OPM Penjahat Kemanusiaan dan Pantas Diberantas - Seputar Sumsel

Minggu, 23 Juni 2024

OPM Penjahat Kemanusiaan dan Pantas Diberantas

Oleh: Angelica Kaloke)*

Tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan aksi teror dengan menyerang hingga membunuh masyarakat sipil merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dimaafkan dan harus diberantas. Aksi kekerasan yang dilakukan OPM tidak hanya menyengsarakan masyarakat Papua, tetapi juga membuat situasi Papua semakin terpuruk dan tidak kondusif karena dampak yang ditimbulkan sangat mengganggu keamanan sehingga pembangunan menjadi terhambat.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan menegaskan bahwa OPM merupakan penjahat kemanusiaan. OPM telah menembak masyarakat sipil Orang Asli Papua (OAP), saudara SL hingga meninggal dunia. SL merupakan warga Borme, Kab. Pegunungan Bintang yang ditembak pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – OPM (TPNPB – OPM).

Selain itu, OPM juga telah melakukan teror kepada masyarakat bahkan melancarkan aksi kejamnya dengan menembak masyarakat sipil yang berprofesi sebagai supir angkutan umum di Kampung Kopo, Kab. Paniai baru-baru ini. Tidak hanya membunuh, OPM membakar tubuh korban tersebut bersama dengan kendaraannya. Aksi tersebut dilakukan OPM lantaran korban dicurigai sebagai intel yang sedang menyamar sebagai supir angkutan umum.

Kapendam Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan bahwa OPM adalah penjahat yang sesungguhnya karena telah mengorbankan banyak nyawa manusia hanya untuk kepentingan dan ambisi kelompoknya. Pihaknya menambahkan bahwa seharusnya saat ini fokus pada membangun kesejahteraan, mengharumkan nama Papua, bukan menyengsarakan hingga menjerumuskan Papua ke dalam ketertinggalan.

Menurut Kapendam Cenderawasih, selain tega menembak masyarakat sipil yang tidak bersalah, OPM juga telah menyesatkan masyarakat dengan menyebar fitnah dan hoaks bahwa korban yang diserang oleh kelompok mereka merupakan prajurit TNI AD, padahal korban adalah masyarakat sipil yang sama-sama orang asli Papua.

Pihaknya berharap masyarakat Papua mendukung upaya-upaya yang saat ini sedang dilakukan aparat keamanan. Letkol Inf Candra Kurniawan menyayangkan tindakan OPM yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah. TNI-Polri akan terus menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum guna memenuhi harapan masyarakat agar situasi tetap aman dan kondusif. Pihaknya juga memastikan bahwa aparat TNI-Polri tetap melakukan pengejaran terhadap OPM.

Kelompok OPM yang melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran terhadap masyarakat sipil telah melarikan diri dari Distrik Paniai Timur menuju Distrik Bibida yang lokasinya bersebelahan dan masih dalam satu wilayah Kab. Paniai. Aparat keamanan terus mengejar OPM yang melarikan diri ke Distrik sebelah hingga pada akhirnya berhasil merebut wilayah Distrik Bibida yang selama ini dikuasai oleh OPM.

Keberhasilan aparat keamanan dalam merebut wilayah Distrik Bibida, Kab. Paniai, Prov. Papua Tengah patut diapresiasi. Saat operasi perebutan wilayah Bibida tersebut, OPM secara keji telah menggunakan masyarakat setempat sebagai tameng hidup untuk melindungi para personel OPM. Namun demikian, para aparat keamanan gabungan yang bertugas di lapangan tidak terkecoh sedikitpun oleh taktik licik tersebut.

Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan bahwa para aparat keamanan tetap bertindak profesional dan menjunjung tinggi kemanusiaan dengan mengarahkan senjatanya ke arah OPM serta hanya menembak di ujung laras guna menghindari salah tembak ke arah masyarakat. Dengan tindakan yang profesional tersebut, para aparat TNI-Polri telah berhasil merebut wilayah Distrik Bibida tanpa adanya korban jiwa baik dari pihak aparat maupun dari sisi masyarakat.

Pihaknya pun mengatakan bahwa tindakan para aparat keamanan yang merebut wilayah Distrik Bibida merupakan upaya Pemerintah melalui TNI-Polri untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif di wilayah Papua, serta menghindari jatuhnya korban yang tidak bersalah dari pihak masyarakat saat Operasi Penindakan dilakukan.

Keberadaan OPM selama ini telah menjadi sumber konflik dan penghambat kemajuan Papua. Padahal pemerintah selama ini telah menggencarkan banyak pembangunan di Papua, salah satunya Jembatan Youtefa. Jembatan ini menghubungkan Kota Jayapura dengan kawasan Koya, yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan ekonomi baru. Sementara itu, pemerintah juga membangun Jalan Trans Papua untuk membuka isolasi daerah-daerah terpencil di Papua, sehingga memudahkan distribusi barang dan jasa, serta akses pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Selain pembangunan infrastruktur fisik seperti jembatan dan jalan, pemerintah juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia di Papua. Berbagai program pendidikan dan pelatihan kerja telah diluncurkan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas penduduk lokal. Misalnya, program beasiswa khusus bagi putra-putri Papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri.

Terkait hal itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XIV Dr Suriel Semuel Mofu mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 jumlah mahasiswa Papua penerima beasiswa pendidikan tinggi meningkat menjadi 13.760 orang dibanding 2023 sebanyak 11.500 orang. Sementara itu, alokasi biaya beasiswa pendidikan mahasiswa Papua 2024 dialokasikan lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkisar sebesar Rp280 miliar.

Keberadaan OPM tentu perlu untuk dapat ditumpas hingga ke akarnya karena ideologi dan kekerasan yang dilakukan selama ini tidak mendapat tempat di Indonesia.  Seluruh masyarakat di Papua pun diimbau untuk senantiasa tidak terpengaruh separatisme dan selalu mendukung berbagai upaya penegakan hukum terhadap OPM agar kemajuan Papua dapat segera diraih.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda