperjuangkan perdamaian dan keamanan di tanah Papua.

Baru-baru ini, TNI berhasil menggagalkan aksi tiga anggota KST hendak menyerang lokasi proyek pembangunan puskesmas di Maybrat, Papua Barat Daya. Ketiganya merupakan anak buah KST Manfred Fatem. Dansatgas Yonif 133/YS, Letkol Inf Andhika Ganessakti mengatakan pihaknya saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap tiga anggota KKB tersebut. Pihaknya juga meningkatkan pengawasan dan patroli di sekitar lokasi.

Mereka hendak melakukan penyerangan di lokasi proyek pembangunan puskesmas. Namun rencana mereka berhasil digagalkan anggota TNI usai sempat terjadi kontak tembak. Ganessakti mengungkap bahwa Pasukan Yudha Sakti berhasil menggagalkan aksi penyerangan yang akan dilakukan oleh KST wilayah Kodap IV/Sorong Raya terhadap proyek pembangunan Puskesmas yang berada di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Serangan mereka digagalkan oleh Satgas Yonif 133/YS yang melaksanakan Patroli Perimeter sehingga membuat pihak KST lari ke dalam hutan.

Tim Patroli Perimeter Pos Ayata Satgas Yonif 133/YS langsung mendatangi lokasi di sekitar belakang proyek pembangunan Puskesmas. Ganessakti menjelaskan bahwa anggotanya melihat pergerakan tiga orang KST dengan membawa dua pucuk senjata laras panjang jenis rakitan dan dua bilah parang sedang bergerak akan memantau aktivitas pekerja di sekitar proyek pembangunan Puskesmas.

Ganessakti menjelaskan secara detail, dimana sempat terjadi kontak tembak antara petugas dengan KST wilayah Kodap IV/Sorong Raya sekitar pukul 12.00 WIT. Kelompok KST tersebut berhasil melarikan diri ke dalam hutan dengan membagi menjadi dua kelompok dikarenakan rencana aksi mereka telah kita ketahui. Saat kabur, salah seorang dari kelompok KST tersebut sempat terperosok ke dalam jurang sedalam kurang lebih 10 meter.

Masyarakat dan para pekerja proyek pembangunan Puskesmas diimbau agar lebih berhati-hati dan jangan ragu untuk melaporkan setiap hal mencurigakan. Ganessakti memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut baik dari pihak Satgas atau masyarakat dan pekerja proyek pembangunan Puskesmas di Kampung Ayata.

Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto membentuk Komando Operasi (Koops) Habema. Satuan ini dibuat guna menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua. Agus menjelaskan, Habema merupakan singkatan dari 'harus berhasil maksimal'. Satuan ini diharapkan bisa lebih maksimal menghadapi ancaman dari KST Papua.

Meskipun teror dari KST Papua telah menimbulkan dampak yang cukup besar, masyarakat Papua telah menunjukkan sikap yang tegas dalam menolak aksi teror tersebut. Mereka menyadari pentingnya perdamaian dan keamanan bagi pembangunan daerah mereka. Saat ini, masyarakat Papua menunjukkan keberanian dan kegigihan dalam menghadapi ancaman teror. Mereka tidak gentar meskipun sering kali menjadi sasaran serangan teror oleh KST.

Masyarakat Papua juga telah memberikan dukungan penuh terhadap aparat keamanan dalam menangani aksi teror KST. Mereka percaya bahwa keberadaan aparat keamanan sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah mereka.

Selain itu, masyarakat Papua juga aktif dalam mendukung pendidikan dan pembangunan di daerah mereka. Mereka menyadari bahwa pendidikan dan pembangunan merupakan kunci untuk mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Masyarakat Papua juga menunjukkan sikap yang menolak kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Mereka percaya bahwa dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Meskipun masyarakat Papua telah menunjukkan sikap yang tegas dalam menolak aksi teror KST, mereka juga membutuhkan dukungan dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat luas. Dukungan ini dapat berupa bantuan dalam memperkuat keamanan dan pembangunan di Papua, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua secara adil dan berkeadilan. Masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk hidup dalam perdamaian dan keamanan, serta untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, sikap tegas dan keberanian masyarakat Papua dalam menolak aksi teror KST harus dihargai dan didukung oleh semua pihak.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyyah Sorong

Masyarakat Berikan Apresiasi Atas Pembangunan AMN Manado sebagai Pencetak Generasi Cerdas

Oleh: Devi Putri Anjani *)

Masyarakat di Manado mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN) atas adanya realisasi pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) sebagai wadah untuk pencetak generasi penerus bangsa yang cerdas.

Ucapan rasa terima kasih dan apresiasi sangat tinggi tersebut diwakilkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang dibacakan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Steve H.A. Kepel. Mereka semua menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pemerintah Pusat atas pembangunan AMN di Manado.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado itu mengundang banyak sekali apresiasi dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya keberadaan AMN Manado sendiri bukan sekedar menjadi tempat tinggal secara fisik belaka, namun juga sekaligus sebagai laboratorium sosial, intelektual dan kewirausahaan.

Sehingga adanya pembangunan AMN di Manado itu tidak hanya sekedar mampu mencetak para mahasiswa selaku generasi muda penerus bangsa yang cerdas saja, tetapi mereka juga sekaligus menunjukkan adanya tonggak keberhasilan dalam perjalanan pendidikan di wilayah Sulawesi Utara sendiri.

Nantinya, Asrama Mahasiswa Nusantara tersebut akan diisi oleh para mahasiswa dari berbagai macam daerah dengan bermacam suku pula, bermacam agama, ras dan budaya, sehingga jelas akan mampu terjadi sebuah harmonisasi akan kehidupan yang bebas dari ancaman bahaya paham radikalisme serta separatisme melalui keberadaan AMN Manado.

Sementara itu, Wakil Ketua Kelompok Kerja (Wakapokja) AMN Manado, Idham Malik menyampaikan bahwa Asrama Mahasiswa Nusantara tersebut selain dibangun di wilayah Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), namun oleh Badan Intelijen Negara (BIN) juga akan dibangun di beberapa wilayah lagi seperti di Makassar, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta hingga Yogyakarta, yang mana sebelumnya juga telah sukses dibangun di Kota Pahlawan Surabaya Provinsi Jawa Timur (Jatim).

AMN Manado merupakan wadah secara nyata yang diinisiasi oleh BIN untuk semakin mempersatukan seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh pelosok negeri, yang mana tujuannya adalah agar mereka semua bisa menjalin kerukunan, kekompakan guna lebih memperkuat hubungan antar anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara Manado, Badan Intelijen Negara juga menggandeng beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder terkait lainnya seperti dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai wadah akan pembinaan untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan bagi generasi muda penerus bangsa, khususnya mereka di tingkat perguruan tinggi.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya diberikan tugas secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk terus mampu memperhatikan bagaimana infrastruktur pendukung dalam sektor pendidikan seperti hunian untuk para santri dan mahasiswa, agar mereka bisa jauh lebih fokus belajar demi meraih prestasinya.

Fasilitas yang dibangun dalam AMN Manado sendiri tidak hanya sekedar menyediakan hunian sangat layak saja, tetapi di dalamnya juga dilengkapi dengan adanya beberapa fasilitas penunjang pengembangan kompetensi mahasiswa lainnya seperti perpustakaan atau ruang baca, ruang belajar, ruang seni, laboratorium bahasa, lapangan olahraga, ruang pembinaan kewirausahaan, kebun serta ruang komunal lainnya.

Asrama Mahasiswa Nusantara di Manado itu juga diyakini oleh seluruh masyarakat bisa menjadi tempat bagi kaderisasi pemimpin masa depan bangsa yang sangat berkualitas, sehingga mereka memberikan dukungan penuh, mengapresiasi dengan sangat tinggi dan mengucapkan rasa terima kasihnya.

Staff Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny menjelaskan bahwa pembangunan sarana yang diinisiasi oleh BIN seperti AMN Manado itu diyakini akan dapat semakin mendukung para generasi muda untuk saling mengenal adanya perbedaan satu sama lain.

Pasalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa Indonesia ini sendiri sudah sejak dulu sebelum masa kemerdekaan sudah merupakan bangsa yang terdiri dari banyak sekali perbedaan latar belakang diantara masyarakatnya, sehingga justru dengan adanya perbedaan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa jika semuanya bisa bersatu padu.

Karena memang urgensi dari bangsa ini sendiri sebagai sebuah bangsa yang majemuk memerlukan adanya sarana yang nyata. Menangkap hal tersebut, kemudian Badan Intelijen Negara (BIN) berkomitmen penuh dalam menyediakan sarana berupa Asrama Mahasiswa Nusantara sebagai sebuah tempat kaderisasi pemimpin masa depan yang mampu melihat adanya perbedaan sebagai sebuah hal yang justru mampu menyatukan semua piihak sebagai bangsa.

Maka menjadi tidak heran mengapa komitmen kuat dari Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari seluruh masyarakat, khususnya mereka di Manado dan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang mengucapkan rasa terima kasihnya atas pembangunan AMN Manado yang diyakini akan mampu mencetak para generasi muda penerus bangsa yang cerdas dan berwawasan kebangsaan.

*) Kontributor Duta Media

Minggu, 03 Maret 2024

Kedaulatan dan Integrasi Papua Bagian Yang Tak Terpisahkan dari NKRI

Oleh: Abdul Ali)*

Pulau Papua adalah wilayah yang terletak paling ujung Timur Indonesia. Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi Enam provinsi diantaranya Papua Barat dengan ibukota Manokwari, Papua dengan ibukota Jayapura, Papua Tengah dengan ibukota Nabire, Papua Pegunungan dengan ibukota Wamena, Papua Selatan dengan ibukota Merauke, dan Papua Barat Daya dengan ibukota Sorong.

Proses integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia dimulai setelah hasil Perjanjian New York pada tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun yang sama, PBB mengambil alih administrasi sementara wilayah tersebut dan kemudian menggelar "Act of Free Choice" pada tahun 1969. Hasil dari pemungutan suara tersebut menyatakan bahwa mayoritas penduduk Papua ingin bergabung dengan Indonesia, dan berdasarkan hasil tersebut, Papua diintegrasikan ke dalam NKRI.

Meskipun Papua adalah bagian resmi dari Indonesia, masih ada beberapa isu yang menjadi perhatian. Sebagian penduduk setempat mengutarakan aspirasi dan keprihatinan mereka terkait hak asasi manusia, otonomi daerah, serta perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Beberapa kelompok dan individu di dalam dan di luar Indonesia juga terus memperjuangkan isu-isu terkait Papua, baik dalam konteks hak asasi manusia maupun hak politik.

Pemerintah berupaya untuk mengatasi berbagai masalah dan meningkatkan kondisi di Papua melalui berbagai kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga terus memperlihatkan komitmennya pada program-program pembangunan, pendidikan, dan kesehatan telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Papua. Oleh karena itu, Papua bukan hanya menjadi wilayah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga fokus pada pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam membangun Papua yang maju, adil, dan sejahtera tidak perlu mencari perbedaan dan lebih mengutamakan bagaimana cara untuk bersatu dalam mewujudkan hal tersebut.

Dubes Australia, HE Penny William mengatakan kedutaan Besar Australia sangat mengapresiasi pembangunan di tanah Papua yang cukup maju dan berkembang pesat serta penanganan situasi keamanan sangat baik. Di sisi lain, akses jalan di papua hampir mencapai 90 persen sudah terkoneksi dan untuk keamanan di Papua sendiri, cukup kondusif dikarenakan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sudah jarang melakukan gangguan-gangguan keamanan.

Maka dari itu, adanya kemerdekaan Papua yang dituntutkan oleh segelintir orang tentu tidak bisa diterima dan harus ditindak tegas oleh aparat keamanan. Karena telah melanggar aturan dan perjanjian yang sudah jelas secara sejarahnya bahkan diakui PBB. Pemerintah sama sekali tidak akan pernah menanggapi negosiasi terkait dengan wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Berbagai aksi yang dilakukan oleh gerombolan teroris di Papua sama sekali tidak bisa mewakili masalah di Bumi Cenderawasih, namun hanya segelintir kelompok tertentu saja.

Sementara, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fachiri mengatakan saat ini Papua bukan lagi wilayah yang terbelakang namun sudah mulai berkembang menjadi lebih baik karena komitmen serius pemerintah dalam membangun berbagai infrastruktur di Papua. Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa proyek infrastruktur utama yang dilaksanakan di Papua melibatkan sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, dan listrik.

Meskipun demikian, proyek-proyek ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah Papua serta berbagai isu sosial dan politik. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan upaya peningkatan kesejahteraan di Papua mencakup dialog dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhdan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dukungan masyarakat, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Berbagai komitmen dan perhatian serius pemerintah di Papua menjadi bukti bahwa wilayah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Oleh karena itu, perlu dukungan penuh masyarakat dalam berbagai program yang terus dikerjakan pemerintah agar menjadi kunci untuk memastikan kedaulatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Papua bukan hanya sekadar wilayah yang jauh di ujung timur Indonesia, tetapi juga identitas yang memperkaya bangsa. Keberagaman budaya, keunikan alam, dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut menjadikan Papua sebagai bagian utuh dari Indonesia. Papua bukan hanya bagian dari wilayah geografis, tetapi juga bagian dari jiwa dan jati diri bangsa Indonesia.

Papua merupakan bagian integral dari keberagaman serta kekayaan budaya bangsa Indonesia yang dibalut  ke dalam kerangka kesatuan negara. Sehingga, kedaulatan Papua sudah tidak bisa ditawar lagi. Papua sudah sah dan nyata menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

)* Penulis merupakan Mahasiswi Universitas Terbuka yang tinggal di Jakarta

Ad Placement

kabar dalam negeri

Presiden Jokowi Disegani Dunia

Oleh : Abdul Kadir )* Presiden Jokowi sangat disegani oleh para pemimpin dunia di KTT G20. Dalam forum internasional tersebut beliau dihorma...

lagi trending