Oleh : Davina G
Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, tokoh agama harus ikut berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar masyarakat maupun antar umat beragama hingga tahapan Pemilu berakhir. Masyarakat pun ikut turut memiliki andil dalam mendukung upaya berbagai pihak dalam menciptakan situasi aman dan kondusif dengan menghargai perbedaan pilihan dan politik.
Pemerintah mengajak dua organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bersinergi menjaga kondusivitas semua proses Pemilu 2024 agar bisa berjalan dengan damai. Pemerintah menilai bahwa peran para tokoh agama bisa menekan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi negatif terutama di media sosial yang dapat berdampak pada timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Ustaz Muhammad Yusuf mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Baik Pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan para kontestan telah bersama-sama menjaga seluruh tahapan Pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, hal ini merupakan kemenangan yang sesungguhnya bagi Indonesia.
Selain itu, Ustaz Muhammad Yusuf juga menekankan bahwa peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat juga sangat diperlukan dalam menjaga kerukunan antar masyarakat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif, salah satunya yaitu dengan tidak mudah mempercayai berita hoaks dan menghormati siapapun calon yang terpilih sesuai hasil dari keputusan KPU.
Hadirnya bulan suci Ramadhan di tahun politik bisa menjadi momentum yang tepat bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun rekonsiliasi pasca Pemilihan Umum (Pemilu). Di mana semua pihak diharapkan dapat meningkatkan kembali soliditas dan meletakkan kepentingan bangsa lebih tinggi dibanding kepentingan yang lainnya. Soliditas inilah yang sangat diperlukan untuk mencegah segala ancaman disintegrasi bangsa yang dipertajam oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa.
Oleh karena itu, pesta demokrasi yang telah dilaksanakan harus membuat masyarakat dapat menjalin kembali silaturahmi dengan tidak mengumbar makian, permusuhan, dan kebencian, serta lebih bisa menahan diri untuk tidak mengumbar emosi di ruang publik. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat banyaknya informasi palsu (hoaks) maupun ujaran kebencian yang tersebar selama proses Pemilu berlangsung.
Melihat fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov. Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Prov. Jawa Barat menggelar Istighosah Kubro. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Jawa Barat, KH. Rafani Achyar mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merayakan datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah sekaligus mendoakan kondusivitas Jawa Barat agar tetap terjaga setelah penyelenggaraan Pemilu 2024. Meskipun dinamika politik yang berkembang masih tetap dinamis, pihaknya menjelaskan bahwa pihaknya terdorong untuk ikut berpartisipasi menciptakan situasi yang kondusif, tenang, dan tenteram. Menurutnya, dengan cara spiritual seperti Istighosah Kubro dapat mewujudkan situasi tetap kondusif di tengah perbedaan pilihan politik masyarakat.
Di sisi lain, organisasi Muhammadiyah menyatakan bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk merekatkan persaudaraan sesama anak bangsa terutama usai Pemilu 2024. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa semua elemen masyarakat harus menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momen rekonsiliasi, khususnya pasca Pemilu yang mungkin terjadi gesekan atau ketegangan agar dapat segera ternetralisasi.
Menurutnya, dengan rekonsiliasi ini maka akan tercipta kerukunan antar umat yang sekaligus sebagai sarana untuk menjaga keutuhan bangsa. Abdul Mu’ti menambahkan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang bisa dan termasuk bagian dari sebuah demokrasi. Maka dari itu, semua pihak harus menghormati hasil pesta demokrasi, tetap menjaga kondusivitas, dan kembali bersama-sama membangun bangsa untuk masa mendatang yang lebih baik. Maka dari itu, penguatan rekonsiliasi menjadi kunci untuk menjamin kelangsungan persatuan bangsa.
Tokoh Muhammadiyah tersebut meminta agar masyarakat menyikapi hasil perhitungan suara dalam Pemilu dengan penuh kedewasaan, tidak membuat narasi-narasi yang akan memecah belah bangsa, serta menjadikan ibadah puasa sebagai peningkatan kualitas keimanan dan memperbaiki relasi sosial di masyarakat, tidak hanya kepada sesama umat Islam saja tetapi juga kepada seluruh masyarakat.
Menyikapi perbedaan pandangan yang muncul selama kampanye serta adanya polarisasi yang memicu konflik sosial, Ramadan tahun 2024 bisa menjadi rekonsiliasi politik bagi para pemimpin bangsa dan politisi di negeri ini. Bulan suci ini bisa menjadi momen yang tepat untuk meredakan ketegangan pasca kontestasi Pilpres dan Pileg dan sudah sepatutnya menghadirkan kesejukan hati bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan begitu, masyarakat akan menyadari dan merenung akan dampak buruk perpecahan bagi stabilitas nasional. Partisipasi aktif masyarakat dan peran sentral tokoh agama dalam proses rekonsiliasi pun juga sangat penting untuk mencegah potensi retaknya persaudaraan antar sesama masyarakat. Terkait Paslon yang terpilih, masyarakat harus bisa menerima dengan bijaksana, mengedepankan harmonisasi dan menolak segala bentuk ujaran kebencian di platform digital, serta mampu menyikapi informasi dengan pemahaman yang utuh sehingga respon yang diberikan juga positif guna kepentingan bangsa dan negara. Sikap inilah yang dinilai penting untuk kesejahteraan bersama karena Pemilu harus dijadikan sebagai sarana mewujudkan kedamaian dan kemajuan bangsa.
)* Penulis merupakan Pegiat Forum Literasi Muda Batavia
