Oleh : Tomi Utomo )*
Penyesuaian harga BBM membuat pemerintah memberi kompensasi kepada rakyat, berupa BLT BBM. Pemberian bantuan ini dimaksudkan agar rakyat lebih sejahtera sekaligus upaya menegakan keadilan mengingat selama ini BBM bersubdi banyak digunakan dan dinikmati oleh kalangan orang mampu.
Harga minyak mentah dunia mengalami perubahan drastis, dari 65 menjadi 100 dollar per barrel. Hal ini berpengaruh terhadap harga BBM (bahan bakar minyak) di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite jadi 10.000 rupiah per liter dan Solar jadi 6.800 rupiah per liter.
Namun perubahan harga ini bukan berarti pemerintah tidak pro rakyat. Subsidi BBM akan dialihkan jadi BLT BBM yang diberikan kepada 2 juta warga negara Indonesia yang membutuhkan. Mereka akan menikmati BLT sebesar 600.000 rupiah, yang disalurkan melalui Kantor Pos. Dengan BLT BBM maka rakyat akan lebih sejahtera karena mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyatakan ada prediksi yang kurang akurat mengenai harga minyak. Ketika harga minyak mentah dunia jadi 100 dollar per barrel maka biaya subsidi yang dibebankan ke APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) naik drastis. Dari 102 Triliun menjadi 502 Triliun rupiah.
Febrio melanjutkan, subsidi sebesar 502 Triliun rupiah akan membebani APBN, sehingga wajib dikurangi. Lagipula, masyarakat yang menikmati subsidi tidak semuanya dari golongan kurang mampu, karena setelah dilakukan penelusuran ada 70% warga mampu yang memakai BBM bersubsidi.
Ketika ada 70% warga kategori mampu menikmati subsidi BBM maka sangat mengejutkan. Seharusnya mereka membeli BBM jenis Pertamax, tetapi justru membeli Pertalite dengan alasan lebih murah. Padahal subsidi BBM itu dinikmati oleh rakyat kecil yang mobilitasnya menggunakan sepeda motor, bukan oleh yang punya mobil.
Jika ada pengalihan subsidi dengan cara menyesuaikan harga BBM dan memberikan BLT ke rakyat kecil, maka akan lebih akurat karena mereka memang membutuhkannya. Kesejahteraan rakyat juga akan meningkat karena mereka bisa menikmati BLT dan menggunakannya untuk belanja sembako dan kebutuhan lain.
Asas keadilan diaplikasikan oleh pemerintah karena hanya rakyat yang benar-benar membutuhkan subsidi yang akan menikmatinya. Beda jika tetap ada subsidi pada BBM jenis Pertalite, akan terjadi kecurangan di mana pemilik mobil akan memaksa untuk membelinya, padahal subsidinya dilarang untuk mereka. Jika subsidi sudah tepat guna maka pemerintah bertindak adil dengan mengutamakan rakyat kecil.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pemberian subsidi BBM harus tepat sasaran dan berdasarkan asas keadilan. Tujuan dari subsidi untuk mendukung kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Dalam artian, jika ada BLT BBM sebagai bentuk kompensasi subsidi maka terjadi asas keadilan karena rakyat miskin yang berhak mendapatkannya.
Rakyat kecil memang yang paling terdampak oleh penyesuaian harga BBM, oleh karena itu ketika ada BLT maka mereka sangat tertolong. Dengan uang BLT tersebut maka dapur mereka terselamatkan karena dananya bisa dibelanjakan. Ketika subsidi sudah tepat penyalurannya maka pemerintah mengaplikasikan Pancasila, terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Kesejahteraan rakyat juga berpotensi untuk naik karena BLT dari pemerintah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pangan. Namun mereka menggunakannya juga untuk modal berusaha. Dengan begitu maka mereka mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dan kondisi finansialnya tetap aman, meski masih masa pandemi.
Sugeng Supartowo, Ketua Komisi VII DPR RI menyatakan bahwa keputusan untuk menyesuaikan harga BBM sudah tepat. Penyebabnya karena rakyat mampu yang menikmati BBM bersubsidi ada 70 hingga 80%. Dalam artian, dengan perubahan harga maka rakyat mampu akan membeli BBM jenis Pertamax, bukan Pertalite, karena selisih harganya tidak begitu jauh.
Jika masyarakat mampu bisa membeli Pertamax maka memang seharusnya terjadi karena mereka tidak boleh membeli Pertalite yang bersubsidi, yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Sedangkan subsidi yang tadinya diberikan untuk mengurangi harga Pertalite, akhirnya dialihkan jadi BLT BBM.
Rakyat kecil bisa menikmati subsidi dalam bentuk BLT dan kompensasi ini dirasa lebih adil karena tepat sasaran. Tidak akan ada masyarakat yang kaya yang memborong Pertamax karena mobilnya dilarang membelinya (karena memiliki CC di atas 1500). Mereka juga tidak boleh mengantri BLT BBM karena itu untuk orang miskin.
Pengalihan subsidi BBM menjadi BLT merupakan strategi pemerintah agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran. Orang kaya tidak akan membeli BBM jenis Pertalite. Sementara itu, rakyat kecil masih diperbolehkan membeli Pertalite dan mereka juga mendapatkan dana BLT BBM. Uang tersebut membuktikan bahwa pemerintah menerapkan asas keadilan di Indonesia, karena mengutamakan rakyat miskin.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
